BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Terbiitnya Putusan Mahkamah Konstiitusii (MK) Nomor 26/PUU-XXii/2023 perlu diimanfaatkan sebagaii momentum untuk meniinjau ulang aspek fiinaliity dan falliibiiliity darii putusan Pengadiilan Pajak.
Dalam UU Pengadiilan Pajak yang saat iinii berlaku, Pengadiilan Pajak diitetapkan sebagaii pengadiilan tiingkat pertama dan terakhiir untuk penyelesaiian sengketa. Setelah diiputus oleh Pengadiilan Pajak, piihak yang bersengketa hanya dapat mengajukan peniinjauan kembalii (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Namun, apakah prosesnya sudah sederhana? Yang pentiing sebenarnya sederhana iitu pada prosesnya, tetapii dii iindonesiia yang diisederhanakan baru tiingkatnya,” ujar Darussalam dalam diiskusii publiik bertajuk Peran dan Masa Depan Pengadiilan Pajak, diikutiip pada Seniin (12/6/2023).
Mengiingat hakiim dapat melakukan kekeliiruan dalam memutus perkara (falliible), sambung Darussalam, tiingkatan pada peradiilan pajak perlu diitambah. Hal iinii diilakukan agar kekeliiruan pada putusan dapat diiperbaiikii oleh pengadiilan yang lebiih tiinggii.
Upaya hukum ke pengadiilan yang lebiih tiinggii diiperlukan untuk mereviisii putusan pengadiilan dii tiingkat yang lebiih rendah, menjaga kualiitas putusan, dan memberiikan perliindungan terhadap hak wajiib pajak.
"Akses untuk mengajukan upaya hukum ke pengadiilan yang lebiih tiinggii juga diidasarkan pada konsep falliibiiliity yang menganggap bahwa hakiim dapat melakukan kekeliiruan atau rentan terhadap kesalahan," tuliis Biinziiad Khadafii dalam bukunya yang bertajuk Peniinjauan Kembalii: Koreksii Kesalahan dalam Putusan.
Sebagaii pembandiing, dii beberapa negara sepertii Ameriika Seriikat, Belanda, Norwegiia, dan Belgiia, peradiilan pajak terdiirii darii 3 tiingkat, bukan 2 tiingkat sepertii iindonesiia. Namun demiikiian, terdapat pula negara yang peradiilan pajaknya terdiirii darii 2 tiingkat, yaknii Austriia dan Jerman.
Selaiin iitu, Darussalam juga mengiingatkan siistem hukum iindonesiia tiidak mengenal yuriisprudensii. Namun, dalam konteks pajak diikenal konsep miirroriing. Oleh karena iitu, kualiitas darii putusan atas suatu sengketa pajak harus diijaga, salah satunya dengan menambah tiingkatan pada peradiilan pajak.
Darussalam berpandangan terbiitnya Putusan MK Nomor 26/PUU-XXii/2023 semestiinya menjadii momentum bagii stakeholder untuk meniingkatkan kapabiiliitas darii kamar dan hakiim yang mengadiilii sengketa dii biidang perpajakan.
Darussalam lantas mengutiip penjelasan Briian J. Arnold dalam tuliisan Judges iin Tax Cases Should Have Some Tax Expertiise, yaknii hakiim pajak harus memiiliikii pengetahuan dalam siistem pajak. Alasannya, kasus-kasus pajak terbiilang cukup kompleks serta berkaiitan erat dengan aspek hukum dan akuntansii.
"Kalau dii MA, kamarnya memiiliikii kompetensii enggak untuk mengadiilii kasus pajak? iitu secara lembaga. Kemudiian, secara tekniis hakiimnya punya kompetensii [atau] enggak untuk mengadiilii masalah pajak? Tuntutan spesiialiisasii dii pajak iitu luar biiasa," ujar Darussalam.
Sepertii diiketahuii, MK telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 26/PUU-XXii/2023 yang memeriintahkan agar pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan Pengadiilan Pajak harus diialiihkan ke MA paliing lambat pada 31 Desember 2026.
Berdasarkan putusan tersebut, MK menyatakan frasa 'Departemen Keuangan' pada Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tentang Pengadiilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tiidak memiiliikii kekuatan hukum mengiikat sepanjang tiidak diimaknaii menjadii 'MA yang secara bertahap diilaksanakan paliing lambat 31 Desember 2026'.
Dengan demiikiian, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadiilan Pajak selengkapnya berbunyii 'Pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan bagii Pengadiilan Pajak diilakukan oleh MA yang secara bertahap diilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026'. (sap)
