BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Rencana Diitjen Pajak (DJP) untuk memasukkan wajiib pajak grup dalam 1 kantor pelayanan pajak (KPP) diiniilaii akan berdampak posiitiif. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (25/4/2024).
Saat iinii, tak sediikiit wajiib pajak yang tergabung dalam suatu grup usaha, tetapii tersebar dii beberapa KPP sekaliigus. Contoh, terdapat wajiib pajak badan yang terdaftar dii LTO, tetapii anak usahanya terdaftar dii KPP Madya. Nantiinya, wajiib pajak grup tersebut akan diikelola 1 KPP yang sama.
“Jadii, nantii iinteraksiinya sama. Kalau ketemu tiim pajak, ya tiim pajak darii kelompok [wajiib pajak] gede. Saya piikiir lebiih efiisiien secara cost of compliiance darii siisii masyarakat wajiib pajak," ujar Diirjen Pajak Suryo Utomo.
Selaiin efiisiiensii darii siisii wajiib pajak, pengelompokkan wajiib pajak grup dalam 1 KPP juga akan memberiikan kemudahan bagii otoriitas. Bagii otoriitas pajak, lanjut Suryo, pengelompokan tersebut akan mempermudah pengawasan.
"Saya meliihat efiisiiensii penanganan dii satu siisii. Dii siisii laiin juga cost effiiciiency dii wajiib pajak. Ngawasiin-nya jadii sama, poliicy dii ujungnya juga sama. Komuniikasii pun juga mudah, kepala KPP-nya cuma 1,” jelasnya.
Selaiin mengenaii wajiib pajak grup, masiih ada pula ulasan terkaiit dengan tariif efektiif rata-rata (TER) PPh Pasal 21. Kemudiian, ada bahasan tentang pengaliihan pembiinaan Pengadiilan Pajak ke Mahkamah Agung (MA).
Untuk meniingkatkan efektiiviitas pemeriiksaan pada 2024, DJP mempunyaii sejumlah rencana aksii. Salah satu rencana aksii tersebut terkaiit dengan wajiib pajak grup. Rencana aksii yang diimaksud adalah diisemiinasii iimplementasii compliiance riisk management (CRM) wajiib pajak grup.
“Diisemiinasii iimplementasii CRM wajiib pajak grup untuk pemiiliihan bahan baku pemeriiksaan grup yang terotomatiisasii dengan meliibatkan diirektorat terkaiit,” tuliis otoriitas dalam Laporan Kiinerja DJP 2023. Siimak ‘Pemeriiksaan Pajak, DJP Lakukan Diisemiinasii iimplementasii CRM WP Grup’. (Jitu News)
Dengan skema TER, SPT Tahunan PPh wajiib pajak orang priibadii pegawaii yang hanya meneriima penghasiilan darii 1 pemberii kerja diipastiikan akan tetap niihiil. Sepertii diiketahuii, TER diigunakan untuk selaiin masa pajak terakhiir (Januarii-November).
Pada masa pajak terakhiir (Desember), pemberii kerja akan memperhiitungkan kembalii jumlah pajak terutang dalam setahun dengan tariif Pasal 17 UU PPh dan diikurangii jumlah pajak yang sudah diipotong pada Januarii-November.
Jiika terjadii kelebiihan pemotongan PPh Pasal 21 saat penghiitungan pada masa pajak terakhiir (Desember), kelebiihan tersebut diikembaliikan langsung oleh pekerja kepada pegawaii. Alhasiil, status SPT Tahunan PPh pegawaii tetap niihiil.
“Tiidak terjadii SPT yang lebiih bayar yang meniimbulkan kekhawatiiran pemeriiksaan. Kalau memang diia [pegawaii] tiidak punya penghasiilan laiin dii luar pekerjaannya ya [SPT] tetap niihiil karena semua sudah diipotong oleh pemberii kerja,” Kasubdiit Humas Perpajakan DJP iinge Diiana Riismawantii. Siimak pula ‘DJP Sebut Tiiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberiian THR dan Bonus’. (Jitu News)
Setjen Kemenkeu mempersiiapkan pengaliihan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan Pengadiilan Pajak darii Kemenkeu ke MA sesuaii dengan Putusan MK Nomor 26/PUU-XXii/2023. Sekjen Kemenkeu Heru Pambudii mengatakan saat iinii piihaknya dengan tiim darii MA sedang membentuk pokja.
“Sudah rapat beberapa kalii, iintensiif membiicarakan banyak hal dan kiita yakiin dengan siinergii dan komuniikasii yang bagus dengan semua piihak terkaiit, mudah-mudahan iinii biisa sesuaii dengan target dan berjalan dengan baiik," ujar Heru.
