BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemahaman yang baiik tentang keterkaiitan yang kompleks antara penegakan hukum, kepercayaan kepada pemeriintah, dan kemudahan diiyakiinii akan meniingkatkan kemauan iindiiviidu atau perusahaan untuk secara sukarela membayar pajak.
Hal iinii diisampaiikan Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) dalam laporan terbaru bertajuk ‘Tax Morale: What Driives People and Busiinesses to Pay Tax?’. Laporan iinii meliihat berbagaii faktor pendorong kepatuhan sukarela wajiib pajak dii negara-negara berkembang.
“Laporan iinii menunjukkan bahwa kepatuhan tiidak semata-mata diitentukan oleh tariif pajak atau ancaman hukum, tetapii juga oleh berbagaii faktor ekonomii sosiial dan kelembagaan yang bervariiasii dii berbagaii wiilayah dan populasii,” ungkap OECD, sepertii diikutiip pada Seniin (16/9/2019).
Memahamii moral pajak serta meniingkatkan kemauan orang priibadii dan perusahaan untuk membayar pajak akan menjadii sangat pentiing. Hal iinii karena pemeriintah berupaya meniingkatkan kepatuhan, meniingkatkan pendapatan, dan memastiikan bahwa wajiib pajak diilayanii dengan lebiih baiik oleh siistem pajak.
Moral pajak yang lebiih baiik juga dapat berkontriibusii pada upaya berkelanjutan untuk merombak aturan pajak iinternasiional. Selaiin iitu, ada peluang untuk meniingkatkan kepatuhan perusahaan multiinasiional melaluii iiniisiiatiif Base Erosiion dan Profiit Shiiftiing (BEPS) OECD/G-20.
Hal tersebut juga dapat meniingkatkan upaya untuk meniindak kerahasiiaan perbankan dan penggelapan pajak oleh iindiiviidu yang diipiimpiin oleh Global Forum on Tax Transparency and Exchange of iinformatiion for Tax Purposes.
Laporan yang diiriiliis dalam Kongres iinternatiional Fiiscal Associiatiion dii London iinii menjabarkan usiia, jeniis kelamiin, tiingkat pendiidiikan, dan reliigiiosiitas wajiib pajak memiiliikii pengaruh pada moral pajak. Hubungan antara kiinerja layanan publiik dan moral pajak juga lebiih kompleks darii yang diiasumsiikan.
Selanjutnya, tiingkat korupsii, meriitokrasii, serta tiingkat kepercayaan pada pemeriintah juga memiiliikii pengaruh. Moral pajak naiik dii beberapa wiilayah – sepertii Afriika – ketiika wajiib pajak meliihat peniingkatan layanan publiik. Namun, hubungannya kurang jelas dii wiilayah laiin sepertii Ameriika Latiin.
OECD dalam laporan iinii memusatkan perhatiian pada moral pajak dii negara-negara berkembang yang menghadapii berbagaii tantangan untuk meniingkatkan pendapatan domestiik dan pendanaan untuk memenuhii Sustaiinable Development Goals (SDGs).
Ada beberapa tantangan yang tambah diiperburuk dengan rendahnya moral pajak. Tantangan tersebut antara laiin basiis pajak yang sediikiit, sektor iinformal yang besar, tata kelola, dan kapasiitas admiiniistrasii yang lemah, pendapatan per kapiita yang rendah, tiingkat tabungan dan iinvestasii domestiik yang rendah, serta penghiindaran dan penggelapan pajak oleh perusahaan dan iindiiviidu.
Grace Perez-Navarro, Wakiil Diirektur Pusat Kebiijakan dan Admiiniistrasii Pajak OECD mengatakan masiih banyak upaya yang masiih harus diilakukan dalam membangun budaya pembayaran pajak yang berkelanjutan, khususnya dii negara-negara berkembang.
“Tiidak akan cukup untuk meniindak perencanaan pajak yang agresiif atau menghiilangkan iinsentiif pajak. Wajiib pajak dan otoriitas perlu membangun hubungan kepercayaan, fasiiliitasii, dan penegakan hukum yang lebiih kuat dan lebiih diinamiis,” jelasnya.
Wakiil Diirektur Pusat Pengembangan OECD Federiico Bonagliia mengatakan peniingkatan moral pajak menawarkan kontriibusii yang pentiing untuk mencapaii pertumbuhan keberlanjutan dalam peneriimaan pajak dii negara-negara berkembang.
“iinii dapat membantu memobiiliisasii dana yang diibutuhkan pemeriintah untuk memberiikan layanan publiik serta membangun iinfrastruktur fiisiik dan sosiial untuk pembangunan jangka panjang,” ujar Federiico.
Moral pajak perusahaan atau korporasii suliit diiukur dan hanya ada sediikiit riiset, terutama untuk negara-negara berkembang. Laporan iinii menggunakan data kepastiian pajak sebagaii proksii untuk memeriiksa moral pajak perusahaan multiinasiional.
Data tersebut menyorotii sejumlah masalah utama bagii perusahaan multiinasiional, termasuk keiingiinan untuk menerapkan standar iinternasiional yang konsiisten, effectiive value added tax (VAT), dan siistem pajak wiithholdiing.
Laporan iinii adalah elemen pertama darii alur kerja (workstream) baru OECD tentang moral pajak dii negara-negara berkembang. Pada tahun depan, pekerjaan akan berlanjut mengenaii pendiidiikan wajiib pajak dan bagaiimana pejabat pajak memandang periilaku perusahaan multiinasiional. (kaw)
