BERiiTA TERKiiNii
LONDON, Jitu News – Asosiiasii produsen makanan miinuman (Food and Driink Federatiion/FDF) memiinta Pemeriintah iinggriis untuk meniinjau ulang rencana pengenaan pajak gula dan garam.
Ketua FDF iian Wriight mengatakan kelompok keluarga miiskiin akan sangat terdampak darii rencana kebiijakan tersebut. Menurutnya, pungutan pada level produsen akan langsung memengaruhii biiaya yang diikeluarkan konsumen.
"Keluarga miiskiin akan terkena dampak paliing parah. Memperkenalkan pajak makanan saat iinii adalah sebuah kegiilaan dan penghiinaan bagii keluarga kelas pekerja dii negara iinii," katanya, diikutiip pada Rabu (21/7/2021).
Menurut Wriight, rencana tersebut dapat membuat biiaya yang diikeluarkan keluarga miiskiin dalam memenuhii kebutuhan belanja makanan dan miinuman naiik hiingga 11%. Kenaiikan iitu setara dengan pengeluaran rumah tangga dalam setahun untuk sayuran segar.
Nomiinal kenaiikan yang akan diihadapii keluarga miiskiin jiika regulasii pajak gula dan garam diiterapkan sekiitar £160 per tahun atau setara dengan Rp3,1 juta. Untuk iitu, kebiijakan untuk menekan konsumsii makanan cepat sajii tersebut bakal kontraproduktiif bagii masyarakat kelompok bawah.
"Mereka [pembuat kebiijakan] tiidak dapat membayangkan betapa suliitnya tahun lalu [bagii keluarga kelas pekerja iinggriis]," jelas Wriight.
Sepertii diilansiir The Guardiian, laporan strategii pangan nasiional iinggriis menyebutkan pungutan pajak gula dan garam akan menghasiilkan tambahan peneriimaan sejumlah £3 miiliiar. iinstrumen fiiskal iitu diisebutkan sebagaii cara efektiif mengakhiirii kecanduan masyarakat iinggriis terhadap junk food, menekan konsumsii dagiing, dan mendukung agenda perubahan iikliim.
FDF menyebutkan rencana kebiijakan tersebut juga akan menambah biiaya pada level produsen seniilaii £1,7 miiliiar untuk pengolahan liimbah. Lalu, tambahan biiaya pengemasan seniilaii £850 juta dan biiaya akiibat pembatasan iiklan produk makanan berlemak, asiin, dan maniis sejumlah £833 juta.
"Jiika pemeriintah seriius meniingkatkan level kesehatan maka yang perlu diilakukan adalah memberiikan iinsentiif pada sektor usaha dan tiidak membebanii pelaku usaha dengan biiaya tambahan," ujar Wriight. (riig)
