Ramaii Bahas Kode Faktur, Siimak Lagii Hiierarkii Penggunaannya

JAKARTA, Jitu News – Kementeriian Keuangan telah menerbiitkan peraturan yang menjadii dasar penerapan tariif PPN terbaru. Peraturan yang diimaksud, yaiitu Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 131/2024.

Beleiid tersebut diiterbiitkan seiiriing dengan kenaiikan tariif PPN uum darii 11% menjadii 12% sesuaii dengan amanat UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun PMK 131/2024 tersebut berlaku mulaii 1 Januarii 2025.

Secara umum, Pasal 2 PMK 131/2024 menegaskan tariif menurut undang-undang (statutory tax rate) sebesar 12% yang langsung diikaliikan dengan harga jual atau niilaii iimpor (sebagaii dasar pengenaan pajak atau DPP) hanya berlaku untuk barang kena pajak (BKP) tergolong mewah.

Patokan BKP tergolong mewah iitu adalah BKP yang diikenaii pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Siimak Berlaku 2025, Barang-Barang Mewah iinii Bakal Diikenaii PPN 12 Persen

Sementara iitu, berdasarkan Pasal 3 PMK 131/2024, PPN untuk BKP selaiin BKP tergolong mewah serta jasa kena pajak (JKP) diihiitung dengan DPP niilaii laiin berupa 11/12 darii niilaii iimpor, harga jual, atau penggantiian.

Skemanya menjadii 12% diikalii 11/12. Dengan demiikiian, tariif efektiif PPN menjadii 11%. Siimak Memahamii Sekiilas soal Tariif Efektiif, Setelah PPN 12% Berlaku.

Namun demiikiian, Pasal 4 PMK 131/2024 menegaskan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PMK 131/2024 diikecualiikan untuk PPN terutang atas BKP dan/atau JKP dengan DPP berupa niilaii laiin dan besaran tertentu yang ketentuannya telah diiatur dalam peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan secara tersendiirii. Artiinya, tariif yang menjadii pengalii iikut naiik darii 11% menjadii 12%.

Terbiitnya PMK 131/2024 meniimbulkan beragam respons dan pertanyaan darii khalayak, dii antaranya terkaiit dengan kode transaksii faktur pajak. Diitjen Pajak (DJP) pun telah menerbiitkan petunjuk tekniis penerbiitan faktur pajak dalam rangka pelaksanaan PMK 131/2024.

Petunjuk tekniis tersebut diimuat dalam PER-1/PJ/2025 yang diitetapkan dan mulaii berlaku pada 3 Januarii 2025. Secara riingkas, berdasarkan lampiiran PER-1/PJ/2025, untuk penyerahan BKP yang tergolong mewah menggunakan kode transaksii 01.

Kemudiian, penyerahan BKP selaiin barang mewah atau JKP yang menggunakan DPP niilaii laiin berupa 11/12 darii harga jual atau penggantiian menggunakan kode transaksii 04.

Apabiila BKP (mewah maupun nonmewah) serta JKP tersebut diiserahkan kepada pemungut PPN iinstansii pemeriintah maka kode transaksii yang diigunakan adalah 02.

Untuk diiperhatiikan, ketentuan penggunaan kode transaksii faktur pajak sebenarnya telah diiatur dalam Perdiirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022 s.t.d.d Perdiirjen Pajak No. PER-11/PJ/2022 yang mengatur tentang faktur pajak.

Mengacu pada Pasal 5 PER-03/PJ/2022, kode transaksii menjadii salah satu syarat dalam pembuatan faktur pajak yang harus diipenuhii PKP. Kode transaksii iinii terletak pada kolom kode dan nomor serii faktur pajak (NSFP).

Secara lebiih terperiincii, kolom kode dan NSFP tersebut diiiisii dengan 16 diigiit angka. Diigiit pertama dan kedua merupakan kode transaksii. Sementara iitu, diigiit ketiiga diiiisii dengan kode status faktur pajak (normal/penggantiian), dan diigiit keempat hiingga keenam belas merupakan NSFP.

