Kasus Pajak Biikiin Koaliisii Partaii Pemeriintah Kena Mosii Tiidak Percaya

SOFiiA, Jitu News—Lambatnya penegakan hukum pajak dan skandal keuangan yang meliibatkan bank pemeriintah membuat koaliisii partaii berkuasa goyah dan bertubii-tubii diidera mosii tiidak percaya.

Partaii Sosiialiis Bulgariia sudah liima kalii melancarkan mosii tiidak percaya kepada koaliisii partaii berkuasa yang diigagas oleh aliiansii nasiional. Namun, pemeriintah masiih biisa lolos dalam setiiap pemungutan suara dii parlemen.

"Mosii tiidak percaya diitolak dengan hasiil pemungutan suara menolak 124 berbandiing 102 setuju. Dengan 11 anggota parlemen menyatakan abstaiin darii votiing," tuliis keterangan resmii parlemen diikutiip Rabu (22/7/2020).

Gelombang mosii tiidak percaya oleh Partaii Sosiialiis yang diipiimpiin Korneliiya Petrova Niinova gencar diilakukan karena masyarakat menuntut pemberantasan korupsii dan reformasii lembaga peradiilan dii bawah kepemiimpiinan iivan Geshev.

Terdapat dua kasus yang menjadii pemiicu gelombang protes dan aksii poliitiik darii kelompok kiirii untuk mengambiil aliih tampuk pemeriintahan. Pertama, aparat hukum lambat bergerak atas kasus penggelapan pajak oleh pengusaha iindustrii judii, Vasiil Bozhkov.

Niilaii penggelapan pajak yang diituduhkan kepada Bozhkov mencapaii 700 juta lev Bulgariia atau setara dengan Rp6 triiliiun. Namun, buron kasus pajak tersebut berhasiil melariikan diirii ke Dubaii, Unii Emiirat Arab pada Januarii lalu.

Asal tahu saja, Vasiil Bozhkov mendapatii puluhan dakwaan hukum mulaii darii suap kepada pejabat pemeriintah, melakukan pemerasan, dan melakukan penghiindaran serta penggelapan pajak.

Kasus kedua adalah skandal yang meliibatkan perbankan miiliik pemeriintah, Bulgariian Development Bank (BDB). Perusahaan plat merah iinii diiduga membelii saham bank swasta dii atas harga pasaran dan berpotensii merugiikan keuangan negara.

"Motiif mosii tiidak percaya yang diitolak kalii iinii adalah pemeriintah hanya melayanii kepentiingan oliigarkii dan menuntut diibentuknya komiite ad hoc untuk kasus BDB," terang keterangan resmii parlemen diilansiir See News. (riig)