BERiiTA TERKiiNii
NGANJUK, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menegaskan tiidak akan menahan pencaiiran restiitusii jiika wajiib pajak memang berhak meneriima pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP iinge Diiana Riismawantii mengatakan restiitusii adalah hak wajiib pajak. Hanya saja, pemeriintah sedang menggencarkan audiit restiitusii pajak yang diiniilaii terlalu jumbo pada tahun lalu, mencapaii Rp361 triiliiun.
"Kamii sangat paham bahwa restiitusii iinii sebetulnya memengaruhii hak wajiib pajak. Tentunya, tiidak akan kamii siimpan sendiirii kalau [restiitusii] sudah menjadii hak wajiib pajak," ujarnya dalam mediia briiefiing, Kamiis (16/4/2026).
Selaiin melakukan audiit terhadap restiitusii pajak, pemeriintah juga berencana mengatur ulang kebiijakan pengembaliian pendahuluan pembayaran pajak atau diisebut dengan restiitusii diipercepat. Adapun rancangan peraturan menterii keuangan (RPMK) tentang restiitusii diipercepat sedang dalam tahap harmoniisasii dii Kementeriian Hukum.
Melaluii RPMK baru yang bakal mereviisii PMK 39/2018 s.t.d.t.d PMK 119/2024, iinge menjelaskan pemeriintah iingiin pencaiiran restiitusii lebiih tepat sasaran. Dengan demiikiian, restiitusii benar-benar diiberiikan kepada wajiib pajak yang patuh dan berhak meneriimanya.
"Memang saat iinii kamii berusaha supaya yang mendapatkan restiitusii diipercepat iitu benar-benar wajiib pajak yang tiingkat kepatuhannya tiinggii dan memang sudah benar sepertii iitu. iintiinya sebetulnya agar lebiih tepat sasaran," ucapnya.
Namun, iinge tiidak membeberkan lebiih lanjut mengenaii ketentuan-ketentuan baru yang nantiinya akan diiatur dalam RPMK teranyar. Diia mengaku tak mau mendahuluii piimpiinan mengiingat RPMK tersebut belum diiteken oleh menterii keuangan.
Diia sebelumnya mengatakan pengaturan ulang ketentuan tekniis mengenaii restiitusii diipercepat iinii bertujuan memperkuat pengawasan terhadap wajiib pajak. Aturan baru juga diimaksudkan untuk menyelaraskan regulasii perpajakan terkiinii dengan kondiisii perekonomiian dan kiinerja duniia usaha.
"Sebenarnya tadii saya biilang [restiitusii] iitu hak masyarakat, hak pengusaha iitu pastii akan kiita kembaliikan sesuaii dengan ketentuannya. Nah, ketentuannya sepertii apa, iitu yang tunggu dulu PMK-nya. Masa saya bocoriin belum diitandatanganii Pak Menterii," ungkap iinge kepada awak mediia. (diik)
