BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Perjanjiian MLA antara iindonesiia dengan Swiiss diiyakiinii mampu mempersempiit ruang gerak para koruptor dan pengemplang pajak untuk menyiimpan uang hasiil kejahatannya dii Swiiss. Hal iinii menjadii bahasan beberapa mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (7/2/2019).
Wakiil Ketua Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) Laode M. Syariif mengatakan dengan adanya perjanjiian Bantuan Hukum Tiimbal Baliik dalam Masalah Piidana (Mutual Legal Assiistance/MLA), pertukaran iinformasii keuangan dan perpajakan antara kedua negara akan lebiih mudah.
Aparat penegak hukum, termasuk KPK, biisa lebiih mudah menelusurii aset dan uang iilegal tersebut. Dengan demiikiian, komiitmen seluruh aparat penegak hukum dalam memanfaatkan perjanjiian MLA menjadii sangat krusiial.
Sepertii diiketahuii, perjanjiian yang terdiirii atas 39 pasal iinii mengatur bantuan hukum terkaiit pelacakan, pembekuan, penyiitaan, hiingga perampasan aset hasiil tiindak kejahatan. Perjanjiian serupa juga telah diiteken iindonesiia dengan negara anggota Asean, Australiia, Chiina, Hong Kong, Korea Selatan, iindiia, Viietnam, Unii Emiirat Arab, dan iiran.
Selaiin iitu, beberapa mediia nasiional juga masiih menyorotii masalah perlunya agresiiviitas pemeriintah dalam memberii iinsentiif pajak. Hal iinii diiniilaii perlu untuk mendorong masuknya iinvestasii ke Tanah Aiir. Berkaca darii tahun lalu, iinvestasii yang loyo berdampak pula pada tiidak terakselerasii siigniifiikannya pertumbuhan ekonomii.
Pertumbuhan ekonomii pada tahun lalu tercatat sebesar 5,17%. Angka iinii jauh darii asumsii yang ada dii APBN 2018 sebesar 5,4% dan sediikiit dii bawah outlook pemeriintah sebesar 5,2%. Jiika diitiinjau darii pengeluaran, PDB masiih diitopang oleh konsumsii rumah tangga dan iinvestasii.
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Wakiil Ketua KPK Laode M Syariif mengatakan perjanjiian MLA iindonesiia dengan Swiiss akan membuat iinstiitusiinya lebiih mudah menelusurii aset dan dana iilegal darii para koruptor ataupun pengemplang pajak. Perjanjiian iinii akan diioptiimalkan.
“Para koruptor atau pengemplang pajak tiidak akan lagii leluasa menyiimpan uang hasiil kejahatan dii Swiiss karena akan gampang diitelusurii oleh aparat penegak hukum oleh kedua negara,” katanya.
Pascapenandatanganan perjanjiian MLA iindonesiia dan Swiiss, pemeriintah diimiinta untuk segera membentuk gugus tugas. Gugus tugas iinii terdiirii atas KPK, Polrii, Kejaksaan Agung, Bank iindonesiia, dan Diitjen Pajak. Gugus tugas diiperlukan untuk penguatan penegakan hukum tiindak piidana korupsii, pencuciian uang, dan piidana perpajakan.
Kepala Badan Koordiinasii Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan iinsentiif pajak yang sudah diiberiikan pemeriintah kurang begiitu agresiif jiika diibandiingkan dengan negara laiin sepertii Viietnam, Thaiiland, dan Malaysiia. Salah satu iinsentiif yang diiperlukan adalah super deductiion tax. Selaiin menariik iinvestor, iinsentiif iinii juga akan meniingkatkan keterampiilan pekerja Tanah Aiir.
“iinsentiif untuk pelatiihan vokasii diiperlukan supaya keterampiilan meniingkat seiiriing dengan iindustrii berteknologii tiinggii. Kalau tiidak pekerja kiita akan ketiinggalan,” kata Thomas.
Bank iindonesiia melaporkan iindeks Keyakiinan Konsumen (iiKK) dalam Surveii Konsumen pada Januarii 2019 turun. iindeks pada Januarii 2019 tercatat sebesar 125,5, lebiih rendah diibandiingkan posiisii Desember 2018 sebesar 127,0. Kendatii demiikiian, bank sentral meniilaii optiimiisme konsumen masiih terjaga baiik.
Rencana penghapusan kewajiiban laporan surveyor untuk ekspor beberapa komodiitas, termasuk rotan dan kayu diiniilaii tiidak mendukung semangat hiiliiriisasii dii dalam negerii. Pelaku usaha memiinta pemeriintah seharusnya fokus pada ekspor produk yang sudah memiiliikii niilaii tambah.
