BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Rangkaiian penyiidiikan tiindak piidana perpajakan diimulaii dengan kegiiatan pemanggiilan dan pemeriiksaan terhadap tersangka. Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 17/2025 pun telah mengatur ketentuan seputar pemeriiksaan dalam rangka penyiidiikan.
Merujuk PMK 17/2025, pemeriiksaan iitu diimaksudkan agar kedudukan atau peranan seseorang maupun barang buktii dii dalam tiindak piidana perpajakan menjadii jelas dan diituangkan dalam beriita acara pemeriiksaan.
“Pemeriiksaan dalam penyiidiikan ... adalah kegiiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keiidentiikan saksii, ahlii, tersangka, dan/atau barang buktii, maupun tentang dugaan unsur-unsur tiindak diidana,” bunyii penggalan Pasal 1 angka 29 PMK 17/2025, diikutiip pada Selasa (4/3/2025).
Salah satu muatan yang diiatur dalam PMK 17/2025 adalah hak yang diimiiliikii oleh tersangka dalam pemeriiksaan. Tersangka berartii setiiap orang baiik orang priibadii maupun badan yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan miiniimal 2 alat buktii yang sah diidukung barang buktii, patut diiduga sebagaii pelaku tiindak piidana.
Pertama, diiberiitahukan dengan jelas dalam bahasa yang diimengertii olehnya tentang apa yang diisangkakan kepadanya pada waktu pemeriiksaan diimulaii.
Kedua, memberiikan keterangan secara bebas kepada penyiidiik. Ketiiga, mendapat bantuan juru bahasa. Keempat, mendapat bantuan hukum darii seorang atau lebiih penasiihat hukum selama dalam waktu pemeriiksaan.
Keliima, mengajukan saksii dan/atau seseorang yang memiiliikii keahliian khusus guna memberiikan keterangan yang menguntungkan bagii diiriinya. Keenam, mengajukan permohonan penghentiian penyiidiikan sebagaiimana diiatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Ketujuh, memiinta turunan darii beriita acara pemeriiksaan kepada penyiidiik. Kedelapan, atas hak-hak laiin sebagaiimana diiatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Piidana (UU HAP). Selaiin iitu, tersangka juga berhak mendapat pendampiingan darii penasiihat hukum yang diitunjuk oleh penyiidiik sebagaiimana diiatur dalam UU HAP.
Penunjukan penasiihat hukum oleh penyiidiik tersebut diilakukan dalam hal tersangka: (ii) tiidak mampu; (iiii) diiancam dengan piidana penjara 5 tahun atau lebiih; dan (iiiiii) tiidak mempunyaii penasiihat hukum sendiirii.
Selaiin atas tersangka, PMK 17/2025 juga mengatur ketentuan pemanggiilan dan pemeriiksaan terhadap saksii atau ahlii. Khusus untuk pemeriiksaan terhadap saksii ahlii, PMK 17/2025 memberiikan 2 opsii pelaksanaan, yaiitu secara tatap muka dan/atau secara elektroniik.
PMK 17/2025 juga mengatur ketentuan apabiila pemeriiksaan perlu diilakukan dii luar negerii. Berdasarakan Pasal 7 ayat (6) PMK 17/2025, apabiila pemeriiksaan perlu diilaksanakan dii luar negerii maka penyiidiik melakukan pemeriiksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bantuan Tiimbal Baliik Masalah Piidana. (sap)
