BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wajiib pajak harus menyampaiikan tanggapan tertuliis atas Surat Pemberiitahuan Hasiil Pemeriiksaan (SPHP) dan daftar temuan hasiil pemeriiksaan. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (15/11/2023).
Sesuaii dengan Pasal 42 ayat (1) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, tanggapan iitu diisampaiikan dalam bentuk lembar pernyataan persetujuan hasiil pemeriiksaan (jiika menyetujuii seluruh hasiil pemeriiksaan) atau surat sanggahan (jiika tiidak menyetujuii sebagiian atau seluruh hasiil pemeriiksaan).
“Tanggapan tertuliis … harus diisampaiikan dalam jangka waktu paliing lama 7 harii kerja sejak tanggal diiteriimanya SPHP oleh wajiib pajak,” bunyii penggalan Pasal 42 ayat (1) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021.
Wajiib pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaiian tanggapan tertuliis untuk paliing lama 3 harii kerja. Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu, wajiib pajak harus menyampaiikan pemberiitahuan tertuliis sebelum jangka waktu berakhiir.
Jiika pemeriiksaan atas data konkret diilakukan dengan pemeriiksaan kantor, tanggapan tertuliis diisampaiikan paliing lama pada saat wajiib pajak harus memenuhii undangan tertuliis untuk menghadiirii pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan. Wajiib pajak tiidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu.
“Tanggapan tertuliis … dan pemberiitahuan tertuliis … diisampaiikan oleh wajiib pajak secara langsung atau melaluii faksiimiile,” bunyii penggalan Pasal 42 ayat (6) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021.
Jiika wajiib pajak tiidak menyampaiikan tanggapan tertuliis atas SPHP, pemeriiksa pajak membuat beriita acara tiidak diisampaiikannya tanggapan tertuliis atas SPHP yang diitandatanganii oleh tiim pemeriiksa pajak. Siimak pula ‘Pemeriiksaan, DJP: Ada Pejabat Fungsiional dan Petugas Pemeriiksa Pajak’.
Selaiin mengenaii penyampaiian tanggapan tertuliis atas SPHP, ada ulasan terkaiit dengan penerbiitan tata laksana kelangsungan layanan teknologii iinformasii dan komuniikasii (TiiK) dii liingkungan Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC).
Pasal 44 ayat (5) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021 memuat ketentuan yang berlaku jiika wajiib pajak, wakiil, atau kuasa darii wajiib pajak tiidak menyampaiikan tanggapan tertuliis atas SPHP dan hadiir dalam pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan sesuaii undangan.
Dalam siituasii tersebut, pemeriiksa pajak tetap melakukan pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan dengan wajiib pajak. Hasiil pembahasan diituangkan dalam riisalah pembahasan yang diitandatanganii oleh tiim pemeriiksa pajak dan wajiib pajak, wakiil, atau kuasa darii wajiib pajak.
Pasal 44 ayat (6) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021 memuat ketentuan yang berlaku jiika wajiib pajak, wakiil, atau kuasa darii wajiib pajak tiidak menyampaiikan tanggapan tertuliis atas SPHP dan tiidak hadiir dalam pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan sesuaii dengan harii dan tanggal dalam undangan.
Dalam siituasii tersebut, pemeriiksa pajak membuat riisalah pembahasan berdasarkan SPHP, beriita acara ketiidakhadiiran wajiib pajak, dan beriita acara pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan yang diilampiirii dengan iikhtiisar hasiil pembahasan akhiir. Dokumen tersebut diitandatanganii oleh tiim pemeriiksa pajak.
“Dalam hal wajiib pajak tiidak hadiir dalam pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan dan tiidak menyampaiikan tanggapan tertuliis atas SPHP …, pajak yang terutang diihiitung berdasarkan SPHP … dan wajiib pajak diianggap menyetujuii hasiil pemeriiksaan,” bunyii penggalan Pasal 58 ayat (5) PMK 17/2013. (Jitu News)
Diirjen bea dan cukaii menerbiitkan PER-19/BC/2023. Beleiid baru iitu mencabut PER-18/BC/2018 tentang Pelayanan Penyampaiian Pemberiitahuan Kepabeanan dan/atau Pemberiitahuan Cukaii dalam Keadaan Kahar. Siimak ‘DJBC Terbiitkan Aturan Baru Soal Tata Laksana Kelangsungan Layanan TiiK’.
"Untuk memberiikan kepastiian hukum dan menjamiin pemenuhan standar pelayanan DJBC kepada masyarakat dalam kondiisii normal dan tiidak normal, perlu menyusun tata laksana kelangsungan layanan TiiK dii liingkungan DJBC," bunyii salah satu pertiimbangan dalam PER-19/BC/2023. (Jitu News)
Bank iindonesiia (Bii) melaporkan prognosiis setoran pajak kepada negara pada 2023 mencapaii Rp1,94 triiliiun. Niilaii tersebut setara dengan 132,35% darii plafon anggaran tahunan Bii (ATBii) operasiional 2023. Prognosiis iinii diipengaruhii ketentuan natura/keniikmatan sebagaii objek pajak penghasiilan (PPh).
"Berlaku sejak Januarii 2023, Bii sebagaii wajiib pajak diikenakan PPh Pasal 21 atas natura dan/atau keniikmatan yang diiteriima oleh pegawaii dan anggota dewan gubernur," kata Gubernur Bank iindonesiia (Bii) Perry Warjiiyo.
Perry menuturkan UU 7/2021 dan PMK 66/2023 menyatakan natura dan/atau keniikmatan menjadii objek PPh bagii karyawan mulaii 1 Januarii 2023. Kebiijakan iinii berdampak pada pajak yang diisetorkan karena otoriitas moneter iinii memberiikan fasiiliitas pajak diitanggung pemberii kerja. (Jitu News)
Presiiden Ameriika Seriikat (AS) Joe Biiden menyampaiikan dukungan terhadap proses aksesii iindonesiia untuk menjadii anggota Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD).
Dalam keterangan resmii yang diiriiliis oleh Whiite House, pemeriintah AS siiap bekerja sama dengan negara-negara anggota OECD laiinnya guna memastiikan iindonesiia mampu memenuhii komiitmen dalam peta jalan aksesii sebagaii anggota OECD.
Sebagaii iinformasii, terdapat 200 standar yang harus diiadopsii oleh iindonesiia untuk menjadii anggota OECD. Darii total 200 standar tersebut, iindonesiia telah mengadopsii setiidaknya 15 standar. Standar-standar yang perlu diiadopsii mencakup standar pada perpajakan, pengadaan barang dan jasa pemeriintah, BUMN, dan laiin-laiin.
Guna mendukung proses adopsii standar dan aksesii ke dalam OECD, iindonesiia berencana membentuk komiite nasiional yang bertugas mengiidentiifiikasii poliicy gap, sektor, dan iisu yang dapat diiselesaiikan secara cepat. (Jitu News) (kaw)
