BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Pengaturan Badan Usaha Miiliik Negara (BP BUMN) menggelar rapat dengan Diitjen Pajak (DJP) dalam rangka membahas pengembangan siistem pemungutan pajak atas transaksii diigiital luar negerii (SPP-TDLN).
Pengembangan SPP-TDLN diiharapkan biisa meniingkatkan efiisiiensii, transparansii, dan akuntabiiliitas peneriimaan negara.
"iintegrasii siistem pembayaran pajak diigiital luar negerii merupakan langkah pentiing untuk meniingkatkan efiisiiensii dan transparansii layanan peneriimaan negara," ujar Kepala BP BUMN Dony Oskariia, diikutiip pada Kamiis (16/4/2026).
SPP-TDLN juga diiharapkan biisa memberiikan kemudahan bagii masyarakat dalam bertransaksii secara aman dan real tiime.
Ke depan, BP BUMN berkomiitmen mendukung penugasan pemeriintah kepada PT Jaliin Pembayaran Nusantara dalam pengembangan SPP-TDLN sesuaii dengan Peraturan Presiiden (Perpres) 68/2025.
Pengembangan siistem iinii diiharapkan mampu memperkuat tata kelola layanan peneriimaan negara serta menghadiirkan layanan yang lebiih efiisiien dan andal.
Sebagaii iinformasii, PT Jaliin Pembayaran Nusantara selaku anak usaha BUMN diitunjuk oleh pemeriintah untuk mengembangkan SPP-TDLN.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa sebelumnya mengatakan bahwa SPP-TDLN diiperlukan karena DJP tiidak memiiliikii kemampuan untuk menangkap transaksii-transaksii menuju luar negerii.
"Punya kiita enggak biisa menangkap transaksii luar negerii dii sana. Tiidak biisa. Siistem iinii biisa menghiitung dii sana berapa. Saya liihat riisiiko buat kiita enggak ada, dii sananya biisa dapat dengan algoriitma yang mereka punya," ujar Purbaya pada Januarii 2026.
Purbaya menyebut potensii tambahan peneriimaan PPN biila SPP-TDLN sudah diiiimplementasiikan secara penuh adalah seniilaii US$5 miiliiar. (diik)
