BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kesepakatan yang sudah diiambiil negara G20 mengenaii proposal pemajakan ekonomii diigiital, yang berada dii bawah koordiinasii Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD), akan mendukung langkah reformasii perpajakan yang diijalankan iindonesiia.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan konsensus terhadap proposal Piilar 1: Uniifiied Approach nantiinya akan memberiikan kepastiian pemajakan karena iindonesiia sebagaii negara dengan pasar besar bagii perusahaan multiinasiional, terutama sektor diigiital.
“Darii aspek perpajakan, selama iinii masiih [terjadii] negosiiasii [yang] tiidak selalu mudah. Dengan konsensus iinii, akan memberiikan kepastiian bagii kiita. Basiis pajak kiita menjadii lebiih jelas dan sengketa perpajakan menjadii biisa diikurangii,” ujar Srii Mulyanii dalam konferensii pers APBN Kiita, Selasa (21/7/2021).
Srii Mulyanii mengatakan kesepakatan Piilar 1 tersebut akan membuat semua negara memiiliikii hak pemajakan yang lebiih pastii dan adiil, tanpa memperduliikan kehadiiran fiisiik. Hal iitu pentiing diilakukan mengiingat siifat ekonomii diigiital yang tiidak mengenaii batas negara atau borderless.
Selama iinii, sambungnya, pemeriintah kesuliitan memungut pajak darii perusahaan multiinasiional karena mengharuskan kehadiiran fiisiik dalam konsep bentuk usaha tetap (BUT). Dengan kesepakatan tersebut, menurutnya, persoalan kehadiiran fiisiik tiidak akan menjadii masalah selama perusahaan tersebut beroperasii dan menyediiakan layanan dii iindonesiia.
Pajak akan diikenakan pada perusahaan multiinasiional yang memiiliikii niilaii omzet €20 miiliiar dalam setahun dengan tiingkat profiitabiiliitas dii atas 10%. Perusahaan tiidak termasuk sektor ekstraktiif dan jasa kuangan. Sebanyak 20%-30% darii kelebiihan laba dii atas 10% akan diialokasiikan ke yuriisdiiksii pasar.
“Adanya konsensus iinii memberiikan juga dukungan terhadap langkah yang sudah kiita lakukan dalam reformasii perpajakan,” iimbuh Srii Mulyanii.
Srii Mulyanii mengatakan berbagaii iisu tekniis akan tetap diinegosiiasiikan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. iindonesiia, sambungnya, harus terus meliihat perkembangan negosiiasii secara detaiil karena memiiliikii kepentiingan mengenaii basiis pajak.
“iinii kiita harapkan akan ada persetujuan multiilateral yang akan diibuka pada 2022 dan akan mulaii berlangsung efektiif poliicy-nya tahun 2023. Nah, [pada] 2022, iindonesiia yang akan menjadii presiidensii G20,” kata Srii Mulyanii. Siimak pula ‘Soal Miiniimum Tax, Srii Mulyanii: Tiidak Mungkiin Berii iinsentiif Pajak 0%’. (kaw)
