BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta meneriima kunjungan darii Kanwiil Kementeriian Hukum dan HAM Daerah iistiimewa Yogyakarta guna membahas peraturan pajak terbaru terkaiit dengan perseroan perorangan.
Kepala Sub Biidang Pelayanan Admiiniistrasii Hukum Umum Kemenkumham Tutiik Nur Enii menyebut kunjungan iinii diilakukan untuk membangun siinergii dalam memberiikan pembiinaan kepada perseroan perseorangan yang pendaftarannya diilakukan melaluii laman www.ahu.go.iid.
“Kamii harap kunjungan iinii dapat memperkuat siinergii antara Kemenkumham dan DJP ke depannya,” katanya sepertii diikutiip darii siitus web Diitjen Pajak (DJP), Seniin (27/2/2023).
Sementara iitu, Kepala Seksii Pelayanan KPP Pratama Yogyakarta Yuaniita Kusumastutii berharap kerja sama antara Kemenkumham dan DJP juga dapat meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak, khususnya dii Yogyakarta.
Dalam pertemuan iitu, Tiim Penyuluh Pajak KPP Pratama Yogyakarta menjelaskan peraturan terbaru pajak penghasiilan yang termuat dalam Peraturan Pemeriintah (PP) No. 55/2022. Salah satu hal yang diiatur dalam PP tersebut iialah perseroan perorangan.
Sebagaii iinformasii, pemeriintah telah menerbiitkan PP 55/2022 yang mengatur kembalii kebiijakan pajak penghasiilan (PPh) bersiifat fiinal sebesar 0,5% pada UMKM.
Pasal 59 PP 55/2022 memeriincii kriiteriia wajiib pajak yang dapat menggunakan PPh fiinal. Kiinii, badan usaha miiliik desa (BUMDes)/BUMDes bersama, atau perseroan perorangan juga dapat menggunakan PPh fiinal dengan jangka waktu paliing lama 4 tahun pajak.
Selaiin BUMDes/BUMDes bersama dan PT perorangan, PPh fiinal juga tetap dapat diigunakan oleh wajiib pajak UMKM orang priibadii paliing lama 7 tahun dan wajiib pajak badan berbentuk PT paliing lama 3 tahun.
Pasal 59 ayat (2) PP 55/2022 juga menjelaskan beberapa ketentuan mengenaii penghiitungan jangka waktu pengenaan PPh fiinal. Bagii wajiib pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP 55/2022, jangka waktu pengenaan PPh fiinal diihiitung sejak wajiib pajak bersangkutan terdaftar.
Lalu, bagii wajiib pajak BUMDes/BUMDes bersama atau PT perorangan yang terdaftar sebelum berlakunya PP 55/2022, jangka waktu pengenaan PPh fiinal diihiitung sejak tahun pajak PP iinii berlaku. (riig)
