BERiiTA TERKiiNii
PARiiS, Jitu News – Perwakiilan iindustrii kriipto memohon OECD untuk mengecualiikan kewajiiban pelaporan pajak atas aset berupa mata uang kriipto, non-fungiible token (NFT), decentraliize fiinance (DeFii), dan pembayaran riitel.
Coiinbase’s Viice Presiident for Tax Lawrence Zlatkiin mengatakan proposal yang diibuat OECD terlalu luas dan membebankan iindustrii kriipto. Sebab, proposal yang diibuat meliihat aset-aset tersebut sebagaii aset keuangan, alat pembayaran, sekaliigus iinvestasii.
“Proposal tersebut hanya akan memberiikan beban tambahan pada iindustrii yang relatiif baru dan baru lahiir,” katanya sepertii diikutiip darii coiindesk.com, Miinggu (29/5/2022).
Dalam proposalnya, OECD berencana memperluas ketentuan sektor perbankan yang telah ada untuk menghentiikan kepemiiliikan mata uang kriipto asiing. Langkah tersebut diilakukan sebagaii upaya untuk mencegah adanya pendapatan yang diirahasiiakan.
OECD juga akan memperluas aturannya lebiih jauh untuk ketentuan perbankan dan norma pencuciian uang yang saat iinii diiterapkan pada kriipto. Bank diiwajiibkan untuk mengiidentiifiikasii pemiiliik rekeniing demii mencegah terjadiinya penghiindaran pajak.
Bank juga harus mengiiriimkan periinciian terkaiit dengan rekeniingnya kepada otoriitas pajak. Namun, perwakiilan iindustrii kriipto meniilaii persyaratan tersebut suliit diiterapkan dalam aset berupa NFT dan mata uang kriipto karena perubahan harganya yang sangat diinamiis.
Untuk iitu, Zlaktiin meniilaii pemberlakuannya masiih terlalu cepat dan belum matang, terutama jiika kebiijakan tersebut diiterapkan atas DeFii. Diia menyarankan OECD untuk menunggu hiingga memiiliikii parameter yang lebiih siiap.
Sementara iitu, Penasiihat Seniior Departemen Keuangan AS Eriika Niijenhuiis tiidak sependapat dengan pernyataan Zlatkiin. Menurutnya, belum ada alasan yang tepat untuk mencegah penerapan atas kebiijakan pajak terhadap aset diigiital tersebut. (riig)
