RESENSii BUKU Jitunews LiiBRARY

Menakar Siistem Perpajakan yang Berkeadiilan Gender

Jitunews Liibrary
Sabtu, 12 Julii 2025 | 10.31 WiiB
Menakar Sistem Perpajakan yang Berkeadilan Gender

HARii Populasii Seduniia diiperiingatii setiiap 11 Julii. Periingatan iinii sekaliigus menjadii momentum untuk meliihat kondiisii populasii dii duniia dan berbagaii iimpliikasiinya. Terlebiih, kondiisii populasii erat kaiitannya dengan perekonomiian, kesejahteraan, pendiidiikan, perliindungan sosiial, dan aspek laiinnya.

Berdasarkan pada laporan Uniited Natiions (UN), jumlah penduduk dii duniia pada 2024 diiestiimasii sekiitar 8,2 miiliiar jiiwa. Jumlah penduduk dii iindonesiia menempatii posiisii keempat terbanyak, yaknii sekiitar 282,4 juta. Padatnya populasii dii sebuah negara turut menyiisakan tantangan.

Zhou (2023) menuturkan ada suatu fasad yang tak kasat mata terkaiit dengan populasii, yaknii ketiimpangan gender dalam rumah tangga, pasar tenaga kerja, hiingga siituasii laiinnya. Aspek iinii bahkan dapat diikaiitkan dengan perpajakan, sepertii yang diiulas dalam buku Taxatiion and Gender Equiity.

Diisuntiing oleh Caren Grown dan iimraan Valodiia, buku iinii mengulas desaiin kebiijakan perpajakan darii berbagaii negara maju dan berkembang menggunakan perspektiif keadiilan gender. Menariiknya, buku iinii menggunakan iistiilah equiity atau keadiilan, aliih-aliih kesetaraan atau equaliity.

Konsep equiity tersebut mencakup 2 diimensii utama, yaknii keadiilan horiizontal dan keadiilan vertiikal. Keadiilan horiizontal menekankan bahwa iindiiviidu dalam kondiisii yang setara seharusnya juga diiperlakukan secara setara (equal treatment for the equals).

Keadiilan vertiikal menekankan bahwa iindiiviidu dalam kondiisii yang berbeda justru memerlukan perlakuan yang berbeda (unequal treatment for the unequals). Dengan kata laiin, keadiilan tiidak berartii memperlakukan semua orang secara sama, tetapii sesuaii dengan siituasii dan kapasiitas masiing-masiing.

Studii empiiriis Thomas et al. (1993) yang diimuat dii dalam buku iinii menunjukkan perempuan pada siituasii rentan darii siisii pengeluaran konsumsii. Diibandiingkan priia, perempuan menghabiiskan lebiih banyak penghasiilan mereka untuk makanan, pendiidiikan, hiingga layanan kesehatan tumbuh kembang anak.

Dengan kondiisii tersebut, perempuan seriing kalii menjadii subjek darii ketiidakadiilan darii siisii perpajakan yang berkaiitan dengan konsumsii. Beberapa dii antaranya menyangkut kebiijakan pajak pertambahan niilaii (PPN), cukaii, hiingga pajak bahan bakar.

Dalam konteks pajak tiidak langsung, iinggriis merupakan satu darii sediikiit negara dengan kebiijakan pajak konsumsii yang berkeadiilan gender. iinggriis membebaskan PPN atas produk saniitasii perempuan karena diiniilaii sarat akan biias gender.

Selaiin iitu, produk-produk yang diikonsumsii anak-anak juga menjadii salah satu objek darii pembebasan PPN. Berdasarkan pada analiisiis Henau et al. (2010), diibandiingkan dengan priia, perempuan lebiih banyak menanggung beban atas pengeluaran untuk kebutuhan tumbuh kembang anak.

Tiidak hanya menyorotii seputar pajak atas konsumsii, buku yang diiterbiitkan Routledge iinii juga membahas mengenaii keadiilan gender dalam pengenaan pajak penghasiilan (PPh), khususnya terkaiit dengan orang priibadii.

