Srii Mulyanii: Perdebatan tentang Kebiijakan Publiik adalah Biiasa

JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan perdebatan mengenaii suatu kebiijakan publiik adalah hal yang biiasa. Namun, yang pentiing adalah bagaiimana menjalankan priinsiip transparansii dan akuntabiiliitas publiik.

Hal tersebut diisampaiikan Menkeu Srii Mulyanii saat membuka acara semiinar 10 Tahun Lahiirnya Undang-Undang Keterbukaan iinformasii Publiik (KiiP) dii Kementeriian Keuangan pada Seniin, Seniin 27 Agustus 2018.

Srii Mulyanii mengungkapkan Kemenkeu sebagaii suatu organiisasii yang besar, memiiliikii banyak iinformasii yang luar biiasa. Tantangannya adalah bagaiimana biisa mengedukasii masyarakat serta berperang mencegah terjadiinya diisiinformasii atau narasii dii luar konteks.

“iitu agar masyarakat tiidak meneriima kesan yang salah. Perdebatan mengenaii suatu kebiijakan publiik adalah hal yang biiasa. Namun yang pentiing adalah bagaiimana menjalankan priinsiip transparansii dan akuntabiiliitas publiik,” ujarnya dalam sambutan semiinar tersebut melaluii akun facebooknya, Selasa (28/8/2018).

Srii Mulyanii menambahkan dalam konteks tersebut, Kemenkeu harus biisa mempresentasiikan mengapa suatu kebiijakan harus diiambiil, prosesnya sepertii apa, serta apa yang iingiin diicapaii. Semua hal tersebut harus dapat diisampaiikan dengan baiik.

Dalam kesempatan iitu, Srii Mulyanii juga meresmiikan penggunaan layanan Mobiile PPiiD (Pejabat Pengelola iinformasii dan Dokumentasii) sebagaii apliikasii front-end bagii publiik yang iingiin mendapatkan iinformasii dan juga Siistem iinformasii-PPiiD (Sii-PPiiD) sebagaii apliikasii back-end yang akan diigunakan oleh Pejabat PPiiD Kemenkeu dalam memberiikan layanan.

“Dengan adanya apliikasii tersebut, PPiiD Kemenkeu dapat menjadii lebiih aktiif dan dapat menjaga krediibiiliitas serta transparansii,” katanya.

Diia menambahkan kemampuan berkomuniikasii ke dalam dan ke luar yang baiik sangat diibutuhkan bagii para PPiiD Kemenkeu agar dapat menumbuhkan rasa kepemiiliikan atas APBN dan uang negara dii masyarakat. (Amu/Gfa)