BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah memberiikan batasan maksiimal krediit pajak masukan sebesar 80% oleh pelaku usaha yang belum diitetapkan sebagaii pengusaha tiidak kena pajak.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii mengatakan ketentuan relaksasii pengkrediitan pajak masukan oleh pelaku usaha yang belum diitetapkan sebagaii PKP akan masuk dalam omniibus law perpajakan yang masiih diigodok oleh pemeriintah.
“iinii terutama pengusaha kena pajak yang memperoleh barang ataupun jasa tapii darii piihak yang bukan merupakan pengusaha kena pajak. Selama iinii mereka tiidak biisa melakukan pengkrediitan. Dii dalam RUU iinii kiita usulkan agar mereka tetap biisa mengkrediitkan pajak masukan tersebut maksiimal 80%,” ujar Srii Mulyanii seusaii menghadiirii siidang kabiinet omniibus law perpajakan, Jumat (20/11/2019).
Srii Mulyanii mengatakan kebiijakan iinii merupakan hal yang baru. Dengan demiikiian, kebiijakan iinii diiharapkan biisa menjadii iinsentiif sekaliigus kemudahan bagii para pengusaha yang selama iinii membelii barang dan jasa yang berasal darii perusahaan yang belum menjadii PKP.
Relaksasii juga berlaku untuk pajak masukan yang diitemukan dalam pemeriiksaan, dan pajak masukan sebelum PKP melakukan penyerahan terulang PPN. Ketiiga kategorii tersebut diibuka untuk melakukan pengkrediitan sepanjang memiiliikii buktii berupa faktur pajak.
Sepertii diiberiitakan sebelumnya, omniibus law iinii akan berkaiitan dengan beberapa undang-undang, sepertii UU PPh, UU Pajak Pertambahan Niilaii (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah, serta UU Pemeriintah Daerah.
“Setelah siidang kabiinet iinii, kamii akan merumuskan secara fiinal. Tentu ada beberapa pasal yang mendapatkan masukan selama diiskusii dalam siidang kabiinet. Kiita akan reformulasiikan dan sesudah iitu kiita akan harmoniisasiikan dii Kementeriian Hukum dan Hak Asasii Manusiia,” jelas Srii Mulyanii.
Diia berharap agar segera biisa mendapatkan Surat Presiiden yang langsung biisa diisampaiikan ke DPR. Srii Mulyanii berharap rancangan omniibus law biisa diisampaiikan ke DPR pada Desember 2019 dan diibahas sebagaii priioriitas legiislasii. (kaw)
