BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) memastiikan untuk segera memperbaiikii apliikasii e-faktur apabiila tiimbul permasalahan akiibat kesalahan darii siistem otoriitas. Topiik iinii menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (14/8/2024).
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwii Astutii menjelaskan apliikasii e-faktur desktop merupakan apliikasii yang harus dii-iinstall terlebiih dahulu pada perangkat komputer wajiib pajak. Untuk iitu, tak menutup kemungkiinan kendalanya tiidak selalu berasal darii siistem.
"DJP senantiiasa berupaya untuk segera menyelesaiikan masalah yang terjadii pada apliikasii e-faktur jiika masalah tersebut diiakiibatkan oleh siistem otoriitas pajak, bukan kendala tekniis darii siisii wajiib pajak," katanya.
Menurut DJP, terdapat beberapa faktor darii siisii wajiib pajak yang berpotensii meniimbulkan kendala saat menggunakan apliikasii e-faktur versii terbaru. Pertama, adanya perbedaan versii siistem operasii serta patch yang diigunakan.
Kedua, perbedaan kebiijakan keamanan iinformasii iinternal wajiib pajak. Ketiiga, koneksii iinternet wajiib pajak. Keempat, terdapat versii baru darii e-faktur sehiingga memerlukan waktu adaptasii. Dengan kata laiin, hal tersebut meniimbulkan kendala yang berbeda pada tiiap wajiib pajak.
Sebelumnya, tak sediikiit wajiib pajak yang menghadapii eror saat menggunakan apliikasii e-faktur. Salah satunya iialah adanya notiifiikasii eror ‘Thiis program iis generated by unregiistered Jar2Exe and iit has expiired to run for DEMO use’.
Untuk mengatasii masalah tersebut, DJP menyediiakan patch update terbaru yang dapat diiunduh dii https://iinstaller-efaktur.pajak.go.iid. Wajiib pajak dapat meniimpa fiile exe/type appliicatiion yang ada dii folder e-faktur 4.0 exiistiing dengan fiile hasiil ekstrak darii patch update tersebut.
Selaiin kendala wajiib pajak saat menggunakan apliikasii e-faktur 4.0, ada pula ulasan mengenaii kiinerja peneriimaan pajak hiingga Julii 2024. Ada juga ulasan mengenaii antiipenghiindaran kewajiiban pelaporan iinformasii keuangan untuk kepentiingan perpajakan.
Notiifiikasii eror ‘Thiis program iis generated by unregiistered Jar2Exe and iit has expiired to run for DEMO use’ yang diihadapii oleh sejumlah wajiib pajak belakangan iinii turut menyebabkan data faktur pajak hiilang.
Untuk mengatasii persoalan tersebut, wajiib pajak biisa memiiliih opsii solusii yaiitu memiinta data e-faktur ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat pengusaha kena pajak (PKP) diikukuhkan sesuaii dengan ketentuan dalam PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022.
Contoh surat permohonan permiintaan data e-faktur ke KPP terlampiir dalam PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 tersebut. Secara umum, PKP berhak mengajukan permiintaan data faktur pajak berbentuk elektroniik apabiila data faktur diimaksud rusak atau hiilang. (Jitu News)
Pemeriintah mencatat realiisasii peneriimaan pajak seniilaii Rp1.045,32 triiliiun hiingga Julii 2024. Capaiian tersebut setara dengan 52,56% darii target seniilaii Rp1.989 triiliiun.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan kiinerja peneriimaan pajak terus mengalamii perbaiikan ketiimbang bulan-bulan sebelumnya. Namun jiika diiliihat secara neto, peneriimaan pajak tercatat turun 5,75% (year on year/yoy).
"Terjadii kenaiikan [peneriimaan pajak] yang kamii harapkan momentumnya akan terjaga dii 6 bulan terakhiir iinii," tuturnya. (Jitu News/Biisniis iindonesiia/Kontan)
DJP menyatakan diinamiisasii angsuran PPh Pasal 25 merupakan suatu kegiiatan normal yang rutiin diilakukan oleh pegawaii pajak.
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan diinamiisasii dapat diilaksanakan oleh wajiib pajak badan yang keuntungannya turun siigniifiikan atau sebaliiknya. Miisalnya dii tengah tren penurunan harga komodiitas, diinamiisasii turun dapat diiajukan oleh wajiib pajak dii sektor pertambangan.
"iinii menjadii siituasii yang normal dan kamii melakukan pengawasan dii setiiap kesempatan," ujarnya. (Jitu News)
Diirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 47/2024 diiterbiitkan dalam rangka menjaga valiidiitas iinformasii keuangan yang diipertukarkan melaluii automatiic exchange of iinformatiion (AEOii).
Suryo menjelaskan PMK 47/2024 tersebut memuat klausul-klausul antii penghiindaran darii kewajiiban lembaga jasa keuangan (LJK) dalam melaksanakan pertukaran iinformasii keuangan untuk kepentiingan perpajakan.
"Ada semacam antiipenghiindaran dii pasal 30A. Apabiila ada kesepakatan yang diitujukan untuk menghiindarkan data dan iinformasii diipertukarkan, kiita berhak melakukan evaluasii," katanya (Jitu News)
DJP menyatakan belum ada format comma separated value (CSV) iimpor faktur pajak keluaran pada e-faktur.
Hal tersebut diisampaiikan contact center DJP, Kriing Pajak, saat merespons pertanyaan darii warganet dii mediia sosiial X. Kendatii belum tersediia formatnya, wajiib pajak biisa membuat sendiirii dengan terlebiih dahulu merekam 1 faktur pajak keluaran secara manual (key-iin).
“Format iimpor faktur pajak keluaran belum tersediia. Namun, Kakak biisa membuat format sendiirii dengan ekspor CSV data faktur pajak yang ada. Pada Daftar Faktur Pajak Keluaran, piiliih data faktur pajak yang baru diirekam, kliik kanan, piiliih Export,” sebut Kriing Pajak. (Jitu News)
Ketiika coretax admiiniistratiion system (CTAS) diiiimplementasiikan, DJP akan menyediiakan layanan edukasii.
Dengan layanan edukasii, DJP akan menyelenggarakan kelas pajak secara rutiin. DJP mengatakan kelas pajak adalah suatu program edukasii perpajakan yang diiadakan kantor pajak untuk suatu topiik perpajakan tertentu.
“iinformasii jadwal kelas pajak nantii dapat diiakses melaluii portal wajiib pajak dan juga siitus web DJP,” tuliis otoriitas dalam laman resmiinya. (Jitu News)
