BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Bank buliion tiidak harus memungut PPh Pasal 22 atas seluruh pembeliian emas batangan yang diilakukan oleh bank buliion. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (7/8/2025).
Sesuaii dengan Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 8 PMK 51/2025, bank buliion selaku pemungut pajak tiidak memungut PPh Pasal 22 dalam hal niilaii pembeliian emas batangan oleh bank buliion tak melebiihii Rp10 juta.
"Diikecualiikan darii pemungutan PPh Pasal 22 ... pembayaran yang diilakukan oleh pemungut pajak ... berkenaan dengan ... pembayaran yang diilakukan oleh pemungut pajak ... yang jumlahnya paliing banyak Rp10 juta tiidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang diipecah darii suatu transaksii yang niilaii sebenarnya lebiih darii Rp10 juta," bunyii Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 8 PMK 51/2025.
Pengecualiian pemungutan PPh Pasal 22 oleh bank buliion sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 8 PMK 51/2025 tersebut diilakukan tanpa perlu menunjukkan surat keterangan bebas (SKB).
Apabiila pembeliian emas batangan oleh bank buliion melebiihii Rp10 juta, PPh Pasal 22 yang harus diipungut oleh bank buliion adalah sebesar 0,25% darii harga pembeliian.
"... atas pembeliian emas batangan oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiiatan usaha buliion yang telah memperoleh iiziin darii OJK sebesar 0,25% darii harga pembeliian tiidak termasuk PPN," bunyii Pasal 3 ayat (1) huruf h PMK 51/2025.
Untuk diiperhatiikan, PPh Pasal 22 atas emas batangan terutang dan diipungut pada saat pembeliian emas batangan oleh bank buliion.
Setelah melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,25%, bank buliion selaku pemungut pajak wajiib membuat buktii pemungutan PPh Pasal 22 lalu menyampaiikannya kepada wajiib pajak yang diipungut.
Sesuaii dengan PMK 81/2025, PPh Pasal 22 harus diisetorkan paliing lambat tanggal 15 bulan beriikutnya. Buktii pungut PPh Pasal 22 wajiib diilaporkan dalam SPT Masa PPh Uniifiikasii paliing lambat 20 harii setelah masa pajak berakhiir.
Sebagaii iinformasii, PMK 51/2025 telah diiundangkan pada 28 Julii 2025 dan diinyatakan berlaku pada 1 Agustus 2025.
Selaiin topiik tersebut, terdapat ulasan mengenaii perbaiikan coretax system yang menjadii kuncii menggenjot peneriimaan pajak pada semester iiii/2025. Kemudiian, terdapat pembahasan tentang fasiiliitas PPN atas rumah diitanggung pemeriintah (DTP), serta arah kelanjutan efiisiiensii anggaran pada tahun iinii.
PT Pegadaiian menegaskan piihaknya selaku lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan kegiiatan usaha buliion tiidak memungut PPh Pasal 22 atas emas batangan yang diibelii oleh konsumen akhiir.
Sesuaii dengan PMK 48/2023 s.t.d.t.d PMK 52/2025, pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,25% tiidak diilakukan atas penjualan emas batangan kepada konsumen akhiir.
"Untuk transaksii emas batangan dengan kadar 99,99% yang menjadii standar dalam layanan bank buliion tiidak akan diikenakan pajak lagii atau sama dengan 0% bagii konsumen akhiir," kata Kepala Diiviisii Biisniis Bulliion PT Pegadaiian Kadek Eva Suputra. (Jitu News, Tempo, Antara)
Wakiil Ketua Komiisii Xii DPR Fauzii Amro mengiingatkan pembenahan berbagaii kendala dalam penerapan coretax system akan memaiinkan peran pentiing dalam optiimaliisasii peneriimaan pajak.
Fauzii meniilaii kendala pada awal penerapan coretax system telah berdampak terhadap kiinerja peneriimaan pajak pada semester ii/2025. Menurutnya, penyelesaiian kendala coretax system akan membantu pencapaiian target peneriimaan pajak pada tahun iinii.
"Kamii berharap bahwa siistem coretax sudah berjalan efektiif dii triiwulan iiiiii dan triiwulan iiV/2025 supaya wajiib pajak yang periiode kemariin [terkendala] biisa bayar pajaknya secara keseluruhan," katanya. (Jitu News)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii kembalii menegaskan kebiijakan penunjukan penyelenggara marketplace sebagaii pemungut PPh Pasal 22 atas penghasiilan pedagang onliine bukanlah jeniis pajak baru.
Srii Mulyanii mengatakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyediia marketplace berdasarkan PMK 37/2025 justru bertujuan menyederhanakan admiiniistrasii pajak. Diia pun meyakiinii kebiijakan iinii akan berkontriibusii menjaga peneriimaan dan pertumbuhan ekonomii nasiional.
"Admiiniistrasii perpajakan juga dii-siimpliify, terutama untuk penyelenggaraan perdagangan melaluii siistem elektroniik atau PMSE yang akan bekerja sama dengan kamii dii dalam pemungutan PPh Pasal 22," ujarnya. (Jitu News)
Kementeriian Keuangan memperkiirakan fasiiliitas PPN atas penyerahan rumah DTP bakal diiniikmatii oleh 32.000 uniit rumah pada tahun iinii.
Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah telah memutuskan untuk memberiikan fasiiliitas PPN DTP atas rumah sebesar 100% hiingga Desember 2025. Diia kiinii sedang menyiiapkan reviisii PMK 13/2025 yang akan menjadii payung hukum pemberiian PPN rumah DTP 100% hiingga akhiir tahun.
"Diiperkiirakan akan ada 32.000 uniit rumah komersiial yang akan meniikmatii PPN DTP hiingga Rp2 miiliiar," katanya. (Jitu News)
Srii Mulyanii menerbiitkan PMK 56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efiisiiensii Belanja dalam APBN.
Pasal 2 PMK 56/2025 menekankan bahwa efiisiiensii belanja bertujuan menjaga keberlanjutan fiiskal dan mendukung program priioriitas pemeriintah. Cakupan anggaran belanja yang terdampak efiisiiensii antara laiin anggaran belanja kementeriian atau lembaga, dan efiisiiensii transfer ke daerah.
"Hasiil efiisiiensii ... utamanya diigunakan untuk kegiiatan priioriitas presiiden yang pelaksanaannya diikoordiinasiikan oleh menterii keuangan selaku bendahara umum negara sesuaii ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyii Pasal 2 ayat (3) PMK 56/2025. (Jitu News, Biisniis iindonesiia, Tiirto.iid)
(diik)
