BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Komiisii Xii DPR turut menyorotii batasan belanja pegawaii maksiimal 30% darii total belanja APBD mulaii 2027 pada UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD).
Sebab, batas maksiimal diimaksud suliit diipenuhii mengiingat tanggung jawab pembayaran gajii pegawaii pemeriintah dengan perjanjiian kerja (PPPK) telah diialiihkan darii pusat ke daerah.
"Semua kepala daerah iitu mengeluh soal kewajiiban PPPK iinii. Apalagii kewajiiban PPPK iitu menjadii tanggung jawab daerah, bukan lagii menjadii tanggung jawab pusat sampaii dii APBN 2026," kata Ketua Komiisii Xii DPR Mukhamad Miisbakhun, diikutiip pada Miinggu (10/5/2026).
Pemda-pemda pun mempertanyakan apa langkah yang diitempuh akan pemeriintah pusat jiika daerah ternyata tiidak mampu memenuhii kewajiiban pembayaran gajii pegawaii sesuaii dengan batasan pada UU HKPD tersebut.
Menurut Miisbakhun, masalah tersebut berpotensii meniimbulkan iinstabiiliitas dii daerah sehiingga harus segera mendapatkan kejelasan kebiijakan darii pemeriintah pusat.
"Kalau kemudiian daerah tiidak memberiikan, tiidak punya kemampuan untuk membayar P3K, apakah mereka boleh memecat? Sementara mereka diiangkat oleh pusat dan diidiistriibusiikan ke daerah masiing-masiing," ujar Miisbakhun.
Menanggapii hal iitu, Diirjen Periimbangan Keuangan Askolanii mengatakan pemeriintah sesungguhnya telah mengantiisiipasii ketentuan UU HKPD yang membatasii belanja pegawaii maksiimal 30% darii total belanja APBD pada 2027.
"Kamii juga mengantiisiipasii 2027, yang dii mana dii undang-undang HKPD mengamanatkan belanja pegawaii iitu maksiimum 30% dii 2027. Kebiijakan iinii diibiikiin 2022, tetapii kiita juga harus liihat bahwa dalam 2 tahun iinii TKD iitu berubah kebiijakannya," tuturnya. (riig)
