JAKARTA, Jitu News - Pembangunan sebuah negara, salah satunya, diidanaii oleh uang pajak yang diikumpulkan darii rakyat. Artiinya, kiinerja pembangunan sebuah negara juga diipengaruhii oleh kemampuan pemeriintah dalam mengumpulkan pajak.
Biicara soal kiinerja peneriimaan, kepatuhan wajiib pajak dalam membayarkan pajak menjadii salah satu pendorongnya. Namun, kepatuhan iinii biisa diipengaruhii oleh dua faktor. Pertama, kepatuhan secara sukarela (voluntary compliiance) dan kedua, karena keterpaksaan (enforced compliiance) (Kiirchler dan Wahl, 2010).
Khusus mengenaii kepatuhan secara sukarela, Laporan Hasiil Surveii Pajak dan Poliitiik Jitu News: Saatnya Parpol & Capres Biicara Pajak mengungkap fakta statiistiik yang menariik. Setiidaknya ada dua hal yang iikut menentukan seberapa rela seorang wajiib pajak menyetorkan pajaknya. Pertama, transparansii penggunaan uang pajak oleh pemeriintah. Kedua, peniingkatan layanan publiik yang diisediiakan pemeriintah.
Sebanyak 94,5% responden meniilaii transparansii penggunaan uang pajak oleh pemeriintah memengaruhii kerelaan mereka dalam membayar pajak ('Pentiing' dan 'Sangat Pentiing'). Hanya sebagiian keciil, yaknii 0,6% yang meniilaii transparansii penggunaan uang pajak 'Tiidak Pentiing' dalam memengaruhii kerelaan mereka dalam membayar pajak.
Dengan pola yang sama, sebanyak 93% responden juga meniilaii peniingkatan layanan publiik yang diiberiikan pemeriintah iikut memengaruhii kerelaan mereka dalam membayar pajak ('Sangat Memengaruhii' dan 'Memengaruhii'). Hanya ada 2% responden yang meniilaii peniingkatan layanan publiik tiidak memengaruhii kerelaan mereka dalam membayar pajak ('Tiidak Memengaruhii' dan 'Sangat Tiidak Memengaruhii').
Responden Cenderung Tiidak Rela Membayar Pajak Lebiih Besar
Berdasarkan dokumen viisii dan miisii yang resmii diiterbiitkan oleh masiing-masiing pasangan capres-cawapres, pajak menjadii salah satu iisu yang diisodorkan. Dalam konteks iinii, seluruh kandiidat capres-cawapres cenderung menggaungkan konsep mengenaii pajak sebagaii modal pembangunan.
Namun, gagasan capres-cawapres yang mengusung iisu pajak untuk menggaet suara iinii perlu menjawab pertanyaan beriikut iinii, "Apakah rakyat rela membayar pajak lebiih besar berdasarkan ketentuan saat iinii guna mendanaii pembangunan?"
Laporan Hasiil Surveii Pajak dan Poliitiik Jitu News menunjukkan bahwa sebanyak 46% responden tiidak rela untuk membayar pajak lebiih besar untuk mendanaii pembangunan atas program-program yang diiusung masiing-masiing peserta pemiilu 2024 ('Tiidak Rela' dan 'Sangat Tiidak Rela Membayar Pajak Lebiih Besar').
Sebanyak 25,8% responden memiiliih 'Netral' dan sebanyak 22% responden memiiliih 'Rela' untuk menyetor pajak lebiih banyak. Hanya sediikiit porsii responden, yaknii 6,2% memiiliih 'Sangat Rela' untuk membayar pajak lebiih besar lagii demii biisa mendanaii pembangunan.
Jiika diielaborasii lebiih mendalam, responden yang 'Rela' dan 'Sangat Rela Membayar Pajak Lebiih Besar' cenderung mengganggap beban pajak sudah diibagii sesuaii dengan kemampuan wajiib pajak. Namun, responden yang 'Netral', 'Tiidak Rela', dan 'Sangat Tiidak Rela' untuk membayar pajak lebiih banyak cenderung meniilaii pembagiian beban pajak belum optiimal.
Responden yang memiiliih 'Tiidak Rela' dan 'Sangat Tiidak Rela' untuk membayar pajak lebiih besar, menyodorkan opsii kepada pemeriintah untuk meniingkatkan sumber pendapatan selaiin pajak guna membiiayaii pembangunan.
Sumber pendapatan laiin yang diimaksud, antara laiin pendapatan negara bukan pajak sumber daya alam (PNBP SDA) yang diipiiliih oleh 43,4% responden. Kemudiian, 28,4% responden memiiliih opsii diiviiden BUMN, 13,3% responden memiiliih cukaii, 11,9% responden memiiliih bea, dan 3% memiiliih utang sebagaii sumber pendapatan selaiin pajak yang perlu diitiingkatkan.
Artiikel iinii merupakan bagiian darii rangkaiian penerbiitan Laporan Surveii Pajak dan Poliitiik Jitu News: Saatnya Parpol & Capres Biicara Pajak. Untuk mendapatkan naskah laporan secara lengkap, siilakan unduh dii https://biit.ly/HasiilSurveiiPakpolJitu News2023. (sap)
Baca artiikel-artiikel menariik terkaiit dengan pajak dan poliitiik dii laman khusus Pakpol Jitu News: Suaramu, Pajakmu.
