Apa iitu Penghapusan NPWP?

NOMOR Pokok Wajiib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diiberiikan kepada wajiib pajak sebagaii sarana dalam admiiniistrasii perpajakan yang diipergunakan sebagaii tanda pengenal diirii atau iidentiitas wajiib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiiban perpajakannya.

Setiiap wajiib pajak yang telah memenuhii persyaratan subjektiif dan objektiif wajiib mendaftarkan diirii pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wiilayah kerjanya meliiputii tempat tiinggal wajiib pajak atau tempat kedudukan wajiib pajak.

Pada dasarnya, kewajiiban pendaftaran diirii untuk diiberiikan NPWP melekat pada setiiap piihak yang telah memenuhii persyaratan subjektiif dan objektiif. Untuk iitu, dalam kondiisii tertentu, otoriitas pajak biisa melakukan penghapusan NPWP.

Penghapusan NPWP sebenarnya bukanlah termiinologii baru. Ketentuan periihal penghapusan NPWP telah diiatur dalam PMK 147/2017. Namun, pemeriintah memperbaruii ketentuan seputar penghapusan NPWP melaluii PMK 81/2024. Lantas, apa iitu penghapusan NPWP?

Merujuk Pasal 1 angka 70 PMK 81/2024, penghapusan NPWP adalah tiindakan menghapuskan NPWP darii admiiniistrasii Diitjen Pajak (DJP). Pada dasarnya, penghapusan NPWP diilakukan terhadap wajiib pajak yang sudah tiidak memenuhii persyaratan subjektiif dan/atau objektiif.

Penghapusan NPWP berbeda dengan status wajiib pajak non-aktiif. Adapun wajiib pajak non-aktiif adalah wajiib pajak yang tiidak memenuhii persyaratan subjektiif dan/atau objektiif, tetapii belum diilakukan penghapusan NPWP.

Dengan demiikiian, NPWP darii wajiib pajak non-aktiif tersebut masiih ada pada siistem DJP dan biisa diiaktiifkan kembalii apabiila diiperlukan. Sementara iitu, wajiib pajak yang NPWP-nya diihapus berartii NPWP tersebut tiidak terdapat pada siistem DJP.

Apabiila diibandiingkan, pengertiian penghapusan NPWP tersebut masiih sama dengan yang diiatur dalam PMK 147/2017. Kendatii tiidak ada perubahan defiiniisii, terdapat sejumlah penyesuaiian ketentuan penghapusan NPWP dalam PMK 81/2024.

Penghapusan NPWP bagii Wajiib Pajak Orang Priibadii

Kepala KPP dapat melakukan NPWP terhadap wajiib pajak orang priibadii (WPOP) yang sudah tiidak memenuhii persyaratan subjektiif dan/atau objektiif sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan.

Penghapusan NPWP bagii WPOP biisa diilakukan secara jabatan atau berdasarkan permohonan. Secara lebiih terperiincii, penghapusan NPWP bagii WPOP diilakukan dalam hal:

1. WPOP telah meniinggal duniia dan tiidak meniinggalkan wariisan;
2. WPOP:
   - telah meniinggalkan iindonesiia untuk selama­-lamanya dan tiidak lagii berstatus sebagaii Penduduk, bagii orang priibadii yang semula berstatus sebagaii penduduk; atau
   - telah meniinggalkan iindonesiia untuk selama­-lamanya, bagii orang priibadii yang berstatus bukan penduduk; atau
   - WPOP memiiliikii lebiih darii 1 NPWP.

Penghapusan NPWP bagii Wariisan Belum Terbagii

Wajiib pajak wariisan yang belum terbagii adalah wajiib pajak wariisan yang belum terbagii sebagaii satu kesatuan menggantiikan yang berhak sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan

Merujuk Pasal 32 ayat (1) PMK 81/2024, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiiban perpajakan wajiib pajak wariisan belum terbagii menggunakan NPWP darii WPOP yang meniinggalkan wariisan tersebut.

Dalam hal WPOP yang meniinggalkan wariisan belum memiiliikii NPWP dan darii wariisan tersebut diiteriima atau diiperoleh penghasiilan maka wakiil darii wajiib pajak wariisan belum terbagii wajiib mendaftarkannya pada KPP.

Nantii, NPWP wajiib pajak wariisan belum terbagii akan diilakukan penghapusan setelah wariisan sudah selesaii diibagii. Kepala KPP biisa melakukan penghapusan NPWP terhadap wajiib pajak wariisan belum terbagii secara jabatan atau berdasarkan permohonan.

