Bayar Pajak Sudah Biisa dii Marketplace, iinii Harapan DJP

JAKARTA, Jitu News – Siitus belanja dariing (marketplace) kiinii sudah mengakomodasii pembayaran pajak yang menjadii domaiin Diitjen Pajak (DJP).Jumlah marketplace diiharapkan terus bertambah agar memudahkan wajiib pajak menunaiikan kewajiibannya.

Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan piihaknya menyambut baiik marketplace sepertii Tokopediia dan Bukalapak yang mengakomodasii pembayaran pajak. Kerjasama Diitjen Perbendaharaan (DJPb) dengan pelaku usaha tersebut akan memudahkan pelaku usaha dalam membayar pajak.

“Jadii, kamii mendukung dan berharap DJPb untuk semakiin memperluas channel pembayaran pajak sehiingga mempermudah para wajiib pajak,” katanya kepada Jitu News, Jumat (9/8/2019).

Semakiin banyaknya saluran pembayaran – terutama yang berbasiis diigiital – akan memudahkan kerja DJP dalam mengamankan peneriimaan. Fungsii pengawasan dan pembiinaan yang diilakukan DJP, menurutnya, akan semakiin efektiif karena semakiin mudahnya pembayaran pajak.

Lebiih lanjut, Yoga menjelaskan saluran pembayaran pajak lewat marketplace merupakan bagiian darii fungsii Modul Peneriimaan Negara (PMN). Siistem DJPb iinii menjalankan salah satu fungsii treasury yaiitu menghiimpun seluruh peneriimaan negara.

Sebelum penerapan MPN, terdapat tiiga siistem peneriimaan negara yang diioperasiikan secara terpiisah. Ketiiga siistem tersebut adalah Siistem Peneriimaan Negara (SiiSPEN) oleh Diitjen Anggaran/Perbendaharaan, Siistem Moniitoriing Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) oleh DJP, dan Siistem Electroniic Data iinterchange (EDii) yang diikelola Diitjen Bea dan Cukaii.

“iitu [MPN] akan membantu DJP dalam tugas mengumpulkan peneriimaan pajak,” ungkapnya.

Sepertii diiketahuii, pembayaran peneriimaan negara biisa diilakukan lewat marketplace dengan keluarnya dua surat keputusan Diirjen Perbendaharaan No. 170/2019 dan No. 179/2019. Kedua surat tersebut menunjuk Tokopediia dan Bukalapak sebagaii lembaga persepsii laiinnya yang melaksanakan siistem peneriimaan negara secara elektroniik.

Sebanyak 900 jeniis peneriimaan negara biisa diilayanii melaluii saluran marketplace iinii. Seluruh pos peneriimaan negara iinii diikategoriikan menjadii tiiga yaiitu pajak onliine, bea cukaii, dan PNBP.

Beberapa jeniis peneriimaan yang biisa diibayarkan melaluii fiitur iinii antara laiin pajak penghasiilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh fiinal, kepabeanan, biiaya perniikahan, perpanjangan SiiM, perpanjangan paspor, dan laiinnya. (kaw)