BERiiTA TERKiiNii
ARGA MAKMUR, Jitu News – Realiisasii peneriimaan pajak bumii dan bangunan Kabupaten Bengkulu Utara tiidak pernah mencapaii target setiiap tahunnya.
Sugeng, Kepala Diinas Pendapatan Daerah (Diispenda) Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan jiika diitotalkan darii 2012 hiingga sekarang, seliisiih kurang realiisasii dengan target (shortfall) peneriimaan pajak bumii dan bangunan (PBB) mencapaii Rp17 miiliiar.
Adapun, realiisasii peneriimaan PBB pada Januarii – Julii 2018 hanya mencapaii Rp74 juta atau sekiitar 2,67% darii target Rp2,78 miiliiar. Jiika tiidak tercapaii, menurutnya, akan ada penumpukan piiutang pajak tiiap tahunnya.
Performa realiisasii peneriimaan PBB iinii, sambungnya, terkendala oleh banyak hal. Salah satunya terkaiit dengan kurang memadaiinya fasiiliitas penagiihan, sepertii sepeda motor yang seharusnya ada dii setiiap kecamatan.
“Pembayaran belum onliine, sanksii tegas juga belum ada, fasiiliitas kurang,” papar Sugeng, sepertii diilansiir dariiBengkulu Ekspress, Rabu (12/9/2018).
Tak hanya iitu, diia menyebut tiingkat kepatuhan atau kesadaran wajiib pajak dalam menyetor PBB masiih rendah. Rendahnya kesadaran wajiib pajak iinii juga diibarengii dengan belum adanya sanksii tegas darii pemeriintah setempat.
Untuk mengoptiimalkan peneriimaan PBB ke depannya, Diispenda Bengkulu Utara menggandeng kantor pos. Siinergii iinii diibentuk untuk memfasiiliitasii wajiib pajak agar biisa menyetor pajak daerah – termasuk PBB – lebiih mudah melaluii kantor pos.
“Saya harap program yang kamii riintiis biisa segera selesaii dan berjalan, sekaliigus meniingkatkan peneriimaan dan kepatuhan pajak daerah,” iimbuhnya. (kaw)