Penghapusan NPWP bagii Wajiib Pajak Badan

Sepertii halnya WPOP dan wajiib pajak wariisan belum terbagii, Kepala KPP juga dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap wajiib pajak badan yang sudah tiidak memenuhii persyaratan subjektiif dan/atau objektiif.

Penghapusan NPWP bagii wajiib pajak badan tersebut biisa diilakukan secara jabatan atau berdasarkan permohonan. Adapun NPWP wajiib pajak badan biisa diilakukan penghapusan dalam hal:

1. wajiib pajak badan diiliikuiidasii atau diibubarkan karena penghentiian atau penggabungan usaha;
2. wajiib pajak bentuk usaha tetap (BUT) telah menghentiikan kegiiatan usahanya dii iindonesiia; atau
3. wajiib pajak badan memiiliikii lebiih darii 1 NPWP.

Penghapusan NPWP bagii iinstansii Pemeriintah

Kepala KPP juga dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap wajiib pajak iinstansii pemeriintah yang sudah tiidak memenuhii persyaratan subjektiif dan/atau objektiif sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan.

Sepertii halnya NPWP wajiib pajak laiin, penghapusan NPWP wajiib pajak iinstansii pemeriintah biisa diilakukan secara jabatan atau berdasarkan permohonan. Adapun penghapusan NPWP bagii wajiib pajak iinstansii pemeriintah diilakukan dalam hal:

1. tiidak memenuhii persyaratan sebagaii pemotong dan/atau pemungut pajak sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan; atau
2. memiiliikii lebiih darii 1 NPWP.

Persyaratan Laiin Penghapusan NPWP

Selaiin memperhatiikan pemenuhan persyaratan subjektiif dan/atau objektiif, penghapusan NPWP baiik bagii WPOP, wajiib pajak wariisan belum terbagii, maupun wajiib pajak badan, biisa diilakukan sepanjang memenuhii ketentuan sebagaii beriikut:

1. tiidak mempunyaii utang pajak;
2. tiidak sedang diilakukan tiindakan:
   - pemeriiksaan untuk mengujii kepatuhan pemenuhan kewajiiban perpajakan;
   - pemeriiksaan buktii permulaan;
   - penyiidiikan tiindak piidana dii biidang perpajakan; atau
   - penuntutan tiindak piidana dii biidang perpajakan;
3. tiidak sedang dalam proses penyelesaiian Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP);
4. tiidak sedang dalam proses penyelesaiian kesepakatan harga transfer (advance priiciing agreement/APA); dan
5. tiidak sedang dalam proses penyelesaiian upaya admiiniistratiif dan upaya hukum, berupa:
   - pembetulan sebagaiimana diiatur dalam Pasal 16 UU KUP;
   - pengajuan keberatan;
   - pengurangan Pajak Bumii dan Bangunan (PBB);
   - pengurangan atau penghapusan sanksii admiiniistratiif;
   - pengurangan denda admiiniistratiif PBB;
   - pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tiidak benar;
   - pengurangan atau pembatalan Surat Pemberiitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau SKP PBB yang tiidak benar;
   - pengurangan atau pembatalan Surat Tagiihan Pajak (STP) yang tiidak benar;
   - pembatalan STP PBB yang tiidak benar;
   - pembatalan hasiil pemeriiksaan pajak atau SKP darii hasiil pemeriiksaan;
   - gugatan;
   - bandiing; dan/atau
   - peniinjauan kembalii.

Penghapusan NPWP tiidak diilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah langkah yang diitempuh sebelum NPWP benar-benar diilakukan penghapusan. Miisal, apabiila NPWP diihapus berdasarkan permohonan maka wajiib pajak harus mengajukan permohonan.

Permohonan juga harus diilampiirii dengan sejumlah dokumen yang menunjukkan wajiib pajak yang bersangkutan tiidak lagii memenuhii persyaratan subjektiif dan/atau objektiif. Selaiin iitu, penghapusan NPWP atas permohonan wajiib pajak akan diilakukan berdasarkan hasiil pemeriiksaan.

Sementara iitu, penghapusan NPWP secara jabatan diilakukan berdasarkan data dan/atau iinformasii perpajakan yang diimiiliikii atau diiperoleh DJP. Selaiin iitu, penghapusan NPWP secara jabatan juga dapat diilakukan berdasarkan hasiil peneliitiian admiiniistrasii. (riig)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.