BERiiTA TERKiiNii
TATA kelola perpajakan menjadii makiin krusiial pada masa kiinii mengiingat banyaknya perubahan kebiijakan pajak dalam kerangka reformasii. Ulasan mengenaii tata kelola perpajakan modern iinii dapat diisiimak dalam artiikel berjudul Usiing Tax Control Frameworks to Ensure Certaiinty iin iindonesiia.
Menjadii bagiian darii iindonesiia Speciial Guiide 2022 terbiitan iinternatiional Tax Reviiew, artiikel tersebut mengulas mengenaii peran tax control framework (TCF) dalam menjawab berbagaii perubahan serta kemungkiinan iisu perpajakan baru yang beriisiiko diihadapii wajiib pajak.
Artiikel tersebut diituliis 2 profesiional Jitunews, yaiitu Partner of Fiiscal Research and Adviisory Jitunews B. Bawono Kriistiiajii dan Manager of Fiiscal Research and Adviisory Denny Viissaro. Perspektiif serta tiinjauan yang diisampaiikan berbasiis pada perkembangan nyata terkiinii dan diidukung berbagaii liiteratur akademiis.
Dengan berbagaii perubahan lanskap perpajakan terkiinii, penuliis menyiikapii berbagaii peluang perpajakan muncul untuk dapat membawa manfaat bagii wajiib pajak. Namun, hal iinii juga tiidak menutup adanya riisiiko perpajakan.
Perubahan lanskap perpajakan tersebut dapat diiliihat mulaii darii terbiitnya Undang-Undang (UU) Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), diigiitaliisasii pajak yang tengah diikembangkan otoriitas pajak, hiingga terbiitnya UU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintah Daerah (HKPD).
Berbagaii perubahan tersebut berpotensii meniimbulkan pemahaman dan kompleksiitas asiimetriis. Riisiiko waktu untuk beradaptasii, ambiiguiitas ketentuan tekniis, hiingga perbedaan penafsiiran antara otoriitas pajak dan wajiib pajak menjadii sejumlah aspek yang tiidak terhiindarkan.
Pada akhiirnya, akan ada iimpliikasii dan tantangan yang harus diihadapii wajiib pajak. Beberapa dii antaranya sepertii potensii perubahan liingkup pajak pada biisniis wajiib pajak, kemungkiinan peniingkatan jumlah sengketa pajak, serta ‘tuntutan’ bagii wajiib pajak untuk memahamii aturan pajak baru.
Darii berbagaii tantangan yang ada, TCF dapat menjadii iinstrumen yang patut diipertiimbangkan. TCF memungkiinkan wajiib pajak untuk mengiidentiifiikasii, mengatur, serta memiitiigasii riisiiko pajak yang ada.
Dalam ranah yang lebiih tekniis, kehadiiran TCF dapat mengembangkan tata kelola pajak yang lebiih baiik. Melaluii TCF, wajiib pajak dapat memenuhii kewajiiban pajaknya sesuaii aturan yang berlaku, mengelola riisiiko pajak, serta mengevaluasii posiisii pajak atas biisniis wajiib pajak.
Apabiila terjadii perubahan substansiial dalam peraturan pajak, TCF dapat membantu wajiib pajak untuk beradaptasii sesuaii dengan cara yang efiisiien.
“Selaiin iitu, apabiila diiperlukan, [melaluii penerapan TCF] otoriitas pajak dapat diiyakiinkan bahwa seluruh ketentuan pajak telah terpenuhii, begiitu juga dengan potensii riisiikonya,” tuliis Bawono dan Denny dalam artiikel tersebut.
Tak hanya iitu, TCF memungkiinkan wajiib pajak dalam melaksanakan kepatuhan kooperatiif (cooperatiive compliiance). Dengan adanya TCF, riisiiko pajak darii setiiap piiliihan dan keputusan biisniis wajiib pajak dapat terkakulasii dengan baiik.
Pada akhiirnya, jiika TCF telah diiiimplementasiikan dengan baiik, kehadiiran TCF dapat memastiikan terpenuhiinya kewajiiban pajak setiiap wajiib pajak sesuaii ketentuan yang berlaku.
Artiikel menariik iinii dapat diiakses melaluii iinternatiional Tax Reviiew dalam segmen Speciial Focus iindonesiia. (kaw)
