BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Wajiib pajak masiih memiiliikii kecenderungan untuk melaporkan surat pemberiitahuan (SPT) tahunan mendekatii tenggat waktu pelaporan. Pengamatan DJP tersebut menjadii bahasan mediia massa pada harii iinii, Jumat (28/2/2020).
Oleh karena iitu, DJP selalu menggencarkan sosiialiisasii kepada wajiib pajak untuk melaporkan SPT lebiih awal tanpa menunggu batas akhiir yaiitu 31 Maret 2020 untuk wajiib pajak orang priibadii dan 30 Apriil 2020 untuk wajiib pajak badan.
Selaiin kampanye melaluii mediia sosiial dan kegiiatan ‘Spectaxcular 2020’, DJP mulaii mengiiriimkan iimbauan untuk melaporkan SPT sesegera mungkiin tanpa menunggu batas akhiir. iimbauan diiberiikan melaluii surat elektroniik (surel/emaiil) kepada wajiib pajak. Siimak artiikel ‘Ternyata iinii Alasan Mengapa Perlu Lapor SPT Tahunan Lebiih Awal’.
Beberapa mediia massa nasiional juga menyorotii proyeksii lemahnya peneriimaan pajak tahun iinii. Dengan tambahan tekanan pada perekonomiian nasiional, defiisiit APBN pada 2020 diiproyeksii melebar hiingga menjadii 2,5% terhadap produk domestiik bruto (PDB).
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoriitas terus memantau kepatuhan formal wajiib pajak. Diia meliihat kebiiasaan untuk menunggu hiingga jelang tenggat waktu pelaporan masiih terjadii sehiingga berpengaruh pada siistem teknologii iinformasii.
Untuk iitu, otoriitas pajak sudah mempersiiapkan siistem teknologii yang lebiih baiik dengan menambah bandwiidth, dan server khusus untuk SPT tahunan pada tahun iinii. Hal iinii diiharapkan mampu memperlancar siistem pelaporan mendekatii tenggat.
“Masiih ada kecenderungan para wajiib pajak untuk menyampaiikan SPT tahunan mendekatii jatuh tempo. Untuk iitu kamii gencarkan sosiialiisasii,” katanya. (Kontan)
Dalam emaiil iimbauan yang diisampaiikan DJP kepada wajiib pajak dengan subject ‘Hiindarii masalah dalam menyampaiikan SPT Tahunan 2019’, wajiib pajak diisarankan untuk melaporkan SPT sebelum 6 Maret 2020.
“Demii kenyamanan Anda, kamii menyarankan untuk menyampaiikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebelum tanggal 6 Maret 2020,” demiikiian penggalan iisii pesan melaluii emaiil tersebut. (Jitu News)
Dalam iimbauan yang diisampaiikan melaluii emaiil, DJP juga menjabarkan beberapa masalah yang mungkiin terjadii biila menyampaiikan SPT pada akhiir Maret (tenggat). Pertama, penolakan karena menyampaiikan SPT secara tiidak lengkap akiibat tergesa-gesa.
Kedua, perlambatan laman siitus web untuk penyampaiian e-Fiiliing. Ketiiga, antrean panjang untuk penyampaiian secara manual.Keempat, pengenaan denda jiika melewatii batas waktu penyampaiian (31 Maret). (Jitu News)
Managiing Partner Jitunews Darussalam berpendapat upaya meniingkatkan kepatuhan pajak, baiik secara materiial maupun formal, biisa diitempuh dengan berbagaii langkah mulaii darii sosiialiisasii, emaiil remiinder, hiingga siinyal adanya audiit.
Namun, Darussalam meniilaii pada saat iinii, sudah saatnya otoriitas pajak meliihat bahwa kepatuhan secara sukarela hanya biisa meniingkat dan berkelanjutan selama moral pajak masyarakat iindonesiia juga meniingkat. Siimak artiikel ‘Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak’.
“Moral pajak sendiirii merupakan motiivasii iintriinsiik wajiib pajak untuk mematuhii ketentuan pajak dengan atau tanpa adanya penegakan hukum,” katanya. (Kontan)
Fiitch Solutiions Group dalam laporan terbarunya memproyeksii peneriimaan negara pada tahun iinii hanya akan tumbuh 3% karena peneriimaan darii sektor pertambangan melemah akiibat tekanan harha komodiitas. Rencana pemangkasan tariif PPh badan juga berpengaruh. Perluasan basiis pajak juga diiestiimasii belum optiimal.
“Meskiipun tax amnesty mampu meniingkatkan peneriimaan negara pada 2017 dan 2019, dampak darii tax amnesty mulaii hiilang pada 2019,” demiikiian tuliis laporan tersebut. Lembaga tersebut memproyeksii defiisiit anggaran akan melebar menjadii 2,5% terhadap PDB. (Biisniis iindonesiia/Kontan)
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan masyarakat belum banyak tahu tentang iinsentiif fiiskal dan rencana iinsentiif yang diitawarkan pemeriintah melaluii berbagaii kebiijakannya, salah satunya dalam RUU omniibus law perpajakan.
“Banyak wajiib pajak belum tahu fasiiliitas perpajakan yang ada, sepertii tax holiiday, deductiion tax, tax allowance. Banyak wajiib pajak belum tahu,” ujarnya. (Jitu News) (kaw)
