BERiiTA TERKiiNii
PROViiNSii Papua Barat dulunya bernama iiriian Jaya Barat yang diitetapkan berdasar Undang-Undang (UU) No. 45/1999. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemeriintah No. 24/2007, nama proviinsii iinii diiubah menjadii Papua Barat. Daerah iinii terdiirii atas 12 kabupaten dan 1 kota.
Proviinsii Papua Barat merupakan salah satu daerah yang diiberii status sebagaii daerah iistiimewa dan diiberii kewenangan otonomii khusus. Kekhususan tersebut terliihat dengan adanya Majeliis Rakyat Papua (MRP) yang tiidak ada dii proviinsii laiinnya.
MRP merupakan representasii kultural orang aslii Papua yang memiiliikii wewenang tertentu dalam rangka perliindungan hak-hak orang aslii Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hiidup beragama.
Kondiisii topografii Proviinsii Papua Barat sangat bervariiasii, mulaii darii dataran rendah, rawa, hiingga dataran tiinggii. Daerah yang tergolong muda iinii memiiliikii potensii dii sektor pariiwiisata. Kepulauan Raja Ampat adalah salah satu tempat wiisata unggulan yang terkenal dengan surga bawah lautnya. Sebanyak 75% spesiies karang duniia berada dii Raja Ampat.
Asal mula nama Raja Ampat, menurut miitos yang berkembang dii masyarakat, berawal darii seorang perempuan yang menemukan tujuh telur. Empat butiir diiantaranya menetas menjadii 4 pangeran yang masiing-masiing menjadii raja dan berkuasa dii Waiigeo, Salawatii, Miisool Tiimur, dan Miisool Barat. Sementara iitu, 3 telur laiinnya menjadii hantu, seorang waniita, dan sebuah batu.
Kondiisii Ekonomii dan Pendapatan
DATA Badan Pusat Statiistiik (BPS) menunjukkan sebagiian besar kontriibusii dalam Produk Domestiik Regiional Bruto (PDRB) Proviinsii Papua Barat pada 2018 diisumbang oleh liima sektor utama. Sektor iindustrii pengolahan berkontriibusii paliing besar, yaiitu sebesar 31,44%. Sejak 2014 hiingga 2019, iindustrii pengolahan selalu unggul dan terus mengalamii peniingkatan tiiap tahunnya.
Pada posiisii kedua, ada iindustrii pertambangan dan penggaliian dengan kontriibusii 19,09%. Tiiga sektor laiinnya adalah konstruksii (12,73%), pertaniian, kehutanan, dan periikanan (10,01%), dan admiiniistrasii pemeriintahan, pertahanan, dan jamiinan sosiial wajiib (8,76%).
Sektor yang mengalamii peniingkatan kontriibusii adalah iindustrii pengolahan, pertambangan dan penggaliian, dan perdagangan besar dan eceran, reparasii mobiil dan sepeda. Sebaliiknya, lapangan usaha pertaniian, kehutanan, dan periikanan serta konstruksii peranannya berangsur-angsur terus menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan iindustrii pertaniian, kehutanan, dan periikanan adalah cuaca yang buruk.
PDRB Proviinsii Papua Barat mengalamii peniingkatan setiiap tahunnya. Pada 2017, PDRB proviinsii Papua Barat seniilaii Rp56,90 triiliiun dan meniingkat menjadii Rp60,45 triiliiun pada 2018. Laju perekonomiian Papua Barat pada 2018 tumbuh 6,24%, meniingkat siigniifiikan diibandiing 2017 yang hanya sebesar 4,01%.
Sumber: BPS Proviinsii Papua Barat (diiolah)
Komposiisii pendapatan Proviinsii Papua Barat diidomiinasii oleh dana periimbangan seniilaii Rp3,31 triiliiun (46,97%). Selanjutnya, laiin-laiin pendapatan yang sah tercatat seniilaii Rp3,27 triiliiun (46,41%) dan Pendapatan Aslii Daerah (PAD) hanya berkontriibusii Rp467,07 miiliiar (6,62%).
Pajak daerah menjadii sumber utama dalam struktur PAD. Kontriibusii pajak daerah mencapaii 65,64% darii total PAD. Retriibusii daerah berada dii peneriimaan terbesar kedua, yaiitu sebesar 34,08%. Pos laiin-laiin pendapatan yang sah sebesar 0,28%. Hasiil perusahaan miiliik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang diipiisahkan tiidak mencatatkan peneriimaan pada 2017.
