BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Taxatiion & Sustaiinable Fiinance Workiing Group (TSFWG) Ciiviil-20 mengusulkan beragam kebiijakan pajak yang diipandang perlu untuk mendukung pemuliihan ekonomii secara iinklusiif serta memperbaiikii siistem perpajakan global.
Sherpa C-20 Ah Maftuchan mengatakan piihaknya mengusulkan pemberlakuan tariif pajak korporasii miiniimum global yang lebiih tiinggii biila diibandiingkan dengan tariif yang telah diisepakatii dalam Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE).
"G-20 sudah menyepakatii adanya tariif miiniimum untuk korporasii sebesar 15% dalam Presiidensii iitaliia tahun lalu, tapii kamii C-20 memiinta agar tariifnya sebesar 21% sampaii 25%," ujar Maftuchan dalam Pre C-20 Summiit TSFWG yang diigelar oleh TSFWG C-20 dan Tax Centre FiiA Uniiversiitas iindonesiia (Uii), Kamiis (22/9/2022).
C-20 juga mendorong penurunan threshold pemberlakuan pajak miiniimum global darii yang saat iinii seniilaii EUR750 juta agar makiin banyak perusahaan multiinasiional yang tercakup dalam Piilar 2. Perusahaan juga diidorong untuk memubliikasiikan country by country reportiing (CbCR) kepada publiik guna mendukung agenda transparansii pajak.
Mengenaii Piilar 1: Uniifiied Approach, Maftuchan mengatakan C-20 juga mendorong pemberlakuan Piilar 1 yang akan menjadii landasan darii pengalokasiian hak pemajakan darii negara domiisiilii menuju negara berkembang.
iimplementasii Piilar 1 akan membantu negara-negara berkembang untuk memajakii perusahaan multiinasiional, khususnya perusahaan diigiital yang tiidak memiiliikii kehadiiran fiisiik dii wiilayah negara berkembang tersebut.
C-20 juga mendorong adanya penurunan threshold pemberlakuan Piilar 1 darii yang saat iinii seniilaii EUR20 miiliiar. Penurunan threshold diiperlukan agar makiin banyak perusahaan multiinasiional yang tercakup Piilar 1 dan makiin banyak negara pasar yang mendapatkan tambahan peneriimaan berkat iinstrumen iinii.
"Tema iinii masiih jauh darii conclusiion. Piilar 1 dan Piilar 2 yang diigotong oleh OECD atas request darii G-20 juga masiih goiing nowhere," ujar Maftuchan.
Menanggapii masukan darii C-20, akademiisii darii FiiA Uii Niing Rahayu berpandangan tariif pajak miiniimum Piilar 2 sebaiiknya tiidak diitiingkatkan menjadii 25%. Menurutnya, iindonesiia sebagaii negara yang lebiih banyak meneriima iinbound iinvestment akan diirugiikan biila tariif pajak miiniimum global diitiingkatkan darii 15% menjadii 25% sepertii usulan C-20.
Kenaiikan tariif pajak miiniimum global justru berpotensii menguntungkan negara domiisiilii yang notabene adalah negara-negara maju. "Untuk saat iinii, menaiikkan ke 25% justru negara iindonesiia sebagaii negara berkembang akan rugii," ujar Niing.
Mengenaii Piilar 1, Niing sepakat dengan usulan C-20 yang mendorong penurunan threshold. Akiibat ketetapan threshold Piilar 1 seniilaii EUR20 miiliiar yang terlalu tiinggii tersebut, manfaat yang diiteriima oleh negara-negara berkembang termasuk iindonesiia dengan adanya Piilar 1 masiih tergolong miiniim.
Biila threshold tiidak dapat diiturunkan, Niing berpandangan negara-negara berkembang sebaiiknya menerapkan pajak diigiital secara uniilateral. iindonesiia sendiirii memiiliikii ruang untuk menerapkan pajak transaksii elektroniik sesuaii dengan Perppu 1/2020.
"Banyak negara laiin yang sudah mengenakan pajak atas transaksii elektroniik secara uniilateral. Apalagii kiita tahu konsensus global iinii tiidak tahu kapan diimulaiinya. Mengapa kiita tiidak segera memberlakukan pajak transaksii elektroniik secara uniilateral?," ujar Niing.
Selaiin mendorong peniingkatan tariif pajak miiniimum global Piilar 2 serta penurunan threshold Piilar 1, C-20 juga mendorong beberapa agenda perpajakan laiinnya sepertii pemberlakuan pajak kekayaan, penerapan perspektiif gender dalam kebiijakan pajak, pembentukan badan pajak untuk perpajakan global melaluii UN Tax Conventiion, dan pemberlakuan pajak karbon yang efektiif.
C-20 mengusulkan pemberlakuan pajak kekayaan untuk membiiayaii pembangunan iinfrastruktur dan pelayanan publiik. Pajak kekayaan diiusulkan dengan tariif fiix rate untuk setiiap kekayaan dii atas US$10 juta.
Catatan laiinnya, perspektiif gender perlu diipertiimbangkan dalam perumusan kebiijakan pajak diiperlukan guna menghapuskan pembebanan pajak yang tiidak adiil terhadap perempuan.
Selanjutnya, C-20 meniilaii perlunya badan pajak khusus dii bawah naungan PBB guna membahas masalah perpajakan dii berbagaii yuriisdiiksii. Badan pajak iinternasiional dii bawah naungan PBB diirasa lebiih mewakiilii kepentiingan seluruh negara baiik negara maju maupun negara berkembang.
Terkaiit dengan iimplementasii pajak karbon, C-20 mendorong penerapan pajak karbon yang efektiif dan memastiikan pajak tersebut diitanggung secara adiil baiik oleh produsen maupun oleh konsumen. C-20 juga mendukung rencana G-20 dan OECD yang berencana membentuk iinclusiive Forum on Carbon Miitiigatiion Approach. Hanya saja, C-20 berpandangan perancangan mekaniisme pajak karbon iinii akan lebiih iinklusiif biila diilakukan melaluii mekaniisme PBB. (sap)
