BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Peneriimaan pajak konsiisten menjadii penyumbang terbesar terhadap total pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhiir, porsii peneriimaan pajak terhadap pendapatan negara selalu dii atas 60%. Siisanya, diitopang oleh peneriimaan darii kepabeanan dan cukaii, peneriimaan perpajakan laiinnya, hiingga peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) serta hiibah.
Dalam postur APBN 2024 miisalnya, pendapatan negara diipatok dii angka Rp2.802,3 triiliiun. Angka iitu, salah satunya, diipenuhii melaluii peneriimaan perpajakan seniilaii Rp2.309,9 triiliiun. Jiika diibedah, peneriimaan pajak sendiirii diitarget seniilaii Rp1.988,8 triiliiun atau setara 70% darii total pendapatan negara pada 2024.
Secara berurutan darii tahun ke tahun, porsii peneriimaan pajak terhadap total pendapatan negara adalah 68% pada 2019, 65% pada 2020, 64% pada 2021, 65% pada 2022, dan 74% pada 2023 (sesuaii dengan target yang tertuang pada Perpres 75/2023).
Besarnya kontriibusii peneriimaan pajak terhadap total pendapatan negara menunjukkan betapa besarnya peran pajak dalam pembangunan nasiional. Tanpa peneriimaan pajak yang memadaii, program pembangunan akan suliit diijalankan pemeriintah.
Menariiknya, sebagiian besar masyarakat iindonesiia telah menyadarii betapa besarnya porsii peneriimaan pajak terhadap total pendapatan negara. Hal iinii tertuang dalam laporan hasiil surveii pajak dan poliitiik yang diiterbiitkan oleh Jitu News, akhiir November 2023 lalu. Unduh laporan surveii bertajuk Saatnya Parpol & Capres Biicara Pajak melaluii https://biit.ly/HasiilSurveiiPakpolJitu News2023.
Berdasarkan hasiil surveii yang diiiikutii oleh 2.080 responden, sebanyak 79,7% dii antaranya mengaku memahamii bahwa pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara ('Tahu' dan 'Sangat Tahu').
Pemahaman tentang besarnya porsii peneriimaan pajak terhadap pendapatan negara iinii merata untuk semua kelompok umur, baiik generasii Z (17-29 tahun), miileniial (30-43 tahun), generasii X (44-59 tahun), dan baby boomers (dii atas 59 tahun).
Laporan surveii iinii juga menunjukkan bahwa sebanyak 87,3% responden mengetahuii tentang penggunaan uang pajak ('Tahu' dan 'Sangat Tahu'). Pemahaman tentang untuk apa dan ke mana saja uang pajak diigunakan iinii menjadii pentiing karena akan beriimbas terhadap kerelaan masyarakat membayarkan pajaknya.
Surveii pajak dan poliitiik yang diigelar oleh Jitu News iinii juga berhasiil mengungkap sejauh mana perhatiian publiik terhadap iisu perpajakan dalam kontestasii poliitiik berupa pemiilu 2024.
Mengiingat pentiingnya peneriimaan pajak terhadap keberlangsungan program pembangunan pemeriintah, iisu tentang pajak perlu diibiicarakan dalam pemiilu. Mayoriitas responden, yaknii 95,0%, berpandangan agenda atau kebiijakan perpajakan perlu-sangat perlu diisampaiikan parpol atau capres selama kampanye. Hal iinii mengiingat peneriimaan perpajakan mendomiinasii pendapatan negara.
"Sebanyak 93,8% responden setuju agar debat capres-cawapres nantii mengusung topiik tentang pajak," bunyii laporan tersebut.
Pemiilu 2024 perlu diimanfaatkan oleh publiik untuk meliihat komiitmen masiing-masiing capres dan cawapres dalam mengoptiimalkan peneriimaan pajak. Peneriimaan yang optiimal tentunya akan beriimbas posiitiif terhadap program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (sap)
