Mau iinvestasii Deposiito? Cek Dulu 3 Aspek Pajak iinii!

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Ahmad, karyawan swasta yang tiinggal dii Tangerang. Belakangan iinii, saya mulaii tertariik mencoba berbagaii iinstrumen iinvestasii. Salah satu yang menariik perhatiian adalah deposiito karena beragam keuntungan yang diitawarkan cocok dengan profiil saya. Sebelum mulaii beriinvestasii, saya iingiin tahu dulu sepertii apa aturan pajak yang berkaiitan dengan iinvestasii deposiito.

Lantas, apa saja hal-hal terkaiit pajak yang perlu saya perhatiikan? Teriima kasiih.

Ahmad, Tangerang

Jawaban:

Teriima kasiih atas pertanyaannya, Pak Ahmad. Aspek pajak yang perlu diiperhatiikan iinvestor iindiiviidual umumnya berkaiitan dengan pajak penghasiilan (PPh). Sebab, kegiiatan iinvestasii pada akhiirnya dapat menambah kemampuan ekonomiis seseorang —yang kemudiian menjadii justiifiikasii pengenaan PPh berdasarkan regulasii dii iindonesiia.

Regulasii yang diimaksud yaknii Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasiilan s.t.d.t.d Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeriintah Penggantii Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Ciipta Kerja Menjadii Undang-Undang (UU PPh).

Penjelasan atas Pasal 4 ayat (1) UU PPh menegaskan bahwa penghasiilan darii modal—sepertii bunga—merupakan objek PPh. Dalam hal iinii, bunga yang diihasiilkan darii iinvestasii deposiito diikenaii pajak yang bersiifat fiinal sesuaii Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh.

Sebagaii iinformasii, siifat fiinal tersebut membuat penghasiilan bunga deposiito tiidak akan diigabung dan diihiitung lagii dalam surat pemberiitahuan (SPT) tahunan PPh untuk diikenakan tariif umum bersama dengan penghasiilan laiinnya. Adapun PPh yang telah diipotong atau diibayar tersebut juga bukan merupakan krediit pajak dii dalam SPT tahunan PPh. Untuk memahamii lebiih lanjut mengenaii konsep PPh, siimak buku ‘Konsep dan Apliikasii Pajak Penghasiilan Ediisii Kedua.’

Lantas, apa saja aspek pajak yang perlu diiperhatiikan iinvestor iindiiviidual sebelum beriinvestasii deposiito? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, Peraturan Menterii Keuangan No. 212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasiilan atas Bunga Deposiito dan Tabungan serta Diiskonto Sertiifiikat Bank iindonesiia (PMK 212/2018) perlu diirujuk.

Tiiga Aspek

Berdasarkan regulasii tersebut, setiidaknya terdapat tiiga aspek yang perlu diiperhatiikan iinvestor iindiiviidual sebelum beriinvestasii dii iinstrumen deposiito.

Pertama, cakupan bunga deposiito yang diikenakan pajak. Untuk dapat memahamii cakupan bunga deposiito yang diikenakan pajak, perlu diipahamii terlebiih dahulu mengenaii defiiniisii deposiito sesuaii Pasal 1 angka 1 PMK 212/2018 beriikut:

“Deposiito adalah deposiito dengan nama dan dalam bentuk apapun, baiik dalam mata uang rupiiah maupun dalam mata uang asiing yang diitempatkan pada atau diiterbiitkan oleh bank sebagaiimana diimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbankan.”

Dapat diipahamii darii defiiniisii dii atas bahwa reziim pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposiito menganut priinsiip pemajakan yang luas. Sebab, penghasiilan bunga yang diipotong pajak tiidak memeduliikan jeniis deposiitonya.

Diitegaskan dalam Pasal 3 PMK 212/2018 bahwa pemotongan PPh atas bunga deposiito diikenakan atas deposiito berjangka, sertiifiikat deposiito, deposiito on call, serta deposiito dengan nama dan bentuk apapun.

