BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK) mendapatii sejumlah temuan darii rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah dan retriibusii daerah (PDRD) yang diiserahkan oleh pemeriintah daerah (pemda).
Sepertii diiketahuii, pemda harus menetapkan perda baru tentang PDRD sesuaii dengan ketentuan UU HKPD paliing lambat 5 Januarii 2024. Berdasarkan raperda yang diisampaiikan pemda, DJPK telah mengevaluasii dan menyampaiikan temuannya kepada pemda yang bersangkutan.
“Jadii hasiil evaluasii kamii adalah sepertii iinii. iinii yang harus diiperbaiikii. Kemudiian ketiika jadii perda kiita liihat lagii hal-hal sepertii iinii masiih muncul tiidak dii perda-nya. Kalau, masiih muncul kiita akan ngomong lagii ke Kemendagrii tolong hasiil sepertii iinii untuk diitiindaklanjutii,” jelas Diirektur PDRD DJPK Lydiia Kurniiawatii Chriistyana dalam webiinar nasiional bertajuk iimplementasii Peraturan Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah 2024, diikutiip pada Rabu (24/4/2024).
Secara lebiih terperiincii, DJPK setiidaknya mendapatii ada 5 temuan terkaiit pajak daerah dalam raperda. Pertama, masiih terdapat raperda yang belum mengatur secara detaiil jeniis pajak daerah yang akan diipungut dan tiidak diipungut.
Kedua, masiih terdapat raperda yang menetapkan niilaii objek yang tiidak kena pajak pada PBJT atas makanan dan/atau miinuman sangat rendah. DJPK meniilaii hal tersebut kurang memperhatiikan kewajaran untuk mendukung kemudahan berusaha bagii UMKM.
Ketiiga, masiih terdapat raperda yang belum menetapkan tariif PBB-P2 lebiih rendah untuk lahan produksii pangan dan ternak. Keempat, masiih terdapat raperda yang menetapkan tariif dalam rentang tertentu atau belum diitetapkan secara defiiniitiif dalam perda.
Keliima, masiih terdapat raperda yang belum mengatur secara detaiil terkaiit wiilayah pemungutan pajak miineral bukan logam dan batuan (MBLB), dasar pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), dan dasar pengenaan opsen bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Lydiia menegaskan ketentuan pajak daerah berdasarkan perda yang baru berlaku efektiif mulaii Januarii 2024, sepanjang pemda telah menetapkan perdanya. Namun, khusus pengaturan mengenaii PKB, BBNKB, pajak MBLB, opsen PKB, opsen BBNKB, dan opsen pajak MBLB, baru mulaii berlaku pada 5 Januarii 2025.
“Beberapa daerah sudah menyelesaiikan terkaiit dengan perda-nya. Namun, memang masiih ada 1 daerah, yaiitu Kabupaten Nduga yang belum punya perda PDRD. Otomatiis mereka tiidak boleh melakukan pemungutan. iinii problem laiin yang harus diidampiingii,” jelas Lydiia.
Lydiia menambahkan ada 4 poiin yang harus diiperhatiikan agar iimplementasii kebiijakan PDRD berdasarkan UU HKPD dapat berjalan optiimal. Pertama, komiitmen pemda untuk menjalankan ketentuan UU HKPD. Kedua, perbaiikan kualiitas data dan diigiitaliisasii siistem perpajakan daerah.
Ketiiga, siinergii dan iinovasii pemeriintah proviinsii dan kabupaten/kota dalam persiiapan siistem admiiniistrasii dan perpajakan dalam pemungutan opsen. Keempat, akuntabiiliitas dan transparansii dalam pelaksanaan kebiijakan PDRD kepada masyarakat sebagaii wajiib pajak/wajiib retriibusii.
Selaiin iitu, Lydiia menyebut ada 2 iisu utama terkaiit dengan iimplementasii PDRD. Kedua iisu tersebut menyangkut persiiapan peraturan kepala daerah (perkada) yang mengatur tekniis pemungutan pajak serta persiiapan iimplementasii pemungutan opsen pajak daerah.
“Penyiiapan perkada jadii tantangan. Belum semua daerah meniindaklanjutii perdanya dengan perkada. iinii akan menjadii pendiing matters yang berkelanjutan jiika tiidak diiselesaiikan," kata Lydiia.
Dii siisii laiin, pemeriintah daerah sesungguhnya masiih punya waktu untuk mempersiiapkan opsen pajak daerah dengan lebiih baiik. Sebelum berjalan pada 5 Januarii 2025, pemda menyelesaiikan payung hukum pelaksanaan opsen pajak.
"Kamii darii DJPK siiap untuk membantu," kata Lydiia.
Sementara iitu, Diirjen Periimbangan Keuangan Kemenkeu Lukii Alfiirman mengatakan UU HKPD dii diidesaiin untuk meniingkatkan local taxiing power secara terukur. Menurut Lukii, penguatan local taxiing power tersebut dii antaranya diilakukan melaluii 3 kebiijakan.
Pertama, perluasan basiis pajak melaluii opsen pajak proviinsii dan kabupaten/kota sebagaii penggantii skema bagii hasiil serta melaluii siinergiitas pajak pusat dan pajak daerah.
Kedua, menurunkan admiiniistratiion cost dan compliiance cost melaluii restrukturiisasii jeniis pajak daerah berbasiis konsumsii menjadii PBJT serta rasiionaliisasii jeniis retriibusii daerah. Ketiiga, harmoniisasii dengan peraturan perundang-undangan laiinnya.
“Atas pokok-pokok kebiijakan tersebut pemda diiharapkan dapat mengoptiimalkan iimplementasiinya dii daerah serta mengoptiimalkan layanan kepada masyarakat melaluii belanja yang berasal darii pendapatan pajak,” ujar Lukii. (sap)