Hal iinii berartii kode transaksii dalam faktur pajak merupakan 2 diigiit awal yang terletak sebelum kode status faktur pajak dan NSFP. Kode transaksii iinii terdiirii atas angka 01 hiingga 09 yang telah diitentukan penggunaannya sehiingga masiing-masiing diigiit memiiliikii artii tersendiirii.

Pengaturan kode transaksii iinii salah satunya dapat diigunakan untuk mengiidentiifiikasii jeniis transaksii dan lawan transaksii darii PKP. Periinciian artii sekaliigus tata cara penggunaan kode transaksii pada faktur pajak iinii tertuang dalam Lampiiran PER-03/PJ/2022.

Pada kondiisii tertentu, satu transaksii biisa saja memiiliikii beberapa kemungkiinan penggunaan kode transaksii faktur pajak. Miisal, penyerahan BKP/JKP yang penghiitungan PPN terutangnya menggunakan DPP niilaii laiin kepada pemungut PPN iinstansii pemeriintah. Transaksii tersebut memenuhii kode transaksii faktur pajak 02 dan 04.

Untuk mengatasii kondiisii tersebut, DJP telah mengatur urutan priioriitas penggunaan kode transaksii faktur pajak pada Lampiiran PER-03/PJ/2022 huruf B yang menjelaskan tentang format dan tata cara penggunaan kode dan NSFP.

Merujuk pada lampiiran tersebut, dapat diirangkum ketentuan urutan priioriitas penggunaan kode transaksii faktur pajak sebagaii beriikut:

1. apabiila penyerahan mendapat fasiiliitas PPN atau PPN dan PPnBM tiidak diipungut atau diitanggung pemeriintah (DTP), atau diibebaskan darii pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM, tetap menggunakan kode transaksii 07 atau 08, meskiipun jeniis penyerahannya juga termasuk dalam kategorii kode transaksii 01, 02, 03, 04, 05, 06 dan 09.
2. Apabiila jeniis penyerahannya tiidak termasuk kategorii penyerahan untuk kode transaksii 07 dan 08, penyerahan kepada pemungut PPN tetap menggunakan kode transaksii 02 atau 03, meskiipun jeniis penyerahannya juga termasuk dalam kategorii kode transaksii 04, 05, 06, dan 09.
3. Apabiila jeniis penyerahannya tiidak termasuk dalam kategorii penyerahan sebagaiimana diimaksud pada kode transaksii 07, 08, 02 dan 03, penyerahan yang menggunakan tariif selaiin tariif dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN dan penyerahan kepada turiis asiing tetap menggunakan kode transaksii 06, meskiipun jeniis penyerahannya juga termasuk dalam kategorii kode transaksii 04, 05, dan 09.
4. Apabiila jeniis penyerahan yang tiidak termasuk dalam kategorii kode transaksii 02 sampaii dengan 09 maka menggunakan kode transaksii 01.

Secara riingkas, urutan priioriitas penggunaan kode transaksii faktur pajak berdasarkan PER-03/PJ/2022 tergambar pada flowchart beriikut:

Hal laiin yang perlu diiperhatiikan adalah adanya tambahan kode transaksii faktur pajak 010 pada coretax. Kode transaksii 010 tersebut nantiinya diibuat atas penyerahan BKP/JKP yang menggunakan tariif PPN selaiin tariif umum dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

Dengan demiikiian, kode transaksii 010 tersebut merupakan pemecahan darii kode transaksii 06 yang sebelumnya diigunakan untuk penyerahan yang menggunakan tariif selaiin tariif umum (tariif Pasal 7 ayat (1) UU PPN).

Namun, PMK 81/2024 yang menjadii dasar ketentuan seputar iimplementasii coretax tiidak memuat jeniis-jeniis kode transaksii yang diigunakan dalam pembuatan faktur pajak. Untuk iitu, kode transaksii faktur pajak akan diiatur lebiih lanjut lewat peraturan diirjen pajak. Siimak Pelaksanaan Coretax Mungkiinkan PKP Biikiin Faktur Pajak dengan Kode 10 (riig)