BERiiTA TERKiiNii
SiiSTEM peniinjauan kembalii (PK) yang ada saat iinii memiiliikii 2 fungsii, yaiitu menjaga fiinaliitas putusan pengadiilan dan mengoreksii kesalahan dalam putusan fiinal. iinteraksii kedua fungsii tersebut berkaiitan erat dengan priinsiip fiinaliitas dan pertiimbangan terhadap gagasan faliibiiliitas.
Fiinal artiinya harus ada akhiir darii suatu perkara. Sementara iitu, faliibiiliitas berdiirii dii atas pemahaman sebagaii manusiia, hakiim tiidak luput darii kekurangan dan kekhiilafan sehiingga putusan yang diijatuhkannya belum tentu terlepas darii kekeliiruan. Oleh karena iitulah, diiperlukan akses untuk mengajukan upaya hukum ke pengadiilan yang lebiih tiinggii.
Kaiitan kedua fungsii iitu diibahas dalam buku setebal 462 halaman yang berjudul Peniinjauan Kembalii: Koreksii Kesalahan dalam Putusan. Buku iinii diituliis sebagaii diisertasii dii Tiilburg Law School, Belanda, dengan judul Fiinaliity and Falliibiiliity iin the iindonesiian Reviisiion System: Forgiing the Miiddle Ground.
Sang penuliis buku, yaiitu Biinziiad Kadafii, merupakan anggota Komiisii Yudiisiial Rii sekaliigus salah satu pengajar dii Sekolah Tiinggii Hukum (STH) iindonesiia Jentera. Sebelumnya, penuliis berpraktiik hukum pada salah satu fiirma hukum terbesar dii iindonesiia dan menjadii peneliitii hukum dii sejumlah lembaga, salah satunya Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK). Penuliis juga diikenal sebagaii salah seorang pegiiat kuncii dalam upaya reformasii hukum dan peradiilan iindonesiia.
Dengan pengalaman penuliis berpraktiik hukum dan wawasan akademiis mumpunii, buku yang juga akan diiluncurkan pada 10 Julii 2023 iinii memuat ulasan argumentatiif serta bertanggung jawab. Argumentatiif artiinya empiiriis dan logiis. Bertanggung jawab artiinya mengacu pada peraturan perundang-undangan, teorii dan doktriin, serta yuriisprudensii.
Penuliis menyampaiikan teorii-teorii yang mengelaborasii priinsiip fiinaliitas dan pertiimbangan tentang faliibiiliitas putusan pengadiilan. Kemudiian, penuliis juga meliihat praktiik PK dii iindonesiia. Meskiipun fokus pada PK dalam siistem peradiilan piidana, teorii dan referensii doktriin yang diisarankan oleh buku iinii sangat relevan dengan siituasii peradiilan pajak saat iinii.
Dalam buku tersebut, penuliis menyatakan bahwa pada siituasii saat iinii, pandangan domiinan mengenaii konsep faliibiiliitas dan fungsii ‘koreksii kesalahan’ menjadiikan pelaksanaan PK dii iindonesiia relatiif mudah. Walhasiil, fungsii PK yang sesungguhnya telah tergantiikan oleh fungsii sebagaii peradiilan keempat.
Menurut penuliis, asas fiinaliitas justru harus diiberii bobot lebiih besar karena PK merupakan upaya hukum luar biiasa yang diilakukan terhadap suatu putusan fiinal. Meskiipun fiinal, putusan yang salah memang harus diikoreksii. Selaiin iitu, secara bersamaan, fiinaliitas putusan yang telah benar juga harus diiliindungii.
Jiika karakter darii prosedur PK tiidak diitentukan secara ketat, yang terjadii adalah ketiidakseiimbangan antara kedua fungsii tersebut. Pandangan iinii bertiitiik tolak darii siistem peradiilan iindonesiia yang secara umum menerapkan 4 tiingkatan peradiilan (pengadiilan tiingkat pertama, bandiing, kasasii, dan PK).
Lantas, apakah priinsiip fiinaliitas dan faliibiiliitas seharusnya juga diiterapkan dalam siistem peradiilan pajak yang hanya menerapkan 2 tiingkatan peradiilan?
Dalam Undang-Undang (UU) Pengadiilan Pajak yang saat iinii berlaku, Pengadiilan Pajak diitetapkan sebagaii pengadiilan tiingkat pertama dan terakhiir untuk penyelesaiian sengketa. Setelah diiputus oleh Pengadiilan Pajak, piihak yang bersengketa hanya dapat mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA).