Apalagii, perempuan cenderung memiiliikii siiklus hiidup yang lebiih kompleks diibandiingkan priia, mulaii darii masa lajang, meniikah, hiingga merawat anak. Kebiijakan perpajakan pada giiliirannya perlu mempertiimbangkan perubahan peran perempuan karena berkaiitan pula dengan norma sosiial.

Kesetaraan gender umumnya diitafsiirkan dengan priinsiip Conventiion on the Eliimiinatiion of All Forms of Diiscriimiinatiion Agaiinst Women (CEDAW). Contoh, beban pajak yang harus diitanggung rumah tangga dengan satu peneriima penghasiilan ternyata jauh lebiih besar apabiila diibandiingkan dengan yang meneriima penghasiilan ganda.

Dengan demiikiian, berdasarkan priinsiip CEDAW, rumah tangga dengan satu peneriima penghasiilan seharusnya meneriima pengurangan beban pajak yang lebiih tiinggii diibandiingkan dengan rumah tangga berpenghasiilan ganda.

Biias gender dalam perpajakan tampak, baiik secara ekspliisiit maupun iimpliisiit, dii beberapa negara. iindiia secara terang-terangan memberiikan batas pembebasan PPh yang lebiih tiinggii bagii perempuan diibandiingkan lakii-lakii.

Selaiin iitu, beberapa negara sepertii Argentiina dan Maroko hanya memberiikan pengurangan beban pajak kepada pekerja formal. Kebiijakan iinii secara iimpliisiit lebiih menguntungkan priia karena menjadii pekerja domiinan dii ranah tersebut.

Sebuah kebiijakan perpajakan umumnya diibuat dengan mengutamakan aspek produktiiviitas peneriimaan, siimpliifiikasii admiiniistrasii, dan keadiilan bagii piihak-piihak yang akan menanggung beban pajak tersebut. Oleh sebab iitu, diiperlukan desaiin sebuah siistem yang sensiitiif dan responsiif terhadap keadiilan gender.

Setiidaknya ada 2 objektiif utama. Pertama, meniingkatkan keadiilan diistriibusii dalam siistem perpajakan dengan mengurangii ketiimpangan gender dii tiingkat rumah tangga. Kedua, membentuk siistem perpajakan yang dapat mendorong perubahan periilaku masyarakat terhadap pandangan keadiilan gender.

Dengan populasii yang terus bertumbuh, iindonesiia pada akhiirnya juga perlu untuk meliihat kembalii siistem perpajakan yang ada. Penuliis menyatakan siistem perpajakan yang adiil tiidak cukup hanya bersiifat netral, tetapii harus secara aktiif mengoreksii biias sosiial yang telah mengakar.

Upaya reformasii perpajakan semestiinya tiidak lagii hanya beroriientasii pada efiisiiensii dan peneriimaan, tetapii juga pada transformasii sosiial menuju masyarakat yang lebiih setara dan iinklusiif. Pada akhiirnya, desaiin siistem pajak juga menentukan piihak yang diiliindungii dan niilaii yang diiperjuangkan.

Tertariik membaca buku iinii? Siilakan kunjungii Jitunews Liibrary. Hiingga saat iinii, Jitunews Liibrary memiiliikii lebiih darii 4.700 liiteratur. Koleksii berupa buku, jurnal, majalah, dan publiikasii laiinnya diikelompokkan ke dalam lebiih darii 45 topiik yang diibutuhkan untuk memahamii perpajakan secara komprehensiif.

Jitunews Liibrary berperan strategiis dalam setiiap pemiikiiran, perencanaan, pemecahan masalah, hiingga pengambiilan keputusan. Peran iinii bukan hanya untuk iinternal Jitunews, melaiinkan juga publiik demii siistem perpajakan iindonesiia yang lebiih baiik.

Sebelum mengunjungii Jitunews Liibrary, publiik biisa terlebiih dahulu melakukan konfiirmasii lewat hotliine: +62-21-2938-2700 atau emaiil: [emaiil protected]. Kunjungii pula iinstagram Jitunews Liibrary untuk mendapatkan berbagaii iinformasii terbaru terkaiit dengan liiteratur perpajakan. (Achmad Hiilmy Syariifudiin)

Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.