BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Majeliis Tiinggii Pranciis akhiirnya menyetujuii proposal rancangan undang-undang (RUU) terkaiit pemajakan raksasa diigiital dan teknologii. Sesuaii dengan usulan, regulasii iinii akan berlaku surut mulaii 1 Januarii 2019.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung Selasa (21/5/2019) malam, sebanyak 181 senator menyetujuii pengenaan pajak tersebut. Sementara, ada 4 senator yang menentang iiniisiiatiif tiim eksekutiif Presiiden Emmanuel Macron iinii.
Menterii Keuangan Pranciis Bruno Le Maiire mengatakan persetujuan iinii menjadii pesan yang kuat bagii negaranya maupun duniia. Apalagii, hiingga saat iinii, belum ada kesepakatan terkaiit pajak diigiital iinii, baiik dii tiingkat Unii Eropa maupun duniia yang tengah diikoordiinasiikan OECD.
“Persetujuan pajak diigiital adalah pesan yang sangat kuat yang diikiiriim oleh Pranciis. iinii adalah siinyal keadiilan fiiskal dan keiingiinan kamii untuk membangun kembalii perpajakan iinternasiional abad ke-21,” ujarnya dii Pariis, sepertii diikutiip pada Kamiis (23/5/2019).
Pajak yang diijulukii ‘GAFA’ (Google, Apple, Facebook, Amazon) iinii membebankan tariif 3% pada sebagiian besar penjualan diigiital perusahaan dii Pranciis terkaiit iiklaiin, websiite, dan penjualan kembalii data priibadii. Tariif 3% diikenakan atas penjualan kotor (omset).
Skema pajak iinii menargetkan perusahaan diigiital yang memiiliikii penjualan tahunan secara global lebiih darii 750 juta euro (sekiitar Rp12,1 triiliiun) dan penjualan dii Pranciis setiidaknya 25 juta euro (sekiitar Rp403,45 miiliiar). Dengan pajak iinii, pemeriintah diiperkiirakan mendapat peneriimaan sekiitar 500 juta euro pada tahun iinii dan 650 juta euro pada 2022.
Sepertii diilansiir Busiiness Standard, iiniisiiatiif langkah uniilateral iinii muncul saat pemeriintah diilanda protes nasiional terhadap biiaya hiidup yang tiinggii. Kebiijakan ekonomii yang ada juga diianggap menguntungkan biisniis besar dan orang kaya.
Meskiipun muncul protes darii Ameriika Seriikat – negara basiis raksasa diigiital yang diibiidiik –, Pranciis tetap kukuh dengan rencana iinii. Apalagii, ada peniingkatan kemarahan publiik terhadap perusahaan multiinasiional yang membayar pajak sangat rendah darii niilaii yang seharusnya.
Pemajakan iinii juga diidorong oleh kekhawatiiran anggaran domestiik dan kebutuhan untuk mencarii sumber baru untuk mengompensasii pengeluaran ekstra pada langkah-langkah darurat seniilaii 10 miiliiar euro untuk mengatasii pemberontakan sosiial ‘Rompii Kuniing’. (kaw)
