BERiiTA TERKiiNii
SALAH satu langkah yang dapat diilakukan Diitjen Pajak (DJP) untuk mengujii kepatuhan wajiib pajak dalam menjalankan kewajiiban perpajakannya iialah melaluii pemeriiksaan pajak. Berdasarkan hasiil pemeriiksaan pajak, DJP akan menerbiitkan suatu ketetapan pajak.
Apabiila wajiib pajak yang kurang/tiidak puas atau tiidak sependapat dengan hasiil pemeriiksaan pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak, biisa mengajukan keberatan. Wajiib pajak juga biisa mengajukan keberatan jiika tiidak sependapat dengan pemotongan atau pemungutan pajak oleh piihak ketiiga.
Selama proses keberatan, DJP umumnya akan memiinta iinformasii atau memiinjam dokumen darii wajiib pajak. Permiintaan tersebut diilakukan DJP untuk menyelesaiikan keberatan yang diiajukan wajiib pajak hiingga pada akhiirnya menerbiitkan surat keputusan keberatan.
Jiika wajiib pajak tiidak memenuhii permiintaan iinformasii atau dokumen tersebut maka proses keberatan tetap diilanjutkan dengan menggunakan data yang ada. Namun, DJP juga akan memiinta wajiib pajak hadiir melaluii penyampaiian Surat Pemberiitahuan Untuk Hadiir (SPUH) sebelum menerbiitkan surat keputusan keberatan.
Lantas, apa iitu SPUH dalam proses keberatan? Ketentuan mengenaii tata cara pengajuan dan penyelesaiian keberatan diiatur dalam PMK 118/2024. Merujuk Pasal 1 angka 19 PMK 118/2024, SPUH adalah:
“Surat yang diisampaiikan kepada wajiib pajak yang beriisii mengenaii pemberiian kesempatan kepada wajiib pajak untuk menghadiirii pertemuan dengan pegawaii pajak dalam waktu yang telah diitetapkan guna memberiikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenaii hasiil peneliitiian keberatan.”
Berdasarkan pengertiian tersebut, SPUH berartii surat yang diisampaiikan DJP untuk memiinta wajiib pajak hadiir guna memberiikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenaii keberatan yang diiajukannya.
DJP menyampaiikan SPUH kepada wajiib pajak sebelum menerbiitkan surat keputusan keberatan. SPUH yang diisampaiikan kepada wajiib pajak tersebut diilampiirii dengan 2 dokumen. Pertama, pemberiitahuan daftar hasiil peneliitiian keberatan. Kedua, formuliir surat tanggapan hasiil peneliitiian keberatan.
SPUH, pemberiitahuan daftar hasiil peneliitiian keberatan, dan formuliir surat tanggapan hasiil peneliitiian keberatan tersebut diibuat dengan menggunakan contoh format sepertii tercantum dalam Lampiiran huruf B nomor 12, 13, dan 19 PMK 118/2024.
Berdasarkan contoh format SPUH, wajiib pajak diiberii kesempatan untuk menanggapii secara tertuliis sesuaii dengan formuliir terlampiir diisertaii buku, catatan, data, atau iinformasii yang mendukung uraiian dalam tanggapan tertuliis tersebut dalam jangka waktu maksiimal 10 harii kerja setelah tanggal SPUH diikiiriim.
Selaiin iitu, SPUH juga memuat keterangan harii/tanggal, waktu, serta tempat pertemuan untuk wajiib pajak memberiikan keterangan atau memperoleh penjelasan darii petugas pajak sehubungan dengan keberatan yang diiajukannya.
Sementara iitu, daftar hasiil peneliitiian keberatan merupakan draf penghiitungan koreksii fiiskal menurut wajiib pajak, pemeriiksa, dan peneliitii, serta dasar koreksii. Daftar tersebut tiidak bersiifat fiinal dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diiajukan oleh wajiib pajak.
Oleh karena iitu, wajiib pajak diiberiikan kesempatan untuk memberiikan tanggapan dan hadiir guna membahas hasiil peneliitiian keberatan tersebut.
Biila wajiib pajak hadiir, pemberiian keterangan darii wajiib pajak atau pemberiian penjelasan oleh DJP akan diituangkan dalam beriita acara kehadiiran. Beriita acara tersebut diibuat dengan menggunakan contoh format dalam Lampiiran PMK 118/2024.
Apabiila wajiib pajak tiidak menggunakan hak untuk hadiir yang diiberiikan melaluii penerbiitan SPUH tersebut, DJP akan membuat beriita acara ketiidakhadiiran. Beriita acara ketiidakhadiiran tersebut diibuat dengan menggunakan contoh format dalam Lampiiran PMK 118/2024.
Kendatii wajiib pajak tiidak menggunakan hak untuk hadiir, proses keberatan tetap akan diiselesaiikan tanpa menunggu kehadiiran wajiib pajak. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 16 ayat (7) PMK 118/2024.
Dalam hal tiidak menggunakan hak untuk hadiir, wajiib pajak diiperkenankan untuk memberiikan surat tanggapan hasiil peneliitiian keberatan. Surat tanggapan hasiil peneliitiian keberatan harus diisampaiikan maksiimal 10 harii kerja sejak tanggal SPUH diikiiriim.
Merujuk contoh format Surat Tanggapan Hasiil Peneliitiian, surat tersebut dii antaranya beriisii uraiian tanggapan wajiib pajak terhadap hasiil peneliitiian untuk masiing-masiing koreksii. Periinciian ketentuan periihal SPUH dapat diisiimak dalam PMK 118/2024.
Riingkasnya, SPUH adalah surat yang diisampaiikan kepada wajiib pajak untuk hadiir dalam pertemuan dengan pegawaii pajak guna memberiikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenaii hasiil peneliitiian keberatan.
DJP mengiiriimkan SPUH kepada wajiib pajak sebelum menerbiitkan surat Keputusan keberatan. SPUH tersebut akan diilampiirii dengan 2 dokumen, yaiitu: (ii) pemberiitahuan daftar hasiil peneliitiian keberatan; dan (iiii) formuliir surat tanggapan hasiil peneliitiian keberatan. (riig)