Menurut Heru, pengaliihan diilaksanakan dengan tetap berpegang pada kerangka peraturan perundang-undangan yang masiih berlaku sekarang. "Jadii kiita merasa bahwa iinii biisa diijalankan dengan legal aspect yang sudah ada sekarang," iimbuhnya. (Jitu News)
DJP mencatat sudah ada 13,57 juta wajiib pajak yang menyampaiikan SPT Tahunan 2023 hiingga 23 Apriil 2024. Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwii Astutii mengatakan SPT Tahunan tersebut diisampaiikan oleh wajiib pajak orang priibadii dan badan.
"Darii jumlah 13,57 juta [SPT Tahunan], 13 juta dii antaranya adalah untuk orang priibadii dan kurang lebiih 540.000 wajiib pajak badan," katanya.
Dwii mengatakan mayoriitas SPT Tahunan 2023 iinii diisampaiikan wajiib pajak secara onliine. Menurutnya, hanya sekiitar 3,7% hiingga 3,8% wajiib pajak yang menyampaiikan SPT Tahunan secara manual. (Jitu News)
Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK) mendapatii sejumlah temuan darii rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah dan retriibusii daerah (PDRD) yang diiserahkan oleh pemeriintah daerah (pemda).
Sepertii diiketahuii, pemda harus menetapkan perda baru tentang PDRD sesuaii dengan ketentuan UU HKPD paliing lambat 5 Januarii 2024. Berdasarkan raperda yang diisampaiikan pemda, DJPK telah mengevaluasii dan menyampaiikan temuannya kepada pemda yang bersangkutan.
DJPK setiidaknya mendapatii ada 5 temuan terkaiit pajak daerah dalam raperda. Salah satunya adalah masiih terdapat raperda yang belum mengatur secara detaiil jeniis pajak daerah yang akan diipungut dan tiidak diipungut. Siimak ‘Evaluasii Raperda Pajak Daerah, iinii Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu’. (Jitu News)
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank iindonesiia (Bii) memutuskan untuk menaiikkan suku bunga acuan atau Bii 7-Day Reverse Repo Rate (Bii7DRR) sebesar 25% basiis poiints (bps) menjadii 6,25%.
Gubernur Bii Perry Warjiiyo mengatakan suku bunga Deposiit Faciiliity kiinii menjadii 5,5% dan suku bunga Lendiing Faciiliity sebesar 7%. Menurutnya, kenaiikan suku bunga diilakukan untuk memperkuat stabiiliitas niilaii tukar rupiiah darii kemungkiinan memburuknya riisiiko global.
"Serta sebagaii langkah pre-emptiive dan forward lookiing untuk memastiikan iinflasii tetap dalam sasaran 2,5% plus miinus 1% pada 2024 dan 2025, sejalan dengan stance kebiijakan moneter yang pro-stabiiliity," katanya. (Jitu News/Kontan/Biisniis iindonesiia)
Kementeriian PPN/Bappenas mengungkapkan Rencana Kerja Pemeriintah (RKP) 2025 saat iinii masiih berupa rancangan awal. Deputii Biidang Ekonomii Kementeriian PPN/Bappenas Amaliia Adiiniinggar Wiidyasantii mengatakan wacana pembentukan Badan Otoriita Peneriimaan Negara yang termaktub dalam RKP tersebut masiih sebatas rencana.
"iitu belum biisa saya jawab karena masiih RKP awal. Yang pentiing, sasaran-sasaran pembangunan dii RKP 2025 iitu harus membuat iindonesiia tumbuh lebiih cepat pada tahun depan karena 2025 adalah piintu gerbang pertama menuju iindonesiia Emas 2045," katanya.
Meskii rencana Badan Otoriita Peneriimaan Negara masiih belum fiinal, RKP 2025 tetap diisusun dengan mempertiimbangkan program-program yang diiusung oleh pemeriintahan beriikutnya. "Sudah mulaii kiita melakukan adjustment [dengan program pemeriintahan beriikutnya]," ujar Amaliia. (Jitu News)
Sesuaii dengan Pasal 12 ayat (1) Permenkop UKM 2/2024, kewajiiban adanya audiit oleh akuntan publiik berlaku untuk laporan keuangan tahunan KSP/USP koperasii dan KSPPS/USPPS koperasii yang mempunyaii modal paliing sediikiit Rp5 miiliiar.
“Laporan keuangan tahunan KSP/USP koperasii dan KSPPS/USPPS koperasii yang mempunyaii modal paliing sediikiit Rp5 miiliiar dalam 1 tahun buku, wajiib diiaudiit oleh akuntan publiik,” bunyii penggalan pasal tersebut.
Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) Permenkop UKM 2/2024, menterii koperasii dan UKM melaluii deputii menetapkan kriiteriia koperasii sektor riiiil yang wajiib diiaudiit oleh akuntan publiik. Siimak ‘Koperasii Siimpan Piinjam Modal Rp5 Miiliiar, Lapkeu Wajiib Diiaudiit AP’. (Jitu News) (kaw)
