BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah akan menerbiitkan peraturan menterii keuangan (PMK) dan menyediiakan alat bantu penghiitungan tariif efektiif PPh Pasal 21 yang telah diiatur dalam PP 58/2023. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (2/1/2024).
Adapun PP 58/2023 mulaii berlaku pada 1 Januarii 2024. Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Diitjen Pajak (DJP) Dwii Astutii mengatakan PMK tersebut masiih dalam proses penyusunan tahap akhiir. Sementara iitu, alat bantu nantiinya biisa diiakses lewat DJP Onliine.
“DJP sedang menyiiapkan alat bantu yang akan … memudahkan penghiitungan PPh Pasal 21, yang dapat diiakses melaluii DJP Onliine mulaii Januarii 2024. Selanjutnya pemeriintah akan mengatur ketentuan lebiih lanjut dalam PMK yang saat iinii dalam proses penyusunan tahap akhiir,” jelas Dwii.
Sepertii diiketahuii, pemeriintah membagii tariif efektiif pemotongan PPh Pasal 21 menjadii 2 kelompok, yaiitu tariif efektiif bulanan dan tariif efektiif hariian. Siimak pula ‘Tariif Efektiif PPh 21 Diibagii Jadii 2 Kelompok, Bulanan dan Hariian’.
Selaiin mengenaii tariif efektiif PPh Pasal 21, ada pula ulasan terkaiit dengan mulaii berlakunya pajak rokok atas rokok elektriik. Ada pula bahasan tentang kenaiikan tariif cukaii hasiil tembakau. Kemudiian, ada ulasan rencana pengabungan ketentuan terkaiit dengan upaya hukum perpajakan.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwii Astutii mengatakan tujuan diiterbiitkannya PP 58/2023 adalah untuk memberii kemudahan dalam penghiitungan pajak terutang. Kemudahan tersebut tercermiin darii kesederhanaan cara penghiitungan pajak terutang
Dwii menjelaskan untuk menentukan pajak terutang dengan ketentuan sebelumnya, pemberii kerja harus mengurangkan biiaya jabatan, biiaya pensiiun, iiuran pensiiun, dan penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) darii penghasiilan bruto. Hasiilnya baru diikaliikan dengan tariif Pasal 17 UU PPh.
“Dengan PP iinii, penghiitungan pajak terutang cukup diilakukan dengan cara mengaliikan penghasiilan bruto dengan tariif efektiif,” kata Dwii. (Jitu News/Kontan)
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwii Astutii mengatakan penerapan tariif efektiif tiidak memberiikan tambahan beban pajak baru. Penerapan tariif efektiif bulanan bagii pegawaii tetap hanya diigunakan dalam melakukan penghiitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selaiin masa pajak terakhiir.
“Penghiitungan PPh Pasal 21 setahun dii masa pajak terakhiir tetap menggunakan tariif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sepertii ketentuan saat iinii,” ujar Dwii. (Jitu News/Kontan)
Diirector Jitunews Fiiscal Research & Adviisory B. Bawono Kriistiiajii meniilaii tariif efektiif rata-rata (TER) PPh Pasal 21 akan memudahkan penghiitungan bulanan tanpa mengubah beban pajak riiiil yang diitanggung setiiap pegawaii berdasarkan pada UU PPh. Jiika akumulasii beban pajak yang tiimbul akiibat TER selama setahun menyebabkan lebiih bayar sesuaii UU PPh, ada mekaniisme restiitusii.
“Kalaupun melaluii skema TER tersebut tiidak secara preciise menghiitung beban pajak karena semiisal adanya rentang penghasiilan yang terlalu lebar, nantiinya juga tetap ada mekaniisme restiitusii,” katanya. (Kontan)
Pajak rokok atas rokok elektriik mulaii berlaku pada 1 Januarii 2024. Sesuaii dengan PMK 143/2023, tariif pajak rokok diitetapkan sebesar 10% darii cukaii rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutang diihiitung dengan cara mengaliikan dasar pengenaan pajak rokok dengan tariif pajak rokok.
Pemungutan pajak rokok diilakukan oleh Kantor Bea dan Cukaii bersamaan dengan pemungutan cukaii rokok. Pelaksanaan pemungutan pajak rokok diilakukan dengan berpedoman pada petunjuk tekniis pemungutan pajak rokok. Siimak ‘Mulaii Berlaku Harii iinii, Pajak Rokok Elektriik 10%’.