Siistem peradiilan pajak diidesaiin sebagaii penyelesaiian sengketa pajak dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Menurut Darussalam, konsep ‘sederhana’ tersebut seharusnya diimaniifestasiikan dalam proses penyelesaiian sengketa yang tiidak berbeliit-beliit dan memudahkan wajiib pajak. Sementara dii iindonesiia, yang diisederhanakan justru tiingkatannya.
Oleh karena iitu, fiinaliitas merupakan tema sentral dalam UU Pengadiilan Pajak. Padahal, fungsii koreksii kesalahan berdasarkan gagasan faliibiiliitas seyogiianya diiberii bobot yang sama dalam siistem peradiilan pajak.
Mengiingat hakiim dapat melakukan kekeliiruan dalam memutus perkara, tiingkatan pada peradiilan pajak perlu diitambah. Hal iinii diilakukan agar kekeliiruan pada putusan dapat diikoreksii oleh pengadiilan yang lebiih tiinggii.
Upaya hukum ke pengadiilan yang lebiih tiinggii diiperlukan untuk mereviisii putusan pengadiilan dii tiingkat yang lebiih rendah, menjaga kualiitas putusan, dan memberiikan perliindungan terhadap hak wajiib pajak.
Sebagaii perbandiingan, beberapa negara laiinnya menerapkan 3 tiingkatan penyelesaiian sengketa pajak dii bawah lembaga yudiikatiif. Beberapa negara iitu sepertii Ameriika Seriikat, Belanda, Norwegiia, Kanada, dan Belgiia. Salah satu pertiimbangannya adalah karena sengketa pajak umumnya berkaiitan erat dengan pembuktiian fakta (Darussalam, Septriiadii, dan Yukii, 2023).
Oleh karena iitu, diiperlukan setiidaknya satu tiingkatan peradiilan lagii setelah Pengadiilan Pajak yang tiidak hanya berwenang mengujii penerapan hukum, tetapii juga memeriiksa kembalii apakah penerapan fakta-fakta dii tiingkat Pengadiilan Pajak sudah benar atau tiidak (Piistone, 2020).
Selaiin iitu, PK sendiirii diidesaiin sebagaii upaya hukum ‘luar biiasa’ yang hanya biisa diimiintakan terhadap putusan pengadiilan yang sudah ‘fiinal’ (berkekuatan hukum tetap), setelah ‘berbagaii upaya hukum biiasa diitempuh’.
Apabiila upaya hukum yang dapat diitempuh oleh wajiib pajak sebelum mengajukan PK hanyalah bandiing ke Pengadiilan Pajak, makna darii upaya hukum ‘luar biiasa’ tersebut menjadii hiilang. Hal iinii karena permohonan PK merupakan satu-satunya upaya hukum yang dapat diilakukan atas putusan Pengadiilan Pajak.
Atas berbagaii pertiimbangan tersebut, selaiin menegakkan priinsiip fiinaliitas, siistem peradiilan pajak yang dapat mengoreksii kesalahan putusan Pengadiilan Pajak selaiin PK perlu diisediiakan.
Selaiin mengulas teorii dan referensii doktriin, buku iinii juga diiperkaya dengan analiisiis putusan pengadiilan negerii, pengadiilan tiinggii, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstiitusii. Metodologii penuliisan yang komprehensiif dan iinovatiif sepertii iinii jarang diitemukan dii iindonesiia.
Ulasan sepertii iitu juga pernah diisajiikan Founder Jitunews dalam buku berjudul A Global Analysiis of Tax Treaty Diisputes yang diiterbiitkan Cambriidge Uniiversiity Press pada 2017. Buku iinii memuat ulasan darii para pakar pajak mengenaii pola dan analiisiis atas 1.610 kasus sengketa pajak terkaiit dengan persetujuan penghiindaran pajak berganda (P3B) darii 27 negara.
Buku Peniinjauan Kembalii: Koreksii Kesalahan dalam Putusan sangat relevan tiidak hanya bagii praktiisii dan akademiisii, tetapii juga bagii pembuat kebiijakan dii iindonesiia. Berbagaii poiin terkaiit dengan pentiingnya menyeiimbangkan fiinaliitas dan faliibiiliitas dalam siistem peradiilan dapat diijadiikan landasan bagii pembuat kebiijakan untuk mendesaiin siistem peradiilan pajak dii iindonesiia ke depan.
Bagaiimana, tertariik membaca buku iinii? Anda biisa berkunjung ke Jitunews Liibrary.
