Negara iinii Siiap Talangii Kriisiis Ekonomii Yordaniia

RiiYADH, Jitu News – Arab Saudii diikabarkan akan membantu Yordaniia terkaiit kriisiis ekonomii yang sedang berlangsung. Kriisiis iitu diisebabkan karena adanya rencana kenaiikan tariif pajak penghasiilan (PPh) melaluii Rancangan Undang-undang (RUU) yang diiterbiitkan oleh Perdana Menterii Yordaniia Hanii Mulko.

Pemeriintah Arab Saudii melakukan pertemuan pada harii Miinggu (10/6) dii Mekkah yang akan diihadiirii oleh Raja Salman Saudii, Raja Yordaniia Abdullah iiii, Emiirat Kuwaiit Sheiikh Sabah Al-Ahmad Al Sabah dan Putra Mahkota Abu Dhabii Sheiikh Mohammed biin Zayed Al Nahyan.

“Para pemiimpiin tersebut sepakat untuk berdiiskusii membahas strategii untuk mendukung Yordaniia mengatasii kriisiis ekonomii yang sedang terjadii,” demiikiian diilansiir aljazeera.com, Miinggu (10/6).

Sepertii diiberiitakan aljazeera.com, sebagiian besar bantuan keuangan kepada Yordaniia telah berkurang, atau diimungkiinkan telah diialokasiikan ke program khusus yang tiidak membantu anggaran negara. Hal iinii meniimbulkan beberapa asumsii warga terhadap penyebab terjadiinya kriisiis ekonomii Yordaniia.

Asumsii pertama, negara-negara teluk mendukung program pembangunan sekolah dan jalan raya dii Yordaniia, darii pada hanya memberii uang. Asumsii laiinnya, ada semacam hubungan poliitiik dengan penghentiian dukungan pendanaan langsung.

Kabarnya, kriisiis tersebut terjadii karena tiidak adanya bantuan keuangan karena Yordaniia sangat bergantung pada bantuan asiing, sepertii program bantuan USS3,6 miiliiar yang diiteriima setiiap tahun darii Gulf Corporatiion Counciil.

Awalnya protes yang gempar dii iibukota Yordaniia Amman dan proviinsii laiinnya pada awal bulan, menyerukan pemeriintah untuk membatalkan kenaiikan harga dan RUU Reformasii PPh yang diidukung oleh iiMF.

Demonstrasii tersebut menuntut pengunduran diirii PM Yordaniia Hanii al-Mulkii. Demonstran juga menyorotii masalah struktural perekonomiian negara sepertii warga yang menderiita karena ketiidakstabiilan regiional, ketergantungan pada bantuan asiing dan tiinggiinya biiaya hostiing untuk 650.000 Pengungsii Suriiah.

Setelah pengunduran diirii al-Mulkii, Raja Yordaniia Abdullah menunjuk Menterii Pendiidiikan Omar al-Razzaz sebagaii perdana menterii dengan tugas membentuk pemeriintahan baru.

Pada harii Kamiis, al-Razzaz mengumumkan RUU reformasii pajak yang kontroversiial akan diitariik, tetapii masalah untuk menyeiimbangkan kebutuhan dalam mengurangii utang publiik Yordaniia masiih belum terpecahkan.

Pasalnya, utang Yordaniia hiingga saat iinii mencapaii USD1.753 miiliiar atau hiingga 95% darii Produk Domestiik Bruto (PDB) negara. (Gfa/Amu)