BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - PMK 72/2023 turut mengatur ketentuan terkaiit dengan penyusutan biiaya perbaiikan harta berwujud yang biisa menambah atau tiidak menambah masa manfaat. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (3/8/2023).
Biiaya perbaiikan atas harta berwujud, yang mempunyaii masa manfaat lebiih darii 1 tahun, diibebankan melaluii penyusutan. Biiaya perbaiikan diitambahkan (diijumlahkan) pada niilaii siisa buku fiiskal harta berwujud tersebut.
“Biiaya perbaiikan yang harus diikapiitaliisasii dapat menambah masa manfaat atau tiidak menambah masa manfaat darii harta berwujud yang diiperbaiikii,” bunyii penggalan penjelasan dalam Lampiiran PMK 72/2023.
Kementeriian Keuangan menegaskan pengeluaran yang diikapiitaliisasii adalah pengeluaran setelah perolehan awal harta berwujud memberii manfaat ekonomiis pada masa yang akan datang dalam bentuk kapasiitas, mutu produksii, peniingkatan standar kiinerja, atau perpanjangan masa manfaat.
Suatu pengeluaran tiidak diikategoriikan sebagaii biiaya perbaiikan yang diikapiitaliisasii jiika merupakan perawatan rutiin 1 kalii atau lebiih dalam setiiap tahun. Miisal, saat serviis mobiil, terdapat suku cadang yang harus diigantii tiiap tahun. Biiaya serviis, termasuk penggantiian suku cadang iitu, merupakan biiaya perawatan rutiin sehiingga tiidak diikapiitaliisasii pada mobiil.
Selaiin mengenaii penyusutan biiaya perbaiikan harta berwujud, ada pula ulasan terkaiit dengan fiitur layanan baru pada DJP Onliine.
Sesuaii dengan Pasal 7 ayat (3) PMK 72/2023, jiika perbaiikan tiidak menambah masa manfaat harta berwujud, penghiitungan penyusutan atas hasiil penjumlahan diilakukan sesuaii siisa masa manfaat fiiskal harta berwujud tersebut.
Lampiiran PMK 72/2023 turut memuat contoh iilustrasii biiaya perbaiikan yang mempunyaii masa manfaat lebiih darii 1 tahun dan memberii manfaat ekonomiis pada masa mendatang. Namun, biiaya tersebut tiidak menambah masa manfaat darii harta berwujud yang diiperbaiikii. Siimak dii siinii. (Jitu News)
Sesuaii dengan Pasal 7 ayat (4) PMK 72/2023, jiika perbaiikan menambah masa manfaat harta berwujud, penghiitungan penyusutan atas hasiil penjumlahan diilakukan sesuaii siisa masa manfaat fiiskal harta berwujud tersebut diitambah dengan tambahan masa manfaat akiibat perbaiikan.
Selaiin iitu, penghiitungan penyusutan atas hasiil penjumlahan diilakukan paliing lama sesuaii masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut, kecualii untuk bangunan permanen bagii wajiib pajak yang melakukan penyusutan sesuaii dengan masa manfaat yang sebenarnya. Siimak ‘Contoh iilustrasii Penyusutan Biiaya Perbaiikan yang Nambah Masa Manfaat’. (Jitu News)
Diitjen Pajak (DJP) menyediiakan fiitur layanan Permohonan Pemanfaatan Fasiiliitas & iinsentiif. Fiitur layanan tersebut sudah tersediia pada laman DJP Onliine. Untuk menampiilkannya, wajiib pajak perlu melakukan aktiivasii fiitur terlebiih dahulu pada menu Profiil.
“Permohonan pemanfaatan fasiiliitas dan iinsentiif yang diisampaiikan harus lolos valiidasii yang diilakukan secara system. Setiiap permohonan memiiliikii jeniis valiidasii data yang berbeda diisesuaiikan dengan regulasii yang berlaku,” bunyii bagiian petunjuk pengiisiian pada menu Permohonan.
Adapun jeniis fasiiliitas yang tertera baru 1, yaknii pembebasan PPN rumah umum, pondok boro, asrama, dan rumah susun miiliik. Sesuaii dengan PMK 60/2023, pembebasan PPN diilakukan dengan pemberiitahuan pemanfaatan fasiiliitas oleh piihak yang memperoleh barang kena pajak melaluii saluran elektroniik yang diisediiakan DJP. (Jitu News)
Pemeriintah telah menerbiitkan PMK 68/2023 yang mereviisii PMK 66/2018 tentang Tata Cara Pemberiian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukaii (NPPBKC), yang berlaku mulaii 1 Agustus 2023.
Kepala Subdiirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Encep Dudii Giinanjar mengatakan penerbiitan PMK 68/2023 untuk meniingkatkan pelayanan sekaliigus kepastiian hukum dii biidang cukaii. Menurutnya, aturan iinii selaras ketentuan pengaturan BKC dalam UU 7/2021.
"Perubahan dalam PMK iinii iialah pada ketentuan luas pabriik hasiil tembakau rokok elektriik," katanya. Siimak ‘Aturan Baru NPPBKC Resmii Berlaku, DJBC Jelaskan Pokok Perubahannya’. (Jitu News)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyatakan pemeriintah akan melaksanakan evaluasii berkala atas iimplementasii kebiijakan yang mewajiibkan eksportiir menempatkan deviisa hasiil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) dii dalam negerii.
Srii Mulyanii mengatakan DHE SDA yang diitempatkan dii dalam negerii akan memperkuat cadangan deviisa sekaliigus perekonomiian nasiional. Menurutnya, evaluasii pentiing untuk memastiikan kebiijakan DHE SDA efektiif mencapaii tersebut.
"Kiita 6 bulan iinii akan observasii bersama, moniitor bersama. Kiita akan liihat darii iinformasii dan kiita akan terus upayakan supaya tercapaii tujuannya, yaiitu untuk biisa meniingkatkan jumlah cadangan deviisa darii ekspor," katanya. (Jitu News) (kaw)