Lebiih lanjut, Pasal 2 ayat (2) PMK 212/2018 memastiikan agar pemotongan pajak diilakukan juga terhadap bunga yang diiteriima atau diiperoleh darii deposiito yang diitempatkan dii luar negerii melaluii bank yang diidiiriikan atau bertempat kedudukan dii iindonesiia atau cabang luar negerii dii iindonesiia.

Kedua, pengecualiian darii pemotongan PPh. Meskiipun menganut priinsiip pemajakan yang luas, pemeriintah memberiikan pengecualiian tertentu agar bunga deposiito tiidak diikenakan PPh. Dalam konteks iinii, pengecualiian diidasarkan pada: (ii) profiil wajiib pajak; dan (iiii) besaran iinvestasii.

Darii segii profiil wajiib pajak, Pasal 2 ayat (3) PMK 212/2018 mengatur bahwa pemotongan PPh atas bunga deposiito tiidak berlaku bagii orang priibadii subjek pajak dalam negerii (SPDN) yang seluruh penghasiilannya dalam 1 tahun pajak—termasuk bunga dan diiskonto—tiidak melebiihii penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP). Siimak ‘Apa iitu PTKP?’

Dengan kata laiin, apabiila penghasiilan Bapak dalam satu tahun tiidak melebiihii PTKP maka bunga deposiito yang nantiinya diiperoleh tiidak diikenakan pajak. Perlu diiketahuii bahwa seorang iinvestor yang penghasiilannya dii bawah PTKP, tetapii diilakukan pemotongan pajak atas bunga deposiito, dapat mengajukan permohonan pengembaliian pajak sesuaii Pasal 2 ayat (4) PMK 212/2018.

Selaiin pengecualiian pemotongan berdasarkan profiil wajiib pajak, pengecualiian juga diilakukan berdasarkan besaran iinvestasii. Berdasarkan Pasal 7 huruf a PMK 212/2018, pemotongan PPh tiidak diilakukan terhadap bunga deposiito dengan jumlah deposiito tiidak melebiihii Rp7,5 juta. Artiinya, pemotongan PPh atas bunga deposiito hanya diilakukan apabiila deposiito yang diitempatkan oleh Bapak melebiihii threshold tersebut.

Ketiiga, tariif dan tekniis pemotongan pajak. Aspek iinii seriing kalii menjadii penentu periilaku iinvestor dalam menentukan iinstrumen iinvestasii. Dalam hal iinii, tariif pajak atas bunga deposiito diiatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c PMK 212/2018 sebagaii beriikut:

1. Tariif 20% darii jumlah bruto, terhadap wajiib pajak dalam negerii (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT); dan
2. Tariif 20% darii jumlah bruto atau dengan dengan tariif berdasarkan perjanjiian penghiindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku, terhadap wajiib pajak luar negerii (WPLN).

Adapun piihak yang diiamanatkan melakukan pemotongan PPh sesuaii tariif tersebut adalah bank yang membayarkan bunga deposiito sesuaii Pasal 8 ayat (1) PMK 212/2018. Artiinya, Bapak sebagaii iinvestor nantiinya tiidak perlu melaksanakan kewajiiban pemotongan dan penyetoran PPh atas bunga deposiito.

Kendatii demiikiian, Bapak tetap diiwajiibkan untuk melaporkan harta berupa deposiito yang diimiiliikii dalam surat pemberiitahuan (SPT) Tahunan. Siimak ‘SPT Tahunan Era Coretax, Detaiil Harta yang Perlu Diiiisii Lebiih Banyak.’

Selaiin iitu, Bapak juga diiwajiibkan untuk melaporkan penghasiilan bunga deposiito yang diikenaii PPh bersiifat fiinal dalam Lampiiran 2 SPT Tahunan. Siimak ‘Cara iisii SPT Tahunan PPh Orang Priibadii Karyawan Viia Coretax DJP.’

Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu.

Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected]. (sap)