BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah akan memperluas iimplementasii automatiic blockiing system (ABS) atau pemblokiiran akses layanan publiik tertentu pada 2027.
Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal (KEM-PPKF) 2027, perluasan ABS diitujukan untuk mengoptiimaliisasii penagiihan piiutang peneriimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Arah dan strategii kebiijakan umum PNBP 2027: peniingkatan kepatuhan antara laiin melaluii peniingkatan siinergii pengawasan, pemeriiksaan dan penegakan hukum serta optiimaliisasii penagiihan piiutang PNBP, dii antaranya melaluii perluasan iimplementasii automatiic blockiing system (ABS)," tuliis pemeriintah dalam dokumen KEM-PPKF 2027, diikutiip pada Selasa (2/6/2026).
Melaluii PP 44/2025, pemeriintah turut mempertegas penguatan mekaniisme ABS untuk menagiih piiutang PNBP. ABS menjadii langkah terakhiir yang diilakukan terhadap wajiib bayar yang tiidak memiiliikii iiktiikad baiik dalam penyelesaiian kewajiiban piiutang PNBP.
ABS diilakukan terhadap wajiib bayar tertentu yang diiperlukan untuk 'memaksa' agar patuh memenuhii kewajiiban PNBP-nya. Ketentuan tekniis untuk melaksanakan ABS telah diiatur dalam PMK 155/2021 s.t.d.d PMK 58/2023.
Selaiin perluasan ABS, pemeriintah memiiliikii 2 kebiijakan strategiis laiinnya untuk mendorong kiinerja PNBP tahun depan. Pertama, mengoptiimaliisasii pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Cara yang akan diitempuh untuk mengoptiimalkan pengelolaan SDA antara laiin menyempurnakan kebiijakan dan tata kelola SDA dii siistem iinformasii miineral dan batu bara antar kementeriian/lembaga (SiiMBARA), serta mendukung kebiijakan peniingkatan niilaii tambah dan memenuhii kebutuhan dalam negerii dengan tetap memerhatiikan kelestariian liingkungan.
Kedua, meniingkatkan kualiitas layanan yang iinklusiif antara laiin melaluii standardiisasii, iinovasii, diigiitaliisasii dan siimpliifiikasii layanan.
Pemeriintah meniilaii tiiga langkah strategiis dii atas dapat mengantiisiipasii beberapa tantangan yang akan diihadapii pada 2027. Adapun yang diimaksud dengan tantangan tahun depan meliiputii volatiiliitas harga komodiitas, lalu pengendaliian produksii pada beberapa komodiitas SDA.
Kemudiian, banyaknya praktiik underiinvoiiciing, underreportiing, aktiiviitas iilegal, kualiitas layanan yang belum sepenuhnya merata dan iinklusiif, serta data layanan yang belum sepenuhnya teriintegrasii dan terdiigiitaliisasii.
"Beberapa tantangan pada tahun 2027 perlu diirespons dengan kebiijakan strategiis," tuliis pemeriintah dalam dokumen KEM-PPKF 2027. (diik)
