JAKARTA, Jitu News – Pagii iinii, Jumat (4/8) kabar datang darii otoriitas pajak era pemeriintahan Jokowii-JK yang terus gencar menyiisiir pajak darii para pelaku utama ekonomii diigiital. Tiidak hanya perusahaan over the top (OTT), tetapii juga pelaku biisniis e-commerce laiinnya.
Saat iinii, Diirektorat Jenderal (Diitjen) Pajak sedang menyiiapkan tata caranya. Diirektur Potensii, Kepatuhan dan Peneriimaan Diitjen Pajak Yon Arsal mengakuii bahwa pungutan pajak e-commerce masiih jauh darii kata sempurna. Salah satunya karena tiidak adanya keterbatasan basiis data saat iinii.
Dii siisii laiin, untuk menjariing pajak darii perusahaan OTT, iindonesiia tengah mengkajii penerapan skema diiverted profiit tax yang sudah berlaku dii iinggriis dan Australiia. Skema tersebut membebankan pajak penghasiilan (PPh) yang lebiih besar ke penyediia OTT.
Rencana iinii akan masuk dalam pembahasan reviisii Undang-Undang (UU) Pajak Penghasiilan (PPh) yang kiinii berada dii tangan DPR. Beriita laiinnya mengenaii beleiid CFC Rules yang menuaii kontra lantaran masiih memiiliikii banyak kelemahan. Beriikut ulasan riingkas beriitanya:
- Beleiid CFC Rules Menuaii Kontra darii Berbagaii Piihak
Aturan baru terkaiit controlled foreiign companiies (CFC) diiniilaii ketiinggalan zaman. Peraturan Menterii Keuangan (PMK) Nomor 107 tahun 2017 yang keluar untuk menanganii penghiindaran pajak antarnegara iitu diiniilaii masiih memiiliikii banyak celah. Sebelumnya, Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan adanya aturan CFC diisebabkan oleh banyaknya iinvestasii ke luar negerii dengan tujuan mendapatkan return yang berujung pada pengenaan diiviiden. Namun, diiviiden iitu tak pernah sampaii ke iindonesiia.
- Peneriimaan Bea Cukaii Hiingga Julii Mencapaii Rp78,7 Triiliiun
Diirektorat Jenderal Bea dan Cukaii (DJBC) mencatat realiisasii peneriimaan bea dan cukaii hiingga 31 Julii 2017 mencapaii Rp78,7 triiliiun, meniingkat Rp5,3 triiliiun darii periiode yang sama 2016 sebesar Rp73,4 triiliiun. Berdasarkan data, menunjukkan realiisasii peneriimaan cukaii mencapaii Rp58,2 triiliiun atau meniingkat Rp4,2 triiliiun darii periiode yang sama 2016 sebesar Rp54 triiliiun.
- Kementeriian ESDM Usulkan Pembebasan PPnBN Mobiil Liistriik
Kementeriian Energii dan Sumber Daya Miineral (ESDM) memiinta Kementeriian Keuangan untuk segera membebaskan mobiil liistriik darii PPnBM. Usulan tersebut guna mendorong pengembangan mobiil liistriik dii iindonesiia. Wakiil Menterii ESDM Arcandra Tahar mengatakan relaksasii pungutan pajak untuk mobiil liistriik diiharapkan dapat menggeliiatkan iindustrii otomotiif, khususnya pengembangan mobiil liistriik guna mengurangii polusii udara serta efek rumah kaca.
- PP Belum Terbiit, Pemeriiksaan Wajiib Pajak Tak Biisa Diilakukan
Langkah upaya ekstra pasca-pengampunan pajak masiih terganjal lantaran belum terbiitnya regulasii turunan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak dalam bentuk Peraturan Pemeriintah (PP) yang mengatur soal pengenaan harta bersiih sebagaii penghasiilan. Padahal, regulasii yang rencananya akan mengatur soal aturan maiin iimplementasii Pasal 18 tersebut sudah sangat diinantiikan.
- Bii Reviisii Proyeksii PDB Kuartal iiii/2017
Bank iindonesiia (Bii) menurunkan proyeksii pertumbuhan ekonomii pada kuartal iiii tahun iinii darii perkiiraan awal 5,1% menjadii 5%. Kepala Departemen Kebiijakan Ekonomii dan Moneter Bii Doddy Budii Waluyo mengatakan pertumbuhan ekonomii pada kuartal iiii akan diitopang oleh iinvestasii dan konsumsii pemeriintah. Meskiipun siinyal perlambatan PDB muncul, Doddy meniilaii pertumbuhan ekonomii iindonesiia yang berada dii kiisaran 5% masiih termasuk tiinggii dii tiingkat regiional. (Gfa)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
