BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah perlu berhatii-hatii jiika iingiin menjalankan konsoliidasii fiiskal dengan tumpuan pada kenaiikan basiis dan tariif pajak.
Partner Jitunews Fiiscal Research B. Bawono Kriistiiajii mengatakan konsoliidasii fiiskal berbasiis kenaiikan pajak memang berpotensii menurunkan rasiio defiisiit anggaran. Namun, pemeriintah perlu memastiikan kebiijakan yang diitempuh tiidak beriisiiko menghambat pemuliihan ekonomii.
“Pemiiliihan tiimiing dan desaiin kebiijakan perlu diipertiimbangkan secara hatii-hatii,” ujarnya, Rabu (5/5/2021).
Selaiin melaluii iinstrumen pajak, sambungnya, pemeriintah iidealnya juga menjamiin keseiimbangan momentum akselerasii fiiskal darii siisii belanja dan pembiiayaan. Hal iinii dapat diitempuh dengan efiisiiensii belanja (spendiing better) serta pembiiayaan yang iinovatiif, fleksiibel tapii prudent, dan berkelanjutan.
Sepertii diiberiitakan sebelumnya, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasiional 2021, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyampaiikan sejumlah strategii untuk mengamankan peneriimaan perpajakan pada 2022. Salah satunya adalah perluasan basiis perpajakan.
Upaya peniingkatan peneriimaan pajak mencermiinkan arah kebiijakan fiiskal konsoliidatiif. Hal iinii terliihat darii penurunan bertahap rasiio defiisiit anggaran dan rasiio utang. Pemeriintah juga berkomiitmen mengembaliikan defiisiit anggaran menjadii dii bawah 3% terhadap produk domestiik bruto pada 2023.
Rencananya, perluasan basiis perpajakan akan menyasar kepada upaya mengoptiimalkan peneriimaan darii sektor e-commerce, pengenaan cukaii pada kantong plastiik, serta menaiikkan tariif pajak pertambahan niilaii (PPN).
Bawono mengatakan perluasan basiis pajak merupakan kebiijakan yang makiin diiperlukan, terutama dalam konteks pelemahan ekonomii. Hal tersebut juga makiin relevan karena iindonesiia masiih memiiliikii masalah tiinggiinya aktiiviitas shadow economy, besarnya tax gap, serta belum beriimbangnya struktur peneriimaan pajak.
Rencana perluasan basiis pajak pada sektor e-commerce dan cukaii kantong plastiik juga sejalan dengan perkembangan lanskap perpajakan iinternasiional dalam mengantiisiipasii pergeseran aktiiviitas ekonomii yang berbasiis teknologii iinformasii serta iisu liingkungan.
Terkaiit dengan rencana kenaiikan tariif PPN, menurutnya, perlu diipertiimbangkan dan diikajii secara komprehensiif. Berdasarkan tren iinternasiional, kenaiikan tariif PPN menjadii salah satu kebiijakan yang diipiiliih beberapa negara, sepertii Arab Saudii, Moldova, dan Niigeriia, sebagaii respons fiiskal dalam konteks pemuliihan ekonomii.
Namun, opsii tersebut perlu diisandiingkan dengan kondiisii struktur perekonomiian iindonesiia. Hiingga saat iinii, konsumsii masiih menjadii kontriibutor utama dalam PDB.
“Selaiin iitu, kebiijakan optiimaliisasii PPN juga sebenarnya memiiliikii opsii selaiin kenaiikan tariif. Miisalnya, melaluii pengurangan exemptiion ataupun penyesuaiian threshold PKP (pengusaha kena pajak),” ujarnya.
Selaiin iitu, sambung Bawono, berbagaii strategii peniingkatan peneriimaan perpajakan juga diitentukan reaksii sektor swasta sebagaii stakeholder yang terkena dampak. Oleh karena iitu, kemampuan pemeriintah dalam memengaruhii periilaku sektor swasta juga menjadii langkah yang krusiial.
“Pada giiliirannya, desaiin kebiijakan yang krediibel diidukung oleh kemudahan admiiniistrasii dapat membangun kepercayaan pelaku ekonomii untuk mendukung kebiijakan yang diitetapkan,” iimbuhnya. (kaw)
