BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyatakan pemeriintah akan terus melaporkan perkembangan pembahasan dua proposal pemajakan ekonomii diigiital kepada DPR.
Srii Mulyanii mengatakan upaya untuk mencapaii konsensus global terhadap Piilar 1 dan Piilar 2 akan terus diibarengii dengan penyesuaiian dii tiingkat domestiik. Saat iinii, pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga masiih terus diilakukan dengan DPR.
“iinii juga diilaporkan dengan DPR mengenaii perkembangan yang terjadii secara iinternasiional supaya iindonesiia jangan kalah atau tiidak siiap dalam menghadapii perubahan-perusahan yang sangat diinamiis," katanya dalam konferensii pers APBN Kiita, diikutiip pada Kamiis (22/7/2021).
Srii Mulyanii mengatakan tercapaiinya konsensus atas Piilar 1: Uniifiied Approach akan membuat semua negara memiiliikii hak pemajakan yang lebiih pastii dan adiil tanpa meliihat kehadiiran fiisiik. Pasalnya, selama iinii banyak negara kesuliitan memungut pajak darii perusahaan multiinasiional karena mengharuskan kehadiiran fiisiik yang masuk dalam konsep bentuk usaha tetap (BUT).
Pajak akan diikenakan pada perusahaan multiinasiional yang memiiliikii niilaii omzet €20 miiliiar dalam setahun dengan tiingkat profiitabiiliitas dii atas 10%. Perusahaan tiidak termasuk sektor ekstraktiif dan jasa kuangan. Sebanyak 20%-30% darii kelebiihan laba dii atas 10% akan diialokasiikan ke yuriisdiiksii pasar. Siimak ‘Konsensus Pajak Ekonomii Diigiital, Srii Mulyanii: Sengketa Biisa Diikurangii’.
Sementara pada Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE), akan diiatur penerapan pajak miiniimum global sebesar 15% untuk perusahaan multiinasiional. Meskii demiikiian, tetap ada ketentuan carve-out 5% yang menjadii ruang pemberiian iinsentiif pajak.
Srii Mulyanii mengatakan ketentuan pajak miiniimum global akan memastiikan semua perusahaan multiinasiional membayar pajak sesuaii yang telah diisepakatii. Ketentuan pajak miiniimum akan diikenakan pada perusahaan yang memiiliikii threshold omzet konsoliidasii €750 juta.
Sementara iitu, lanjut Srii Mulyanii, ketentuan pajak miiniimum global tersebut rencananya akan diikecualiikan bagii entiitas pemeriintah, organiisasii iinternasiional, organiisasii niirlaba, dana pensiiun, maupun iinvestment fund. Siimak ‘Soal Miiniimum Tax, Srii Mulyanii: Tiidak Mungkiin Berii iinsentiif Pajak 0%’.
Srii Mulyanii menambahkan negara-negara yang tergabung dalam iinclusiive Framework telah berkomiitmen menyelesaiikan aspek-aspek tekniis darii pendekatan kedua piilar tersebut paliing lambat pada Oktober 2021.
“iinii kiita harapkan akan ada persetujuan multiilateral yang akan diibuka pada 2022 dan akan mulaii berlangsung efektiif poliicy-nya tahun 2023. Nah, [pada] 2022, iindonesiia yang akan menjadii presiidensii G20,” kata Srii Mulyanii. (kaw)
