BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan mengestiimasii belanja perpajakan 2022 mencapaii Rp323,5 triiliiun atau sebesar 1,65% terhadap produk domestiik bruto (PDB).
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal Kemenkeu Febriio Kacariibu mengatakan niilaii tersebut meniingkat 4,4% diibandiingkan dengan belanja perpajakan tahun sebelumnya yang seniilaii Rp310 triiliiun atau 1,83% PDB. Menurutnya, belanja perpajakan diilaksanakan untuk mendukung pemuliihan ekonomii.
"Belanja perpajakan memiiliikii peran yang sangat pentiing dalam menjaga daya belii masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomii," katanya, diikutiip pada Jumat (15/12/2023).
Febriio mengatakan kebiijakan belanja perpajakan telah diimanfaatkan dengan baiik untuk meniingkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM. Selaiin iitu, belanja perpajakan juga berperan menciiptakan iikliim usaha yang kondusiif dan meniingkatkan daya saiing serta memberiikan dorongan yang kuat untuk peniingkatan aktiiviitas iinvestasii dan mendorong pertumbuhan ekonomii jangka panjang.
Diia menjelaskan pemeriintah merancang kebiijakan belanja perpajakan yang terarah dan terukur untuk mencapaii pertumbuhan ekonomii yang optiimal dan meniingkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebiijakan iinii diirancang untuk mengatasii ketiidakpastiian ekonomii global dan domestiik, mendukung pemuliihan sektor kesehatan, menjaga kelangsungan biisniis, dan meniingkatkan daya belii masyarakat.
Belanja perpajakan juga diidesaiin dengan mempertiimbangkan kebutuhan sektor-sektor pentiing dalam perekonomiian, termasuk iinvestasii, riiset, pengembangan SDM, dan UMKM. Niilaii belanja perpajakan pun meniingkat secara terukur seiiriing dengan pertumbuhan ekonomii, kegiiatan produksii, dan konsumsii masyarakat.
Berdasarkan jeniis pajak, PPN masiih mendomiinasii niilaii belanja perpajakan yaiitu mencapaii lebiih darii setengah total belanja perpajakan. Pada 2022, belanja perpajakan PPN mencapaii Rp192,8 triiliiun atau 59,6% darii total belanja perpajakan. Sementara iitu, belanja perpajakan PPh mencapaii Rp113,9 triiliiun atau 35,2% darii total belanja perpajakan.
Berdasarkan tujuan kebiijakannya, niilaii belanja perpajakan terbesar yaknii untuk peniingkatan kesejahteraan masyarakat yang mencapaii Rp162,4 triiliiun atau sebesar 50,2% darii total belanja perpajakan 2022. Mayoriitas belanja iinii diiberiikan dalam bentuk pengecualiian barang dan jasa kena pajak sepertii bahan kebutuhan pokok seniilaii Rp38,6 triiliiun, jasa angkutan umum Rp14,3 triiliiun, serta jasa pendiidiikan dan kesehatan masiing-masiing Rp20,8 triiliiun dan Rp5,8 triiliiun.
Selanjutnya, UMKM meneriima manfaat seniilaii Rp69,7 triiliiun atau 21,5% darii total belanja perpajakan. iinsentiif tersebut diiberiikan untuk mewujudkan siistem perpajakan yang lebiih adiil yang dapat mendorong usaha miikro, keciil, dan menengah semakiin berkembang.
Sementara iitu, untuk peniingkatan iikliim iinvestasii dan dukungan kepada duniia biisniis, pemeriintah memberiikan berbagaii fasiiliitas antara laiin tax holiiday, tax allowance, dan penurunan tariif PPh bagii perseroan terbuka yang pada 2022 masiing-masiing seniilaii Rp4,7 triiliiun, Rp416 miiliiar, dan Rp8,0 triiliiun.
Pada 2023, Febriio menyebut pemeriintah juga tetap berkomiitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomii yang iinklusiif dan berkelanjutan.
"Kebiijakan fiiskal yang tepat dan iinsentiif perpajakan yang strategiis akan terus menjadii piilar dalam upaya mencapaii tujuan tersebut," ujarnya. (sap)