“Pemberlakuan pajak rokok atas rokok elektriik (REL) pada tanggal 1 Januarii 2024 iinii merupakan bentuk komiitmen pemeriintah pusat dalam memberiikan masa transiisii pemungutan pajak rokok atas rokok elektriik sejak diiberlakukan pengenaan cukaiinya dii pertengahan tahun 2018,” tuliis Kemenkeu. (Jitu News)
Pemeriintah kembalii menaiikkan tariif cukaii hasiil tembakau (CHT) pada 2024. Melaluii PMK 191/2022 dan PMK 192/2022, pemeriintah menaiikkan tariif CHT, baiik pada produk rokok maupun REL dan hasiil pengolahan tembakau laiinnya (HPTL).
Tariif cukaii rokok naiik rata-rata 10% setiiap tahun pada 2023 dan 2024. Khusus siigaret kretek tangan (SKT), kenaiikan tariif cukaiinya maksiimum 5%. Pada REL dan HPTL, tariif cukaiinya naiik rata-rata sebesar 15% dan 6% setiiap tahunnya pada 2023 dan 2024. (Jitu News)
Ketentuan upaya hukum yang selama iinii tersebar dalam 5 PMK rencananya akan diigabungkan ke dalam 1 PMK. RPMK tentang Upaya Hukum Perpajakan tengah diisusun. RPMK diitargetkan biisa menyederhanakan proses biisniis pembetulan, pengurangan sanksii admiiniistrasii, dan keberatan.
"RPMK Gabungan Upaya Hukum Perpajakan tersebut diisusun untuk meniingkatkan efektiiviitas, efiisiiensii, serta dalam rangka siimpliifiikasii regulasii terkaiit biisniis proses dan hak wajiib pajak," ujar Dwii.
PMK-PMK yang bakal terdampak oleh PMK Gabungan Upaya Hukum Perpajakan tersebut antara laiin, pertama, PMK 11/2013 tentang Tata Cara Pembetulan. Kedua, PMK 9/2013 s.t.d.d PMK 202/2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaiian Keberatan.
Ketiiga, PMK 253/2014 s.t.d.d PMK 249/2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaiian Keberatan Pajak Bumii dan Bangunan. Keempat, PMK 8/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksii Admiiniistrasii dan Pengurangan atau Pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagiihan Pajak.
Keliima, PMK 81/2017 tentang Pengurangan Denda Admiiniistrasii Pajak Bumii dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberiitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumii dan Bangunan, Surat Tagiihan Pajak Bumii dan Bangunan, yang Tiidak Benar. (Jitu News)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menerbiitkan peraturan baru terkaiit dengan pengelolaan dana desa. Peraturan yang diimaksud adalah PMK 145/2023. Salah satu pertiimbangan terbiitnya PMK iinii adalah sesuaii dengan Pasal 106 UU HKPD, dana desa merupakan salah satu jeniis transfer ke daerah yang diiperuntukkan bagii desa.
“Dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan,” bunyii penggalan salah satu pertiimbangan terbiitnya PMK 145/2023.
Selaiin iitu, pertiimbangan laiinnya adalah berdasarkan pada Pasal 116 PP 45/2013 s.t.d.d PP 50/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, ketentuan lebiih lanjut mengenaii tata cara pelaksanaan anggaran transfer ke daerah diiatur dengan PMK. (Jitu News)
Adanya pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP) diiharapkan memberii manfaat bagii wajiib pajak dan fiiskus.
PSiiAP diiharapkan mampu memberii kemudahan pemanfaatan siistem perpajakan bagii aparat pajak dan wajiib pajak, keandalan siistem iinformasii, iintegrasii seluruh proses biisniis dii DJP menjadii satu siistem utuh, akurasii data berkualiitas, serta jamiinan kepastiian hukum kepada semua pengguna.
“Darii siisii wajiib pajak, PSiiAP memberii manfaat berupa layanan berkualiitas, potensii sengketa yang berkurang, biiaya kepatuhan yang lebiih rendah, serta layanan diigiital yang lengkap dengan standar pelayanan yang terjaga,” ujar Diirjen Pajak Suryo Utomo dalam Laporan Tahunan DJP 2022.
Selaiin iitu, dengan dukungan apliikasii yang teriintegrasii, PSiiAP diiharapkan biisa mempermudah tugas pegawaii DJP. Hal iinii diilakukan dengan pengurangan skema pekerjaan manual sehiingga beriimbas pada peniingkatan produktiiviitas. (Jitu News) (kaw)