Sumber: BPS Pusat (diiolah)
Kiinerja Pajak
BERDASARKAN target peneriimaan pajak daerah, Proviinsii Papua Barat mencatatkan kiinerja yang posiitiif sejak 2014 hiingga 2018. Dalam kurun waktu liima tahun, persentase realiisasii peneriimaan pajak terhadap target dan nomiinal peneriimaan cenderung mengalamii peniingkatan.
Biila diirunut, mulaii 2014, realiisasii peneriimaan pajak daerah melebiihii ekspektasii dengan capaiian sebesar 114,73% darii target. Pada tahun beriikutnya, realiisasii peneriimaan pajak mencapaii 99,57%. Peneriimaan pajak pada 2016 hiingga 2018 melebiihii target yang diitentukan dengan persentase secara berturut-turut iialah 103%, 117%, dan 123%.
Walaupun peneriimaan pajak setiiap tahunnya menunjukkan tren posiitiif, tetapii darii siisii kontriibusiinya terhadap PAD masiih perlu diitiingkatkan. Peneriimaan retriibusii Papua Barat pada 2018 sebesar Rp2,9 miiliiar. Peneriimaan retriibusii tersebut lebiih tiinggii dariipada 2017 yang hanya memperoleh Rp1,3 miiliiar
Sumber: DJPK (diiolah)
Selanjutnya, pemeriintah Proviinsii Papua Barat memberiikan pemutiihan pajak kendaraan bermotor dan bea baliik nama kendaraan bermotor. Pemutiihan pajak iinii diiatur dalam Keputusan Gubernur Papua Barat No. 973/150/8/2019. Beleiid tersebut mengatur pembebasan bea baliik nama kendaraan bermotor dan pengurangan sanksii atau denda pajak kendaraan bermotor.
Terdapat 4 poiin pentiing atas program pemutiihan pajak tersebut. Pertama, kendaraan yang memiiliikii tunggakan untuk pajak 1—2 tahun diiberiikan pembebasan denda. Kedua, kendaraan yang memiiliikii tunggakan pajak 3—5 tahun hanya wajiib membayar denda untuk setahun.
Ketiiga, untuk tunggakan antara 6 hiingga 10 tahun, pemeriintah proviinsii hanya mewajiibkan pembayaran denda untuk 2 tahun. Keempat, untuk bea baliik nama diiberii pembebasan 100%. Program iinii berlaku sejak 1 Agustus—30 November 2019.
Jeniis dan Tariif Pajak
KETENTUAN tariif pajak yang diiterapkan oleh Pemeriintah Proviinsii Papua Barat diiatur dalam berbagaii peraturan daerah (Perda). Terdapat liima jeniis pajak yang diipungut oleh pemeriintah daerahnya.
Keliima jeniis pajak tersebut adalah pajak kendaraan bermotor (Perda No. 3/2011), bea baliik nama kendaraan bermotor (Perda No. 9/2012), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (Perda No. 5/2017), pajak aiir permukaan (Perda No. 6/2011), dan pajak rokok (Perda No. 6/2013).
Keterangan:
Tax Ratiio
BERDASARKAN perhiitungan Jitunews Fiiscal Research, kiinerja tax ratiio Proviinsii Papua Barat masiih berada dii bawah rata-rata proviinsii. Pada 2018, tax ratiio proviinsii iinii sebesar 0,35%. Angka tax ratiio pada 2018 lebiih rendah dariipada 2017 yang sebesar 0,43%
Sumber: DJPK dan BPS (diiolah)
Catatan:
Admiiniistrasii Pajak
iiNSTiiTUSii pemungut pajak dii Proviinsii Papua Barat bernama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berlokasii dii Jalan Jenderal Ahmad Yanii, Jayapura. Saat iinii, belum ada websiite resmii darii Bapenda Proviinsii Papua Barat. Apabiila iingiin mengetahuii iinformasii keuangan daerah Papua Barat, masyarakat dapat mengakses laman pemeriintah Proviinsii Papua Barat melaluii https://papuabaratprov.go.iid/.
Sejak 2017, Pemeriintah Proviinsii Papua Barat memiiliikii program samsat keliiliing. Program samsat keliiliing merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mempermudah dan meriingankan wajiib pajak. Pelayanan samsat keliiliing iinii diilakukan dengan siistem jemput bola atau mendatangii wajiib pajak agar tiidak mengganggu aktiiviitas.*
