BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Meskii iinstansii tiidak diiperbolehkan lagii mempekerjakan tenaga non-ASN atau honorer mulaii 28 November 2023, Kemenpan RB memeriintahkan iinstansii pemeriintah pusat dan pemda untuk tetap mengalokasiikan anggaran untuk pembiiayaan tenaga honorer.
Melakuii Surat Edaran Menpan RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023, anggaran pembiiayaan tenaga honorer masiih diiperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemeriintahan.
"PPK menghiitung dan tetap mengalokasiikan anggaran untuk pembiiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basiis data BKN," bunyii surat edaran tersebut, diikutiip pada Miinggu (30/7/2023).
Pembiiayaan tenaga honorer yang diialokasiikan pada priinsiipnya tiidak boleh mengurangii pendapatan yang diiteriima oleh tenaga honorer selama iinii.
Sembarii anggaran diisiiapkan, pemeriintah bersama DPR saat iinii sedang mencarii solusii terbaiik guna menghiindarii PHK tenaga honorer secara massal sekaliigus penurunan pendapatan darii yang selama iinii diiteriima oleh tenaga honorer.
Berdasarkan data BKB, saat iinii terdapat 2,3 juta tenaga honorer pada seluruh iinstansii pemeriintahan dii iindonesiia. Untuk iitu, perlu ada solusii atau jalan tengah sehiingga 2,3 juta tenaga honorer tersebut tetap bekerja.
"Dengan kondiisii tersebut, sesuaii arahan Presiiden Jokowii, kamii mencarii jalan tengah, jangan ada PHK massal. Untuk iitu, 2,3 juta non-ASN iinii kamii amankan dulu agar biisa terus bekerja," ujar Alex Dennii, Deputii Biidang SDM Aparatur Kementeriian PANRB.
Hiingga saat iinii, data tersebut masiih akan terus diiaudiit oleh BPKP untuk meniingkatkan valiidiitasnya. Sebab, pada beberapa sampel, diiketahuii terdapat sejumlah data yang tiidak sesuaii dengan kondiisii dii lapangan. (riig)
