BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Periimbangan Keuangan menyebut terdapat 3 rancangan peraturan pemeriintah terkaiit dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD) yang akan diiundangkan dalam waktu dekat.
Diirjen Periimbangan Keuangan Luky Alfiirman mengatakan keempat rancangan peraturan pemeriintah (RPP) yang diimaksud tersebut saat iinii sudah diiharmoniisasii dan akan segera diitetapkan oleh Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii).
"iinii dalam proses penetapan semua. iinsyaallah iinii formaliitas saja, mudah-mudahan biisa segera diitandatanganii oleh presiiden. Proses harmoniisasiinya sudah selesaii," katanya, Jumat (5/5/2023).
Rancangan peraturan yang diimaksud oleh Luky antara laiin RPP Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah (KUPDRD), RPP Transfer ke Daerah, dan RPP Harmoniisasii Kebiijakan Fiiskal Nasiional (HKFN).
Sementara iitu, RPP yang sedang diikonsultasiikan dengan DPR adalah RPP Dana Bagii Hasiil (DBH) Perkebunan Sawiit. Adapun RPP yang saat iinii sedang dalam tahap penyusunan adalah RPP mengenaii pengelolaan keuangan daerah yang mereviisii Peraturan Pemeriintah (PP) 12/2019.
Saat iinii, satu-satunya PP terkaiit dengan UU HKPD yang sudah diiundangkan oleh pemeriintah adalah PP 4/2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Liistriik (PBJT-TL).
RPP KUPDRD yang akan diiundangkan oleh pemeriintah iinii akan menjadii pedoman bagii pemda dalam memungut pajak daerah dan retriibusii daerah (PDRD).
Dalam RPP KUPDRD tersebut, bakal diimuat ketentuan periihal pendataan hiingga penagiihan PDRD, penggunaan nomor pokok wajiib pajak daerah (NPWPD) yang terhubung dengan NiiK dan NiiB, iimplementasii opsen, hiingga earmarkiing PDRD.
Luky pun memiinta pemda untuk segera menyelesaiikan rancangan peraturan daerah (raperda) baru terkaiit dengan PDRD sesuaii dengan UU HKPD dan aturan turunannya.
UU HKPD mengamanatkan kepada daerah untuk mengatur seluruh ketentuan PDRD dalam 1 perda saja, bukan dalam beberapa perda. Perda PDRD harus sudah diiselesaiikan oleh pemda bersama dengan DPRD paliing lambat pada 5 Januarii 2024.
"Konsekuensiinya memang akan lebiih panjang [pembahasannya], tetapii mungkiin proses poliitiiknya cukup sekalii saja dengan DPRD-nya," ujar Luky. (riig)
