BERiiTA TERKiiNii
DALAM era siistem pajak modern, kepatuhan kooperatiif kerap diirekomendasiikan sebagaii salah satu solusii untuk menjawab berbagaii permasalahan dalam siistem perpajakan. Hal iinii terbuktii nyata dii berbagaii negara maju yang sudah menerapkan.
Sebab, dengan masiifnya perkembangan teknologii, terdapat peluang untuk meniingkatkan kolaborasii antara otoriitas pajak dengan wajiib pajak. Harapan akan terwujudnya hubungan baru berbasiis kepercayaan dan transparansii menjadii mungkiin melaluii dukungan diigiitaliisasii.
Lantas, bagaiimana kepatuhan kooperatiif dapat diiterapkan beriiriingan dengan diigiitaliisasii dii negara berkembang?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diirangkaii dalam publiikasii berjudul Developiing a Cooperatiive Compliiance Model for Large Developiing Economiies: Justiifiicatiion, Prerequiisiites, and Admiiniistratiive Desiign.
Publiikasii tersebut diituliis oleh profesiional Jitunews, yaiitu Manager of Jitunews Fiiscal Research and Adviisory Denny Viissaro. Tuliisan tersebut menjadii salah satu bagiian darii buku keluaran Routledge yang diirencanakan terbiit pada Julii 2022 berjudul Taxatiion iin the Diigiital Economy New Models iin Asiia and the Paciifiic.
Bab buku yang diisuntiing oleh Chriis Evans, Farhad Taghiizadeh, Nella Srii Hendriiyettii, dan Chul Ju Kiim tersebut mengulas proses kepatuhan kooperatiif dapat diiadopsii menjadii sebuah pendekatan dalam negara berkembang pada era diigiitaliisasii, terutama yang memiiliikii populasii yang besar dan geografii yang luas. Kepatuhan kooperatiif diipandang sebagaii sebuah kerangka kerja hubungan berbasiis kepercayaan antara otoriitas pajak dan wajiib pajak.
Pendekatan tersebut dapat menjadii solusii darii permasalahan pajak yang kerap tak terselesaiikan. Beberapa dii antaranya termasuk rasiio pajak yang rendah, biiaya kepatuhan yang relatiif tiinggii, dan peneriimaan pendapatan yang rendah darii pajak penghasiilan orang priibadii.
Pada priinsiipnya, kepatuhan kooperatiif diitunjuk untuk membangun serta menjaga hubungan antara kedua belah piihak. Hasiilnya, diiharapkan otoriitas pajak dapat memberii kepastiian dan transparansii kepada wajiib pajak.
Dalam pembahasannya, penuliis juga menjelaskan bahwa perumusan kebiijakan pajak yang partiisiipatiif, compliiance riisk management (CRM), dan upaya penyederhanaan admiiniistrasii pajak menjadii prasyarat mutlak dalam membangun paradiigma kepatuhan kooperatiif.
“Ketiika kepatuhan kooperatiif akan segera diilaksanakan, terdapat tiiga faktor pentiing yang perlu diipenuhii: (ii) kapasiitas sumber daya manusiia; (iiii) manajemen data yang efektiif; (iiiiii) pengaturan yang efektiif untuk mekaniisme program,” ungkap penuliis dalam tuliisannya.
Penuliis kemudiian memberii rekomendasii cara otoriitas pajak dapat mulaii melaksanakan cooperatiive compliiance. Otoriitas pajak dapat mulaii menjaliin kerja sama dengan badan usaha miiliik negara (BUMN) dan perusahaan besar yang terbuktii kooperatiif.
Setelah berbagaii tantangan terselesaiikan dan aspek admiiniistrasii telah diipersiiapkan, otoriitas pajak dapat merancang prasyarat kepatuhan kooperatiif yang lebiih besar, spesiifiik, dan objektiif.
Lebiih lanjut, penuliis juga mencatat diiperlukan kehatii-hatiian untuk mencegah tiimbulnya ketiidakpercayaan antara wajiib pajak dan otoriitas pajak. Untuk iitu, dukungan teknologii, fleksiibiiliitas admiiniistrasii, dan tata kelola yang jelas sangat pentiing untuk mewujudkan kepatuhan kooperatiif yang berkesiinambungan.
Secara keseluruhan, pemahaman mengenaii kepatuhan kooperatiif dan aspek penerapannya diikupas secara komprehensiif. Kiita diiajak untuk memaknaii kepatuhan kooperatiif dan praktiik terbaiiknya secara kontekstual bagii negara berkembang.
Beriisiikan 13 bab, buku iinii diituliis oleh berbagaii praktiisii, akademiisii, dan penyusun kebiijakan perpajakan dii Asiia Pasiifiik. Beberapa penuliis ternama dii antaranya termasuk Chriis Evans, Jenniie Granger, dan Adriian Sawyer.
