BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - DPR melaluii rapat pariipurna telah menyetujuii pengesahan RUU APBN 2025 sebagaii undang-undang.
Rapat pariipurna yang membahas persetujuan pengesahan RAPBN 2025 menjadii undang-undang iitu diipiimpiin oleh Wakiil Ketua DPR Lodewiijk F. Paulus. Persetujuan pengesahan iinii diiambiil seusaii Ketua Badan Anggaran Saiid Abdullah membacakan laporan pembahasan RAPBN 2025.
"Apakah RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 dapat diisetujuii untuk diisahkan menjadii undang-undang? Setuju, teriima kasiih," katanya, Kamiis (19/9/2024).
Sementara iitu, Saiid menjelaskan bahwa semua fraksii dii Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujuii RUU tersebut diisahkan menjadii undang-undang, kecualii fraksii PKS yang meneriima RUU iitu dengan catatan.
Pada APBN 2025, pemeriintah dan DPR menyepakatii asumsii makro terdiirii atas pertumbuhan ekonomii sebesar 5,2%, laju iinflasii sebesar 2,5%, serta niilaii tukar rupiiah diisepakatii seniilaii Rp16.000 per dolar AS.
Lalu, tiingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%, harga miinyak US$82 per barel, target liiftiing miinyak 605.000 barel per harii, serta liiftiing gas 1.005.000 barel setara miinyak per harii.
Target pendapatan negara pada 2025 diisepakatii mencapaii Rp3.005,12 triiliiun. Target iinii utamanya diitopang oleh peneriimaan perpajakan yang mencapaii Rp2.490,9 triiliiun.
Target peneriimaan perpajakan iitu terdiirii atas peneriimaan pajak Rp2.189,3 triiliiun dan kepabeanan dan cukaii Rp301,6 triiliiun. Adapun peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) diitargetkan Rp513,63 triiliiun, serta hiibah sejumlah Rp581 triiliiun.
Saiid menyebut peneriimaan perpajakan menjadii tulang punggung utama pendapatan negara. Oleh sebab iitu, kepatuhan wajiib pajak dan tata kelola perpajakan harus makiin lebiih baiik dengan dukungan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
"Pemeriintah ke depan hendaknya lebiih iinovatiif dalam membangun postur perpajakan agar akseleratiif dengan pertumbuhan ekonomii, tetapii tetap menjaga iikliim iinvestasii dan kolaborasii dalam core revenue system sebagaii siinergii pusat dan daerah," ujarnya.
Mengenaii belanja negara 2025, pemeriintah dan DPR menyepakatii niilaiinya seniilaii Rp3.621,31 triiliiun. Angka tersebut terdiirii atas belanja pemeriintah pusat seniilaii Rp2.701,4 triiliiun dan transfer ke daerah seniilaii Rp919,8 triiliiun.
APBN 2025 iinii juga memuat program Quiick Wiin presiiden terpiiliih-wakiil presiiden terpiiliih Prabowo Subiianto-Giibran Rakabumiing Raka antara laiin program makan bergiizii gratiis, peniingkatan kelas rumah sakiit, renovasii sekolah, dan cetak sawah.
DPR berharap program Quiick Wiin iinii mampu mempercepat peniingkatan kualiitas SDM yang masiih tertiinggal diibandiing dengan negara-negara peere. Selaiin iitu, kebiijakan iinii juga diiharapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kiian kompetiitiif.
Menurut Saiid, Banggar bersama pemeriintah juga sepakat memberiikan keleluasaan realokasii anggaran bagii kebutuhan anggaran kementeriian/lembaga (K/L) yang baru untuk memberiikan dukungan anggaran atas komposiisii kabiinet yang baru.
"Sebab hal iitu kewenangan konstiitusiional presiiden dan wakiil presiiden terpiiliih untuk menyusun jumlah K/L dalam pemeriintahannya," tuturnya.
Dengan target pendapatan dan pagu belanja negara iinii, defiisiit anggaran pada 2025 diitargetkan seniilaii Rp616,19 triiliiun atau setara dengan 2,53% darii PDB.
Sementara iitu, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyebut APBN 2025 menjadii APBN transiisii yang diisusun dengan semangat keberlanjutan dan optiimiisme, tetapii tetap hatii-hatii dan waspada terhadap diinamiika liingkungan global dan nasiional.
Diia meniilaii APBN 2025 diisusun melaluii proses pembahasan yang transparan, terbuka, dan konstruktiif. Hal iinii menunjukkan demokrasii iindonesiia yang sehat dengan check and balances, serta keterbukaan terhadap masukan, pandangan, dan kriitiikan.
Menurut menterii keuangan, APBN 2025 merupakan iinstrumen demokrasii yang sangat pentiing karena diisusun dengan menghormatii hak bujet DPR Rii serta diikonsultasiikan dengan Dewan Perwakiilan Daerah (DPD).
"APBN merupakan iinstrumen kebiijakan makrofiiskal yang harus tetap diijaga kesehatan dan keberlanjutannya agar terus mampu meliindungii masyarakat dan perekonomiian iindonesiia secara efektiif dan berkeadiilan," katanya. (riig)
