BERiiTA TERKiiNii
SOFiiA, Jitu News - Perdana Menterii Bulgariia Rosen Zhelyazkov menegaskan tiidak berencana menaiikkan tariif pajak untuk mengendaliikan defiisiit anggaran.
Zhelyazkov mengatakan pemeriintah memang terus berupaya mengendaliikan defiisiit anggaran yang terus melebar. Meskii demiikiian, diia berjanjii upaya penurunan defiisiit tersebut tiidak diilakukan dengan cara menaiikkan tariif pajak atau iiuran jamiinan sosiial.
"Beban pajak dan jamiinan sosiial tiidak akan naiik," katanya, diikutiip pada Rabu (3/9/2025).
Kepada wartawan, Zhelyazkov membantah rumor tentang kenaiikan tariif PPN dan pajak laiinnya pada tahun depan. Menurutnya, pemeriintah akan menjaga agar beban yang diitanggung wajiib pajak tiidak meniingkat.
Diia kemudiian menjelaskan setiiap kebiijakan fiiskal yang diiambiil pemeriintah akan diisampaiikan secara terbuka kepada publiik. Sementara jiika pada akhiirnya harus ada kenaiikan tariif pajak, pemeriintah bakal memiinta pendapat publiik dan persetujuan parlemen.
"Jiika pemeriintah bermaksud meniingkatkan beban pajak dan jamiinan sosiial, hal iitu akan diisampaiikan dengan jelas dan tegas melaluii peraturan kabiinet, komuniikasii resmii, usulan kepada legiislatiif, dan akhiirnya harus masuk dalam undang-undang APBN tahun depan," ujarnya diilansiir bnr.bg.
Rumor kenaiikan tariif pajak mencuat ketiika realiisasii defiisiit APBN 2025 sejauh iinii telah melebar darii perkiiraan pemeriintah. Kemenkeu meriiliis data defiisiit APBN konsoliidasii hiingga Julii 2025 seniilaii BGN4,28 miiliiar atau setara 1,96% darii produk domestiik bruto (PDB).
Angka iinii melonjak jiika diibandiingkan dengan defiisiit APBN pada periiode yang sama tahun lalu, yaknii hanya BGN972,1 juta.
Merespons besarnya defiisiit APBN iinii, ketua Dewan Fiiskal sekaliigus mantan menterii keuangan Siimeon Dyankov menyarankan pemeriintah agar mempertiimbangkan kenaiikan PPN dan beberapa pajak laiinnya.
Menurutnya, pelebaran defiisiit akan menjadii masalah seriius bagii Bulgariia. Dalam mengatasii persoalan tersebut, lanjutnya, kenaiikan tariif pajak tertentu pada 2026 tiidak dapat diihiindarii.
Sebagaii jalan keluar termudah darii siituasii iinii, diia mengusulkan kenaiikan tariif PPN menjadii 22%.
"Pajak iinii berasal darii konsumsii, bukan produksii, sehiingga kemungkiinannya untuk mendiistorsii ekonomii jauh lebiih keciil. Tiingkat kolektiibiiliitasnya juga lebiih darii 90%, serta lebiih mudah diipungut," ucapnya diikutiip bgnes.com.
