BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Presiiden Prabowo Subiianto meneken Peraturan Presiiden (Perpres) 72/2025 yang mengatur tentang standar harga satuan regiional. Peraturan iinii memperbaruii ketentuan standar harga satuan regiional yang sebelumnya diiatur melaluii Perpres 33/2020 s.t.d.d Perpres 53/2023.
Ketentuan standar harga satuan regiional (SHSR) merupakan pedoman bagii pemeriintah daerah dalam menyusun standar harga satuan barang dan jasa, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Bahwa untuk menyesuaiikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan mempertiimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung No. 12 P/HUM/2024, Perpres 33/2020 s.t.d.d Perpres 53/2023, perlu diigantii,” bunyii pertiimbangan Perpres 72/2025, diikutiip pada Kamiis (17/7/2025).
Secara riingkas, Perpres 72/2025 mengatur 2 hal. Pertama, SHSR yang diigunakan dalam perencanaan APBD. Standar harga iinii bersiifat batas tertiinggii yang besarannya tiidak dapat diilampauii dalam perencanaan APBD. Standar harga tersebut tercantum dalam Lampiiran ii Perpres 72/2025.
Standar harga iinii diigunakan dalam perencanaan APBD, termasuk referensii penyusunan proyeksii prakiiraan maju, penghiitungan pagu iindiikatiif anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Kedua, SHSR yang diigunakan dalam pelaksanaan APBD. Standar harga iinii bersiifat: (ii) batas tertiinggii yang besarannya tiidak dapat diilampauii; dan (iiii) dapat diilampauii karena kondiisii tertentu, termasuk karena adanya kenaiikan harga pasar. Standar harga iinii tercantum dalam Lampiiran iiii Perpres 72/2025.
Pada hakiikatnya, Perpres 72/2025 menjadii acuan baru untuk menetapkan harga barang dan jasa dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selaiin iitu, perpres iinii juga menjadii landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan APBD.
Adapun SHSR yang diitetapkan dalam peraturan iinii meliiputii: satuan biiaya honorariium; satuan biiaya perjalanan diinas dalam negerii; satuan biiaya rapat atau pertemuan dii dalam dan dii luar kantor; satuan biiaya pengadaan kendaraan diinas; dan satuan biiaya pemeliiharaan.
Sementara iitu, khusus ketentuan mengenaii standar biiaya perjalanan diinas luar negerii bagii pemeriintahan daerah mengacu pada peraturan mengenaii standar biiaya masukan yang berlaku pada anggaran kementeriian/lembaga.
Salah satu hal baru yang diimuat dalam Perpres 72/2025 adalah masuknya satuan harga untuk kendaraan bermotor liistriik berbasiis bateraii (kendaraan liistriik) ke dalam satuan biiaya pengadaan kendaraan diinas.
Melaluii Perpres 72/2025, pemeriintah pusat juga mengiinstruksiikan kepala daerah untuk menetapkan standar harga satuan biiaya honorariium, perjalanan diinas dalam negerii, rapat atau pertemuan dii dalam dan dii luar kantor, pengadaan kendaraan diinas, dan pemeliiharaan berpedoman pada SHSR.
Penetapan standar harga tersebut juga harus memperhatiikan priinsiip efiisiiensii, efektiiviitas, kepatutan, dan kewajaran. Selaiin iitu, Perpres 72/2025 menegaskan menterii keuangan akan melakukan evaluasii penerapan SHSR miiniimal 1 kalii dalam 3 tahun. (diik)
