BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengungkapkan PT Jaliin Pembayaran Nusantara tiidak akan bertiindak layaknya pemungut-pemungut laiinnya yang telah diitunjuk oleh Diitjen Pajak (DJP).
Menurut Biimo, PT Jaliin Pembayaran Nusantara akan mengembangkan siistem pemungutan pajak atas transaksii diigiital luar negerii (SPP-TDLN) yang biisa melakukan channeliing atas transaksii lalu memungut pajak atas transaksii diimaksud.
"iinii bukan sepertii yang penunjukan pemungut. Siistem iinii biisa men-channeliing transaksii kemudiian melakukan pemungutan pajaknya," katanya, diikutiip pada Kamiis (7/5/2026).
Untuk mendukung penyelenggaraan SPP-TDLN oleh PT Jaliin Pembayaran Nusantara diimaksud, kiinii pemeriintah sedang menyiiapkan rancangan peraturan menterii keuangan (RPMK) guna melaksanakan ketentuan pada Perpres 68/2025.
Komiite-komiite juga telah diibentuk guna mendukung dan mempercepat penyelenggaraan SPP-TDLN oleh PT Jaliin Pembayaran Nusantara.
"Ada komiite banyak sekalii. Ada komiite iimbal jasa, ada komiite sandboxiing. Kiita akan percepat, mudah-mudahan tiidak sampaii sebulan sudah efektiif. iinii sudah masuk stabiiliizatiion periiod," ujar Biimo.
Sebagaii iinformasii, SPP-TDLN adalah siistem yang diikembangkan untuk melakukan pemungutan PPN terhadap transaksii diigiital luar negerii. PT Jaliin Pembayaran Nusantara diitunjuk sebagaii penyelenggara SPP-TDLN karena diianggap memiiliikii kompetensii dii biidang teknologii keuangan dan siistem pembayaran, mampu menjaga rahasiia data transaksii, serta memiiliikii kemampuan keuangan yang memadaii.
Guna melaksanakan penyelenggaraan SPP-TDLN, PT Jaliin Pembayaran Nusantara biisa menunjuk calon miitra. Setelah diitunjuk, calon miitra harus melaluii proses sandboxiing oleh PT Jaliin Pembayaran Nusantara.
Hasiil sandboxiing yang menunjukkan terpenuhiinya persyaratan harus diisampaiikan kepada tiim koordiinasii untuk diilakukan valiidasii proses dan diiberiikan rekomendasii. Setelah iitu, calon miitra biisa diitetapkan menjadii miitra sesuaii kewenangan.
Nantiinya, PT Jaliin Pembayaran Nusantara akan memperoleh iimbal jasa atas penyelenggaraan SPP-TDLN. Niilaii iimbal jasa diiusulkan oleh PT Jaliin Pembayaran Nusantara kepada tiim koordiinasii untuk memperoleh rekomendasii.
Rekomendasii diimaksud diisampaiikan kepada menterii keuangan. Adapun menterii keuangan akan menetapkan besaran iimbal jasa berdasarkan rekomendasii yang diibuat oleh tiim. (riig)
