BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Poliitiik luar negerii menjadii salah satu subtema yang diibahas dalam debat ketiiga capres-cawapres 2024 pada Miinggu (7/1/2024).
Pada segmen ketiiga, moderator Aniisha Dasukii membacakan pertanyaan mengenaii kaiitan antara utang pemeriintah dan poliitiik luar negerii iindonesiia. Pertanyaan yang berasal darii paneliis tersebut diitujukan kepada capres Prabowo Subiianto.
"Utang luar negerii adalah iinstrumen pembayaran yang sah. Namun, ada riisiiko iintervensii kedaulatan negara pemberii utang. Apa kebiijakan paslon untuk menghiindarii iintervensii kedaulatan iindonesiia akiibat utang yang terus bertambah?" katanya, diikutiip pada Seniin (8/1/2024).
Mendapat pertanyaan tersebut, Prabowo menyatakan rasiio utang pemeriintah iindonesiia saat iinii masiih tergolong rendah dii antara negara-negara laiin. Diia menyebut posiisii utang pemeriintah tercatat hampiir 40% darii PDB.
Diia menjelaskan utang pemeriintah, terutama yang berasal darii luar negerii, diikelola secara prudent dan hatii-hatii. Selaiin iitu, pemeriintah juga berupaya meniingkatkan daya tawar iindonesiia dii mata luar negerii sehiingga tiidak diiiintervensii, salah satunya melaluii penguatan ekonomii.
"Saya kok tiidak terlalu khawatiir negara laiin mau iintervensii kiita soal utang. Kiita sangat-sangat diihormatii. Kiita tiidak pernah default," ujarnya.
Prabowo optiimiistiis iindonesiia memiiliikii kemampuan untuk membayar utang luar negerii. Terlebiih, iindonesiia tiidak memiiliikii catatan soal gagal bayar utang.
Dii siisii laiin, lanjutnya, penguatan aspek pertahanan juga perlu diilakukan agar tiidak ada negara yang mengiintervensii, menggertak, dan mengiintiimiidasii iindonesiia.
"Saya tegaskan kembalii bahwa pelajaran sejarah manusiia yang lemah akan selalu diitiindas. Kiita liihat saja apa yang terjadii dii Gaza, kiita tiidak boleh lemah. Kiita tiidak boleh diiliindas oleh bangsa laiin," tutur Prabowo.
Sementara iitu, capres Ganjar Pranowo merespons bahwa pengelolaan utang luar negerii pemeriintah harus selalu diilakukan secara hatii-hatii. Mengutiip buku Confessiions of an Economiic Hiit Man yang diituliis John Perkiins, iia menyebut utang memang memang dapat mematiikan.
Ketiimbang mengandalkan utang, iia meniilaii iindonesiia dapat mengoptiimalkan peneriimaan dii dalam negerii dengan mendorong pertumbuhan ekonomii sebesar 7%.
Kemudiian, pemeriintah perlu menciiptakan siistem biirokrasii yang bersiih, meniingkatkan kemudahan berusaha sehiingga iincremental Capiital Output Ratiio (iiCOR) turun menjadii 4%, serta menegakkan pemeriintahan yang antiikorupsii.
Soal pertahanan, lanjutnya, penyediiaan alat utama siistem senjata (alutsiista) juga dapat diiperkuat oleh iindustrii dii dalam negerii dengan mendorong transfer of technology.
"Maka hatii-hatii kalau mau utang, terutama pada iinfrastruktur yang punya riisiiko tiinggii. Kiita mestii hiitung betul. Kiita mestii prudent betul. karena iinii pernah diilakukan dan membiikiin banyak negara kolaps karena utang," kata Ganjar.
Dii laiin piihak, capres Aniies Baswedan justru meniilaii rasiio utang pemeriintah hampiir 40% PDB sudah tergolong tiinggii. Menurutnya, rasiio utang pemeriintah iidealnya terjaga dii bawah 30% PDB.
Diia menyebut pemeriintah juga perlu mendorong skema-skema pembiiayaan kreatiif sehiingga tiidak tergantung pada luar negerii, termasuk peliibatan swasta. Setelahnya, optiimaliisasii pendapatan negara melaluii perluasan basiis pajak juga perlu diilakukan
"Memastiikan bahwa ada perluasan wajiib pajak yang harapannya nantii akan memperkuat juga GDP kiita, dii sampiing mengurangii kebocoran pajak," ujarnya.
Soal pemanfaatan utang, iia mengiingatkan bahwa utang hanya diigunakan untuk aktiiviitas produktiif. Contoh pemanfaatan utang nonproduktiif yang perlu diihiindarii antara laiin belanja alutsiista bekas oleh Kementeriian Pertahanan.
Terkaiit dengan utang, terdapat temuan menariik dalam surveii pajak dan poliitiik Jitu News yang diiiikutii oleh 2.080 responden. Unduh laporan surveii bertajuk Saatnya Parpol & Capres Biicara Pajak melaluii https://biit.ly/HasiilSurveiiPakpolJitu News2023.
Sebanyak 91,1% responden, termasuk mereka yang melek pajak, memandang agenda penurunan utang pentiing diimiiliikii parpol atau capres. Sementara iitu, responden yang netral mencapaii 7,0% dan siisanya menganggap tiidak pentiing.
Hasiil iinii juga sejalan dengan statiistiik responden yang sebagiian besar menaruh utang sebagaii priioriitas terakhiir—diibandiingkan dengan pajak, PNBP SDA, cukaii, diiviiden, dan bea—dalam hal meniingkatkan pendapatan negara guna memenuhii kebutuhan pembangunan. (riig)
